Pasaman Barat, SniperNew.id – Polemik seputar jumlah anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Kabupaten Pasaman Barat dalam peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia menjadi perbincangan hangat publik. Hal ini berawal dari sebuah unggahan di media sosial yang menyoroti fakta bahwa Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat hanya mampu merekrut enam orang anggota paskibraka.
Dalam unggahan akun infopasbar yang turut mengutip laporan Padang TV, disebutkan bahwa kebijakan tersebut diambil akibat adanya efisiensi anggaran daerah. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Pasaman Barat pun memberikan klarifikasi bahwa keterbatasan anggaran membuat pemerintah daerah hanya bisa mengalokasikan dana untuk enam orang anggota paskibraka.
“Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat hanya mampu merekrut enam orang anggota paskibraka untuk mengibarkan bendera Merah Putih pada peringatan HUT RI ke-80 tahun ini. Kepala Badan Kesbangpol menyebut hal ini dampak dari efisiensi anggaran,” tulis unggahan tersebut.
Unggahan tersebut memantik reaksi publik, salah satunya dari akun redaksipasamanbarat yang menegaskan bahwa meski anggaran resmi hanya untuk enam orang, pihaknya tetap berusaha menampilkan 40 anggota paskibraka seperti tahun-tahun sebelumnya.
“Biaya pasti ada, Pak. 34 peserta lagi yang wajib kita talangi. Tapi alhamdulillah kami di Kesbangpol wajib mengatasinya hingga tidak munafik, pastinya dana pribadi kami yang akan terjun. Dari anggaran enam orang, kami tetap tampilkan 40 orang. Pastinya bapak tahu berapa biaya yang akan timbul? Tapi kami tidak mengkaji biaya, semua demi Pasaman Barat tercinta. Jadi bermohon, bantu kami,” tulis akun tersebut.
Pernyataan itu seolah menegaskan bahwa kekurangan anggaran tidak menyurutkan semangat panitia dan anggota paskibraka. Mereka berusaha menutup kekurangan biaya dengan dukungan pribadi serta bantuan dari berbagai pihak.
Melalui unggahan lanjutan, pihak Kesbangpol Pasaman Barat juga memberikan klarifikasi lebih detail terkait teknis pengusulan anggaran paskibraka.
“Pengusulan paskibraka saat ini diawali dari usulan tahun 2024. Sehubungan dengan situasi dan kondisi keuangan daerah yang menuntut adanya efisiensi anggaran, dengan sangat terpaksa banyak kegiatan yang tidak dapat maksimal dilaksanakan di setiap OPD, termasuk Kesbangpol khususnya paskibraka,” tulis pernyataan resmi tersebut.
Pihak Kesbangpol menambahkan, mereka telah melakukan langkah-langkah konstruktif untuk mengatasi ketimpangan yang terjadi. Dukungan dari berbagai elemen, mulai dari pelatih, purna paskibraka 2024, hingga TNI, Polri, dan pimpinan pemerintah daerah, disebut menjadi kunci terlaksananya pengibaran bendera dengan formasi lengkap.
“Kami di Kesbangpol sudah menjalankan otak dan berfikir serta sudah berbuat dengan mencarikan solusi inovatif, memanfaatkan potensi yang ada tanpa mengeluarkan biaya dari anggaran, kecuali adanya kebaikan pelatih, purna paskibraka 2024, pimpinan TNI dan Polri serta dukungan penuh dari unsur pimpinan pemerintah daerah. Semua tercipta akan rasa nasionalisme,” jelas Kesbangpol Pasbar.
Meski pihak Kesbangpol sudah memberikan penjelasan, beberapa warganet tetap menyampaikan kritik dan rasa prihatin. Salah satunya akun irfansyah_sampono yang menyinggung soal prioritas anggaran daerah.
“Yo lah parah Pasaman Barat, harusnya dengan keterbatasan anggaran tunjangan pejabat hendaknya wajib dikaji ulang. Kasihan anggaran habis untuk bayar tunjangan mereka dengan kinerja nol,” tulisnya.
Komentar lain datang dari akun guswansyahendrik yang mengekspresikan kesedihan atas kondisi tersebut. “Sedih kali bahhh Pasaman Barat ni,” ungkapnya singkat.
Terlepas dari perdebatan yang terjadi di ruang publik, pelaksanaan pengibaran bendera Merah Putih di Pasaman Barat tetap berjalan dengan lancar. Upaya keras Kesbangpol, dukungan pelatih, serta semangat purna paskibraka dan anggota baru, mampu menghadirkan formasi penuh di lapangan meski keterbatasan anggaran menjadi tantangan utama.
Kepala Kesbangpol Pasaman Barat menegaskan bahwa semangat nasionalisme menjadi dasar kuat yang mendorong seluruh pihak tetap bekerja sama. Efisiensi anggaran yang dijalankan oleh pemerintah daerah diharapkan dapat dipahami oleh masyarakat sebagai langkah menghadapi kondisi keuangan yang terbatas.
“Semua ini demi Pasaman Barat tercinta. Kami berusaha maksimal agar pengibaran bendera tetap khidmat, meski dengan segala keterbatasan,” tegasnya.
Catatan
Kasus ini menjadi potret kecil dinamika pengelolaan anggaran di daerah. Di satu sisi, efisiensi diperlukan untuk menyeimbangkan keuangan daerah. Namun di sisi lain, kegiatan yang sarat nilai nasionalisme seperti paskibraka memerlukan dukungan penuh agar tetap bisa berjalan maksimal.
Masyarakat berharap pemerintah daerah ke depan bisa lebih bijak dalam mengatur skala prioritas anggaran, sehingga tidak ada lagi kegiatan penting yang terhambat. Keterlibatan masyarakat, tokoh daerah, serta dukungan instansi lain juga menjadi bukti bahwa semangat kebersamaan masih kuat terjaga di Pasaman Barat.
Dengan segala keterbatasan, semangat para pemuda yang tergabung dalam paskibraka Pasaman Barat tetap menjadi inspirasi, menunjukkan bahwa nasionalisme tidak hanya soal dana, tetapi juga tekad, kerja sama, dan cinta terhadap tanah air.



















