Banda Aceh – Sebuah video berdurasi 1 menit 16 detik yang diunggah akun media sosial @tercyduck.aceh menjadi sorotan publik. Rekaman tersebut memperlihatkan sekelompok pria yang diduga berjumlah lima orang, datang ke kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Aceh. Mereka disebut-sebut mendatangi ruang kerja seorang pejabat dengan cara yang dinilai bernuansa premanisme.
Dalam keterangan yang disampaikan oleh akun tersebut, peristiwa itu terjadi di ruang Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) bernama Arief. Saat itu, Arief yang mengenakan seragam dinas tampak hanya mengangkat kedua tangannya, seolah berusaha meredam situasi. Tidak terdengar ucapan kasar dalam video, namun gestur salah satu pria yang menunjuk ke arah pejabat tersebut terlihat cukup tegas dan konfrontatif.
Menurut narasi yang dibagikan, kelompok tersebut diduga datang untuk meminta proyek. Bahkan, pada potongan teks di dalam video, tertulis keterangan bahwa salah satu orang mengaku “baru keluar dari hutan” sebelum menyampaikan permintaan tersebut.
Akun @tercyduck.aceh menuliskan bahwa bahasa yang digunakan dalam percakapan tersebut tergolong “soft spoken” atau tidak bernada tinggi. Namun, mereka meminta agar pihak Kepolisian Daerah Aceh, melalui akun resmi @bidhumaspoldaaceh, segera mengusut tuntas kejadian ini. Penekanan diberikan agar penyelidikan dilakukan secara profesional, bukan dengan pendekatan kekeluargaan, mengingat pihak-pihak yang terlibat tidak memiliki hubungan keluarga.
Akun itu juga mengingatkan warganet untuk tidak melontarkan kata-kata kasar maupun hujatan di kolom komentar. “Terima kasih tidak berkata kasar dan menghujat di kolom komentar akun @tercyduck.aceh,” tulisnya.
Dalam tayangan video yang turut dibagikan, tampak situasi di dalam ruangan yang cukup tegang. Seorang pria berbaju hitam dan mengenakan topi terlihat berdiri di hadapan Arief, menunjuk dengan jarinya sambil berbicara. Sementara Arief yang duduk di kursi hanya mendengarkan dan terlihat menahan diri.
Video itu diberi keterangan bertuliskan, “Mengaku baru keluar dari hutan, oknum ini ribut, diduga minta proyek di Dinas Perkim Aceh”. Tanggal pada video menunjukkan 13 Agustus 2025.
Unggahan tersebut memicu beragam komentar dari warganet. Beberapa menyoroti dugaan praktik pemaksaan proyek, sementara yang lain mengingatkan pentingnya prosedur resmi seperti tender untuk mendapatkan pekerjaan pemerintah.
Akun bernama fajar_f1504 menuliskan, “Gerombolan preman yang modal hanya omong besar” disertai emotikon tersenyum miring. Pengguna lain, frengky7330, hanya menulis satu kata, “Batak”. Komentar tersebut dibalas oleh akun anggota_lama dengan mengatakan, “Aceh tetangga Batak sih…”.
Sementara itu, akun nizar939 memberikan tanggapan yang menekankan perlunya ketegasan pemerintah. “Jangan kasih… Uang rakyat habis proyek mangkrak. Kalau mau proyek ikut tender seperti orang lain. Emang dia aja punya perut..?” tulisnya.
Meski video tersebut belum mendapat konfirmasi resmi dari pihak terkait, seruan untuk menindak tegas perilaku yang menyerupai premanisme di lingkungan perkantoran pemerintah semakin kuat di kalangan masyarakat. Publik menilai, apabila benar terjadi permintaan proyek dengan tekanan, hal itu mencoreng integritas dan tata kelola pemerintahan yang seharusnya bersih, transparan, dan akuntabel.
Praktik permintaan proyek secara langsung tanpa melalui mekanisme resmi seperti lelang atau tender terbuka dianggap berpotensi merugikan negara dan masyarakat. Selain mengabaikan prinsip keadilan dalam persaingan usaha, proyek yang diperoleh melalui cara seperti ini rentan berakhir mangkrak atau tidak memenuhi standar kualitas.
Pihak Kepolisian Daerah Aceh diharapkan segera memberikan keterangan resmi terkait langkah yang akan diambil. Penegakan hukum yang tegas dan transparan dinilai penting untuk memberikan rasa aman kepada para aparatur sipil negara (ASN) yang bekerja di instansi pemerintah, serta mencegah kejadian serupa terulang.
Dalam konteks pemberitaan, penting untuk menekankan bahwa seluruh pihak yang disebut dalam unggahan masih berstatus terduga dan belum terbukti secara hukum melakukan pelanggaran. Proses pembuktian melalui penyelidikan dan, bila diperlukan, penyidikan akan menjadi penentu sah atau tidaknya tuduhan tersebut.
Kejadian ini menjadi pengingat bahwa keamanan di lingkungan kerja pemerintah perlu mendapat perhatian serius. Tidak hanya untuk melindungi pegawai dari tekanan pihak luar, tetapi juga untuk menjaga wibawa institusi negara.
Hingga berita ini disusun, belum ada pernyataan resmi baik dari pihak Dinas Perkim Aceh maupun dari Kepolisian Daerah Aceh mengenai kronologi lengkap, identitas para pihak, maupun hasil pemeriksaan awal. Publik kini menanti penjelasan dan langkah konkret aparat penegak hukum untuk memastikan bahwa semua pihak mematuhi aturan yang berlaku, termasuk dalam proses pengadaan proyek pemerintah.
