Warga Pandeglang Tumpahkan Sampah di Depan Kantor Bupati

Pandeglang, SniperNew.id – Ratusan warga Pandeglang kembali menggelar aksi unjuk rasa dengan cara tidak biasa. Pada Rabu (20/8/2025), massa aksi menumpahkan berton-ton sampah di depan Kantor Bupati Pandeglang sebagai bentuk protes terhadap kerja sama pengelolaan sampah antara Pemerintah Kabupaten Pandeglang dengan Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel).

Aksi ini terekam dalam sebuah video yang beredar luas di media sosial. Rekaman tersebut memperlihatkan warga mendatangkan truk pengangkut berisi tumpukan sampah, lalu menurunkannya tepat di halaman kantor bupati. Sejumlah aparat kepolisian tampak berjaga ketat di sekitar lokasi untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan.

Tulisan yang tersebar melalui akun media sosial viralbanten.id menyebutkan, aksi ini bukan kali pertama dilakukan warga Pandeglang. Sebelumnya, massa telah beberapa kali melakukan demonstrasi dengan isu serupa. Namun, menurut warga, hingga kini Bupati Pandeglang tidak pernah menemui pendemo secara langsung. Hal inilah yang kemudian memicu kekecewaan mendalam hingga akhirnya warga memilih melakukan aksi menumpahkan sampah sebagai bentuk simbolisasi.

“Warga Pandeglang kembali menggelar aksi demo. Aksi ini bukan yang pertama, namun sudah beberapa kali di demo dan bupati Pandeglang tidak pernah kunjung keluar menemui pendemo. Sampai warga kesal dan menumpahkan sampah di kantor bupati,” demikian narasi yang tertulis dalam unggahan viralbanten.id.

Lebih lanjut disebutkan bahwa warga Pandeglang menuntut pembatalan kerja sama pengelolaan sampah dengan Pemerintah Kota Tangerang Selatan. Warga berpendapat kerja sama tersebut hanya akan merugikan lingkungan dan masyarakat setempat.

“Warga Pandeglang tetap ingin kerja sama sampah dengan Tangsel itu dibatalkan,” tulis unggahan tersebut.

Kerja sama antara Kabupaten Pandeglang dan Kota Tangerang Selatan terkait pengelolaan sampah sempat menuai sorotan publik sejak beberapa bulan terakhir. Perjanjian tersebut disebut-sebut akan menjadikan Pandeglang sebagai salah satu lokasi pembuangan sampah dari Tangsel.

Sejumlah kalangan masyarakat menganggap hal ini tidak adil, mengingat Kabupaten Pandeglang sendiri masih memiliki persoalan serius terkait penanganan sampah lokal. Warga khawatir beban lingkungan akan semakin berat jika ditambah kiriman sampah dari daerah lain.

Kekecewaan ini semakin memuncak lantaran aspirasi yang sebelumnya disampaikan warga melalui jalur demonstrasi damai dinilai tidak ditanggapi secara langsung oleh pihak pemerintah daerah. Akhirnya, warga menempuh cara lain dengan aksi yang lebih keras, yakni menumpahkan sampah di kantor bupati sebagai simbol penolakan.

Dalam rekaman video yang beredar, terlihat puluhan karung berisi sampah rumah tangga diturunkan dari sebuah truk. Sampah tersebut kemudian dibiarkan berserakan di halaman depan kantor bupati. Sejumlah warga tampak berteriak menyuarakan penolakan kerja sama.

Sementara itu, aparat kepolisian tampak membentuk barisan menjaga pintu masuk kantor pemerintahan. Meski situasi cukup tegang, aksi ini berjalan tanpa kericuhan berarti. Namun, pemandangan tumpukan sampah di halaman kantor bupati menjadi sorotan masyarakat luas.

Tulisan pada video yang diunggah menyebutkan: “Warga Tumpahkan Sampah di Depan Kantor Bupati, Dewi Sembunyi”. Kalimat ini menyinggung kekecewaan warga yang menilai bupati tidak kunjung hadir atau menemui massa aksi.

Beberapa warga yang ikut dalam aksi mengaku kecewa karena pemerintah daerah seolah menutup mata terhadap keresahan masyarakat. Mereka menilai, seharusnya bupati hadir langsung untuk memberikan penjelasan dan mendengarkan aspirasi.

“Sudah beberapa kali kami turun, tapi bupati tidak pernah menemui. Kami hanya ingin kerja sama sampah dengan Tangsel dibatalkan. Kalau memang peduli rakyat, seharusnya pemimpin berani berdialog,” ujar salah satu warga dalam orasi.

Aktivis lingkungan di Pandeglang juga menilai kerja sama tersebut rawan menimbulkan masalah baru. Menurut mereka, Kabupaten Pandeglang masih memiliki keterbatasan infrastruktur pengelolaan sampah sehingga akan sulit jika harus menampung sampah dari luar daerah.

“Kalau terus dipaksakan, yang jadi korban adalah masyarakat. Pandeglang sendiri belum mampu mengelola sampah dengan baik. Bayangkan kalau ada tambahan kiriman dari Tangsel,” kata seorang aktivis lingkungan.

Meski aksi demo sudah dilakukan beberapa kali, warga menegaskan bahwa mereka akan terus menyuarakan penolakan hingga tuntutan dipenuhi. Mereka berharap pemerintah segera mencabut perjanjian kerja sama tersebut dan lebih fokus pada penyelesaian persoalan sampah lokal.

“Pandeglang ini daerah pariwisata, ada banyak potensi alam yang harus dijaga. Kalau malah dijadikan tempat buang sampah daerah lain, sama saja mencederai masa depan kami,” kata seorang tokoh masyarakat.

Aksi warga Pandeglang ini menuai beragam reaksi di media sosial. Sebagian besar warganet memberikan dukungan, menilai langkah warga sebagai bentuk keberanian memperjuangkan hak lingkungan yang sehat. Namun, ada pula yang mengkritisi cara penyampaian aspirasi dengan menumpahkan sampah di kantor pemerintahan karena dianggap merusak kebersihan dan citra kota.

Warga Pandeglang menegaskan mereka tidak anti kerja sama antardaerah, tetapi menolak jika bentuk kerja samanya justru membawa beban baru bagi lingkungan dan kesehatan masyarakat. Mereka meminta agar pemerintah lebih transparan dan melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan strategis, terutama yang berkaitan dengan isu lingkungan.

Sampai berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari Bupati Pandeglang terkait aksi unjuk rasa yang menumpahkan sampah tersebut. Kantor bupati tampak dijaga ketat aparat pascaaksi, sementara petugas kebersihan mulai membersihkan tumpukan sampah yang ditinggalkan massa.

Peristiwa ini menjadi pengingat pentingnya komunikasi antara pemerintah dan masyarakat dalam setiap kebijakan publik. Ketika aspirasi warga tidak direspons secara langsung, ketegangan sosial bisa meningkat dan berujung pada aksi protes yang lebih ekstrem.

Kini, masyarakat Pandeglang menunggu apakah suara mereka akan didengar, dan apakah pemerintah daerah bersedia mengevaluasi kembali kerja sama pengelolaan sampah dengan Kota Tangerang Selatan.

Editor: (Ahmad)