Banjarmasin, SniperNew.id – Pemerintah Kota (Pemko) Banjarmasin terus berupaya mencari solusi terkait kelangkaan dan kesulitan masyarakat dalam mendapatkan tabung gas elpiji ukuran 3 kilogram atau yang akrab disebut “gas melon”. Hal ini disampaikan oleh Wakil Wali Kota Banjarmasin, Hj. Ananda, saat mewakili Wali Kota Banjarmasin, Ibnu Sina, dalam High Level Meeting Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kota Banjarmasin, Selasa (26/08).
Pertemuan tersebut dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin, M. Yamin, dan membahas sejumlah persoalan strategis yang memengaruhi kestabilan harga serta daya beli masyarakat, termasuk ketersediaan gas subsidi. Dalam kesempatan itu, Hj. Ananda menegaskan pentingnya mencari jalan keluar agar kesulitan masyarakat dalam menukar tabung gas melon 3 kilogram dapat segera diatasi.
“Permasalahan gas melon ini nyata dan dirasakan langsung oleh warga. Maka dari itu, pemerintah daerah harus mencarikan solusi agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi,” ujar Hj. Ananda.
Lebih lanjut, ia menekankan agar Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemko Banjarmasin tidak menggunakan gas melon di rumah tangga masing-masing. Menurutnya, gas elpiji 3 kilogram merupakan produk bersubsidi yang diperuntukkan khusus bagi masyarakat kecil dan pelaku usaha mikro.
“Jangan sampai ada ASN yang masih menggunakan gas melon. Itu akan menambah beban dan memperparah kelangkaan. ASN seharusnya menggunakan tabung non-subsidi. Kalau ASN ikut memakai, otomatis masyarakat kecil yang seharusnya berhak justru semakin sulit,” tegasnya.
Dalam forum tersebut, Hj. Ananda juga menyampaikan bahwa pengendalian inflasi di daerah tidak hanya berfokus pada harga bahan pokok, tetapi juga memastikan distribusi dan ketersediaan energi rumah tangga seperti elpiji berjalan dengan baik. Ia mengingatkan bahwa salah satu faktor pemicu inflasi adalah kelangkaan barang kebutuhan masyarakat, sehingga harus diantisipasi sejak dini.
Kelangkaan gas elpiji 3 kilogram di Banjarmasin beberapa waktu terakhir memang banyak dikeluhkan masyarakat. Warga mengaku kesulitan mendapatkan tabung gas melon, bahkan ada yang terpaksa membeli dengan harga jauh di atas ketentuan. Kondisi ini membuat sebagian pelaku usaha kecil, seperti pedagang gorengan, warung makan, dan usaha rumah tangga lainnya, ikut terdampak.
Menurut Hj. Ananda, pemerintah daerah akan memperkuat koordinasi dengan pihak Pertamina serta distributor untuk memastikan penyaluran gas subsidi tepat sasaran. Selain itu, pengawasan di tingkat pangkalan juga akan ditingkatkan agar tidak terjadi praktik penyalahgunaan distribusi.
“Kami ingin memastikan distribusi benar-benar sampai ke masyarakat yang berhak. Jangan sampai ada kebocoran distribusi atau malah berpindah tangan ke pihak yang tidak semestinya,” jelasnya.
Ia menambahkan, peran serta masyarakat juga sangat penting dalam menjaga keberlangsungan distribusi gas melon. Masyarakat diimbau untuk melaporkan jika menemukan adanya penimbunan, permainan harga, atau oknum yang menyalahgunakan distribusi.
Dalam kesempatan itu, Hj. Ananda juga memberikan catatan penting kepada seluruh pejabat dan ASN di lingkup Pemko Banjarmasin agar memberi contoh yang baik kepada masyarakat dengan tidak menggunakan gas subsidi. “Ini soal keteladanan. Kalau pejabat saja menggunakan gas subsidi, bagaimana kita bisa mengimbau masyarakat kecil untuk tertib? Jadi saya minta seluruh ASN benar-benar taat,” katanya.
Selain persoalan gas melon, rapat TPID Kota Banjarmasin juga membahas langkah-langkah pengendalian harga pangan, terutama menjelang momen tertentu seperti akhir tahun, bulan Ramadan, maupun hari besar keagamaan. Pemerintah daerah akan terus melakukan operasi pasar, monitoring harga, serta bekerja sama dengan lintas instansi untuk menekan potensi inflasi.
Upaya Pemko Banjarmasin ini sejalan dengan arahan pemerintah pusat yang menekankan pentingnya menjaga daya beli masyarakat di tengah kondisi ekonomi global yang masih belum stabil. Pemerintah daerah diminta aktif melakukan inovasi kebijakan agar inflasi tetap terkendali dan masyarakat kecil terlindungi.
Hj. Ananda menegaskan, komitmen pemerintah kota tidak hanya sebatas rapat koordinasi, tetapi juga diwujudkan dalam tindakan nyata di lapangan. “Kita ingin memastikan masyarakat tidak kesulitan mendapatkan gas melon. Solusi konkret harus segera dilaksanakan, bukan hanya wacana,” ucapnya.
Di akhir penyampaiannya, Hj. Ananda kembali mengingatkan bahwa kebijakan penggunaan gas elpiji subsidi harus berpihak pada masyarakat kecil. Ia juga berharap ASN menjadi garda terdepan dalam memberikan teladan serta mendukung kebijakan pemerintah.
“Kebijakan ini untuk kebaikan bersama. Jika distribusi gas melon tepat sasaran, maka masyarakat kecil akan terbantu, usaha mikro bisa tetap berjalan, dan inflasi pun bisa dikendalikan,” tutupnya.
(Editor: Ahmad)













