Mahasiswa Unibrah Suarakan Kritik di Depan DPRD Malut, Gubernur Beri Penjelasan

Sofifi, SniperNew.id – Aksi penyampaian aspirasi kembali mewarnai halaman Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Maluku Utara (Malut) pada Selasa (2/9/2025) siang. Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Koalisi Universitas Bumi Hijrah (Unibrah) menyampaikan kritik dan tuntutan secara langsung di hadapan jajaran pejabat tinggi daerah, termasuk Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda.

Berdasarkan unggahan akun resmi malutpost_ di media sosial Threads, aksi ini dimulai sekitar pukul 12.30 Waktu Indonesia Timur (WIT) dengan kehadiran ratusan mahasiswa yang membawa berbagai poster serta dokumen berisi aspirasi mereka.

Video yang diunggah memperlihatkan salah satu perwakilan massa aksi, seorang mahasiswi berhijab hitam, memimpin orasi dengan memegang pengeras suara sambil membaca pernyataan sikap di tengah kerumunan peserta aksi.

Dalam aksi tersebut hadir pejabat tinggi Maluku Utara, yakni Gubernur Sherly Tjoanda, Wakil Gubernur, Kapolda Maluku Utara, Ketua DPRD Malut, serta jajaran anggota DPRD lainnya. Kehadiran mereka menjadi momen penting karena mahasiswa dapat menyampaikan kritik langsung kepada para pemangku kebijakan tanpa perantara.

Koalisi mahasiswa ini berasal dari Universitas Bumi Hijrah (Unibrah), sebuah perguruan tinggi yang aktif dalam gerakan mahasiswa di Maluku Utara. Mereka membawa berbagai isu daerah, mulai dari transparansi kebijakan publik, pengawasan anggaran, hingga pelayanan masyarakat.

Mahasiswa dalam aksi ini menegaskan bahwa kritik yang mereka suarakan bukan bentuk perlawanan, melainkan partisipasi aktif generasi muda dalam mengawal jalannya pemerintahan. Mereka menginginkan agar para wakil rakyat lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Dalam video unggahan malutpost_, terlihat mahasiswi yang menjadi juru bicara memegang beberapa lembar dokumen sambil membacakan tuntutan di depan pejabat.

“Kami datang ke sini untuk menyampaikan aspirasi, bukan untuk membuat keributan. Kami ingin pemerintah mendengar suara mahasiswa dan rakyat,” ujar sang orator dalam potongan video tersebut.

Aksi ini berlangsung di depan Kantor DPRD Maluku Utara, Sofifi, Selasa (2/9/2025) pukul 12.30 WIT. Lokasi ini dipilih karena merupakan pusat kegiatan legislatif provinsi, tempat para wakil rakyat membahas kebijakan strategis daerah.

Gubernur Sherly Tjoanda memberikan tanggapan langsung terhadap aspirasi mahasiswa. Dalam unggahan tersebut disebutkan bahwa Gubernur Sherly merespons dan memberikan penjelasan sesuai kapasitasnya sebagai kepala daerah. Ia menegaskan komitmen pemerintah untuk terus membuka ruang dialog dengan masyarakat, khususnya generasi muda yang peduli terhadap pembangunan daerah.

“Pemerintah Provinsi Maluku Utara menghargai aspirasi yang disampaikan secara damai dan konstruktif. Kami siap menerima kritik untuk kemajuan daerah,” ujar Sherly dalam kesempatan itu.

Aksi penyampaian aspirasi mahasiswa Unibrah ini berjalan tertib. Video yang diunggah menunjukkan situasi kondusif dengan aparat keamanan berjaga di sekitar lokasi. Para mahasiswa tampak berdiri berdekatan, sebagian memegang spanduk dan kamera ponsel untuk mendokumentasikan jalannya aksi.

Tidak ada insiden bentrok yang terjadi. Justru, aksi ini menjadi contoh praktik demokrasi sehat di mana mahasiswa dapat berkomunikasi langsung dengan pejabat pemerintah dan DPRD. Kehadiran Kapolda Malut dan aparat kepolisian turut memastikan jalannya aksi aman dan tertib.

Kehadiran mahasiswa dalam aksi ini menunjukkan bahwa generasi muda memiliki kepedulian tinggi terhadap dinamika sosial dan politik di Maluku Utara. Aksi ini sekaligus menjadi pengingat bahwa mahasiswa tidak hanya fokus pada kegiatan akademik, tetapi juga menjadi bagian dari kontrol sosial bagi pemerintah.

Koordinator lapangan aksi ini menyampaikan bahwa mahasiswa akan terus mengawal jalannya pemerintahan secara kritis. Mereka juga berharap aspirasi yang telah disampaikan dapat ditindaklanjuti, sehingga pertemuan ini tidak hanya menjadi seremoni, tetapi juga menghasilkan perubahan nyata bagi masyarakat.

Unggahan video aksi mahasiswa oleh akun malutpost_ di Threads mendapat berbagai respons dari warganet. Dalam video berdurasi singkat tersebut, terlihat suasana serius namun kondusif di tengah aksi. Beberapa pengguna media sosial memberikan apresiasi terhadap keberanian mahasiswa menyuarakan kritik secara langsung di hadapan pejabat tinggi daerah.

Sebagian komentar menyebut bahwa aksi semacam ini penting untuk memperkuat demokrasi dan keterbukaan pemerintah. Banyak pula yang berharap agar aspirasi mahasiswa benar-benar direspons dengan kebijakan nyata, bukan sekadar janji.

Maluku Utara saat ini tengah menghadapi berbagai tantangan pembangunan, mulai dari infrastruktur, pelayanan publik, hingga pengelolaan sumber daya alam. Kehadiran mahasiswa Unibrah di kantor DPRD menjadi simbol bahwa masyarakat sipil, khususnya kalangan akademisi, memiliki kepedulian terhadap arah kebijakan pemerintah.

Aksi ini juga menjadi bukti bahwa ruang demokrasi di daerah tetap hidup. Masyarakat, terutama generasi muda, merasa memiliki hak untuk berbicara langsung kepada pemimpin daerahnya. Transparansi dan akuntabilitas menjadi kata kunci dalam diskusi publik yang terjadi di halaman kantor DPRD tersebut.

Dalam rekaman video, terlihat mahasiswa membentuk barisan dengan latar pepohonan yang rindang di halaman Kantor DPRD. Seorang mahasiswi yang menjadi juru bicara mengenakan jilbab hitam dan jaket berwarna krem. Ia memegang pengeras suara serta dokumen berisi tuntutan mahasiswa. Di sampingnya, mahasiswa lain mengenakan atribut hijau dan syal bermotif kotak-kotak, memperkuat identitas kelompok mereka.

Sementara itu, pejabat pemerintah terlihat mendengarkan dengan seksama. Kamera-kamera wartawan serta ponsel peserta aksi merekam setiap momen pertemuan tersebut. Kehadiran aparat kepolisian di sekitar lokasi menambah kesan profesional dalam pengamanan aksi.

Dari aksi ini, mahasiswa berharap pemerintah daerah Maluku Utara dapat lebih terbuka dalam menerima kritik dan masukan dari masyarakat. Dialog terbuka seperti ini dianggap sebagai sarana yang efektif untuk menyelesaikan persoalan daerah tanpa harus melalui konflik berkepanjangan.

“Suara mahasiswa adalah suara rakyat. Kami tidak ingin hanya didengar, tetapi juga melihat aksi nyata pemerintah,” tegas salah satu mahasiswa dalam orasinya.

Gubernur Sherly menegaskan bahwa pemerintah provinsi akan menindaklanjuti setiap masukan dengan kebijakan yang berpihak pada rakyat. Ia mengajak mahasiswa untuk terus mengawal kebijakan pemerintah dan turut berperan aktif dalam pembangunan daerah.

Aksi mahasiswa Universitas Bumi Hijrah di depan Kantor DPRD Maluku Utara pada Selasa, 2 September 2025, menjadi bukti nyata bahwa demokrasi dan kebebasan berpendapat di daerah tetap terjaga. Kehadiran Gubernur, Wakil Gubernur, Kapolda Malut, Ketua DPRD, serta anggota DPRD lainnya memberikan kesempatan emas bagi mahasiswa untuk menyampaikan kritik secara langsung.

Suasana damai dan tertib menjadikan aksi ini contoh positif dalam praktik demokrasi. Aspirasi mahasiswa tidak hanya mewakili kepentingan kampus, tetapi juga menjadi suara rakyat yang berharap pemerintah lebih transparan dan responsif terhadap kebutuhan daerah. (Red)