Kades Tlogo Rejo Diduga Langgar Pasal 71 Ayat 1 UU Nomor 10 Tahun 2016

Mesu­ji, SniperNew.id - Kepala Desa (Kades) Tlo­go Rejo Keca­matan Rawa­ji­tu Utara, Kabu­pat­en Mesu­ji diduga telah melang­gar pasal 71 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Dugaan men­cu­at sete­lah dike­tahui bah­wa kades terse­but menun­jukkan dukun­gan­nya pada salah satu Pasan­gan Calon Bupati Mesu­ji di Pemil­i­han Kepala Daer­ah (Pilka­da) 2024.

Berdasarkan infor­masi, Kades Tlo­go Rejo terse­but memen­garuhi war­ganya den­gan mem­berikan iming-iming jika salah satu calon bupati yang didukungnya menang, istri kades terse­but akan dijadikan camat di Rawa­ji­tu Utara. Sehing­ga menu­rut­nya war­ga akan sejahtera kare­na sua­mi men­ja­di kades dan istrinya men­ja­di camat jadi pro­gram akan lan­car.

“Saya gak maulah ikut di pen­garuhi den­gan iming-iming seper­ti itu, kare­na saya pun­ya hak bebas berpoli­tik sendiri, nga­pain jan­ji-jan­ji yang ga jelas,” ucap nara­sum­ber yang di dap­atkan oleh awak media via tele­pon MT (40) War­ga Desa Tlo­go Rejo, Sab­tu (14/09/2024).

“Saya tetap pada pendi­ran saya den­gan pil­i­han saya yaitu Elfi­anah-Yugi Wicak­sono yang sudah jelas pro­gram­nya akan melan­jutkan pro­gram-pro­gram yang ter­tu­da saat dija­bat oleh Bupati sebelum­nya, Khama­mi,” tutup­nya.

Meny­oroti per­i­laku kades terse­but, seharus­nya seo­rang kades menge­tahui men­ge­nai dasar hukum Pemil­i­han Kepala Daer­ah (Pilka­da) yang ter­tuang pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Undang-Undang terse­but men­je­laskan ten­tang Peruba­han Ked­ua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Ten­tang Pene­ta­pan Per­at­u­ran Pemer­in­tah Peng­gan­ti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Ten­tang Pemil­i­han Guber­nur, Bupati, dan Waliko­ta men­ja­di Undang-undang.

Pada Pasal 71 ayat 1 dije­laskan bah­wa Peja­bat daer­ah, Peja­bat Aparatur Sip­il Negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebu­tan lain/Lurah dila­rang mem­bu­at kepu­tu­san dan atau tin­dakan yang men­gun­tungkan atau merugikan salah satu pasan­gan calon.

Berikut­nya, pada Pasal 188 berbun­yi bah­wa Seti­ap Peja­bat Negara, Peja­bat Aparatur Sip­il Negara, dan Kepala Desa atau sebu­tan lain/Lurah yang den­gan sen­ga­ja melang­gar keten­tu­an seba­gaimana dimak­sud dalam Pasal 71, dip­i­dana den­gan pidana pen­jara pal­ing singkat 1 (satu) bulan atau pal­ing lama 6 (enam) bulan dan atau den­da pal­ing sedik­it Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupi­ah) atau pal­ing banyak Rp 6.000.000,00 (enam juta rupi­ah).

Men­ge­nai dugaan pelang­garan pasal 71 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang dilakukan kades Tlo­go Rejo terse­but, dihara­p­kan Bawaslu Mesu­ji ataupun pihak terkait dap­at melakukan pemerik­saan kepa­da yang bersangku­tan hing­ga men­gusut tun­tas dugaan pelang­garan terse­but.

Selain itu juga, infor­masi dari masyarakat bah­wa Kades Tlo­go Rejo terse­but jarang bera­da di tem­pat, baik di kan­tor maupun dike­dia­man­nya, bahkan ser­ing dike­tahui bera­da di Desa Brabasan.

Berdasarkan infor­masi masyarakat terse­but, dihara­p­kan juga kepa­da pihak Inspek­torat Kabu­pat­en Mesu­ji untuk melakukan pemerik­saan ter­hadap kin­er­ja kades Tlo­go Rejo. (tim)