Prof Sutan Nasomal Desak Presiden Prabowo Selamatkan Pertanian, Sawit Hancurkan Desa

Jakar­ta, SniperNew.d — Pakar Hukum Inter­na­sion­al dan Ekonom Nasion­al, Prof Dr.KH. Sutan Naso­mal, SH.MH, menyerukan tin­dakan tegas dari Pres­i­den RI Prabowo Subianto ter­hadap kerusakan besar sek­tor per­tan­ian dan eko­sis­tem desa aki­bat ekspan­si perke­bunan saw­it dan tam­bang liar. Dalam perny­ataan­nya yang dis­am­paikan dari Markas Par­tai Opo­sisi Merde­ka, Kalis­ari, Jakar­ta, Prof Sutan menye­but bah­wa lahan per­tan­ian di Indone­sia kini bera­da di ambang kepuna­han.

“Kerusakan lingkun­gan ter­ja­di di selu­ruh Indone­sia, dari Sumat­era, Jawa, Kali­man­tan, Sulawe­si hing­ga Papua. Jutaan hek­tar lahan pro­duk­tif berubah men­ja­di kebun saw­it. Pohon kela­pa, salak, cempedak, hing­ga nang­ka menghi­lang dari sum­bernya. Ini ben­cana pan­gan nasion­al,” tegas Prof Sutan via sam­bun­gan tele­pon kepa­da para pemimpin redak­si media nasion­al.

Ia meny­oroti lemah­nya sikap para kepala daer­ah yang cen­derung mem­biarkan alih fungsi lahan. “Tidak ada sat­upun guber­nur atau bupati yang meno­lak kehan­cu­ran ini. Jus­tru mere­ka diam, bahkan diduga ter­li­bat dalam per­am­pasan lahan milik raky­at,” lan­jut­nya.

Mengutip Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945, Prof Sutan menekankan bah­wa kekayaan alam seharus­nya digu­nakan untuk kemak­mu­ran raky­at, bukan untuk mem­perkaya segelin­tir elit. “Kalau raky­at semakin miskin dan lahan rusak, maka Pres­i­den harus memer­in­tahkan selu­ruh menteri menye­lidi­ki dan menin­dak tegas pelaku perusakan lingkun­gan, ter­ma­suk oknum peja­bat,” tegas­nya.

Menu­rut­nya, keber­adaan kebun saw­it dan tam­bang jus­tru tidak mem­beri dampak nya­ta bagi masyarakat. Lapan­gan ker­ja han­cur, pen­gang­gu­ran melu­as, air bersih sulit, dan kual­i­tas tanah menu­run drastis. “Desa kini ting­gal kenan­gan. Tidak ada lagi panen besar buah lokal. Anak muda bahkan tak tahu lagi pohon cempedak atau duku,” tam­bah­nya.

Prof Sutan men­ga­jak 75.265 kepala desa di selu­ruh Indone­sia untuk bangk­it dan menye­la­matkan tanah mere­ka. “Kepala desa harus dilin­dun­gi hukum. Kita harus kem­bali ke jati diri bangsa: petani, nelayan, peke­bun. Bukan buruh saw­it,” serun­ya.

Ia juga menyindir kebi­jakan pajak yang terus naik di ten­gah pen­der­i­taan raky­at. “Jutaan raky­at susah, tapi pajak dinaikkan. Ini iro­nis!” katanya.

Menut­up perny­ataan­nya, Prof Sutan mene­gaskan bah­wa jika tidak ada tin­dakan cepat, maka Indone­sia akan kehi­lan­gan selu­ruh sum­ber daya alam­nya, dan hanya mewariskan kemiski­nan bagi gen­erasi men­datang.

Nara­sum­ber: Prof DR KH Sutan Naso­mal SH, MH., Pakar Hukum Inter­na­sion­al, Ekonom, Pres­i­den Par­tai Opo­sisi Merde­ka, Pen­ga­suh Pon­pes Ass Saqwa Plus Jakar­ta, Kon­tak: (08118419260)

Beri­ta ini men­ja­di sorotan neti­zen yang resah atas mus­nah­nya kekayaan per­tan­ian Indone­sia.