Kades Rumah Deleng Bangun Purba Sulit Ditemui: APBDes Diduga Tidak Transparan Kepada Publik, Ada Apa?

Deli Ser­dang |snipernew.id.

Kepala Desa Rumah Deleng, Keca­matan Ban­gun Pur­ba, Kabu­pat­en Deli Ser­dang, men­ja­di sorotan pub­lik sete­lah beru­lang kali sulit dite­mui oleh awak media yang ingin mengkon­fir­masi keter­bukaan infor­masi pub­lik terkait Anggaran Pen­da­p­atan dan Belan­ja Desa (APB­Des). Tiga kali tim wartawan men­co­ba menyam­ban­gi kan­tor desa dalam kurun wak­tu berbe­da, ter­ma­suk yang ter­akhir pada Rabu (18/06/2025), namun sang kades tetap tidak bera­da di tem­pat.

Pan­tauan lang­sung tim media pada hari Rabu terse­but menun­jukkan bah­wa tidak ada aktiv­i­tas kepala desa di kan­tor. Yang lebih menge­jutkan, infor­masi pent­ing seper­ti rin­cian APB­Des yang seharus­nya dipasang di papan infor­masi pub­lik atau melalui span­duk di depan kan­tor desa tidak dite­mukan. Hal ini menim­bulkan dugaan kuat bah­wa tidak adanya transparan­si dalam­nya pen­gelo­laan dana desa.

Di kan­tor desa, hanya ter­li­hat satu orang perangkat desa yang bertu­gas sendiri. Saat dikon­fir­masi, Kaur Umum menyam­paikan bah­wa kepala desa sedang bera­da di ladang. “Tidak ada ke kan­tor, Pak. Sedang di ladang, datan­gi saja ke ladang,” ujarnya singkat. Namun keti­ka tim men­co­ba menghubun­gi kepala desa via What­sApp dan pang­gi­lan tele­pon, nomor yang bersangku­tan tidak aktif dan tidak ada respon.

Sulit­nya men­jumpai kepala desa ser­ta tidak adanya transparan­si dalam real­isasi APB­Des men­cu­atkan per­soalan serius. Pada­hal, sesuai den­gan amanat Undang-Undang Keter­bukaan Infor­masi Pub­lik No. 14 Tahun 2008, seti­ap badan pub­lik wajib menye­di­akan infor­masi kepa­da masyarakat secara cepat, tepat wak­tu, dan den­gan biaya yang pro­por­sion­al. Kewa­jiban ini juga men­cakup penya­jian data peng­gu­naan Dana Desa secara ter­bu­ka.

Keti­ka ditanya soal keti­dakhadi­ran papan infor­masi APB­Des, Kaur Umum Desa Rumah Deleng kem­bali menyam­paikan keter­batasan penge­tahuan­nya. “Iya Pak, tidak ada. Saya pun kurang tahu Pak, di mana APB­Des,” katanya kepa­da awak media. Keti­adaan infor­masi yang jelas terse­but mengindikasikan lemah­nya sis­tem admin­is­trasi ser­ta min­im­nya komit­men ter­hadap prin­sip akunt­abil­i­tas pub­lik.

Menang­gapi situ­asi ini, Wak­il Ket­ua Umum DPP LSM PERADI RI, Agus Sia­haan, menyam­paikan kepri­hati­nan­nya. Dite­mui di salah satu restoran, ia menekankan bah­wa kepala desa wajib mem­pub­likasikan peng­gu­naan Dana Desa, ter­ma­suk Alokasi Dana Desa (ADD) dan Bagi Hasil Pajak (BHP), demi mence­gah poten­si penyalah­gu­naan anggaran. “Dana yang dikelo­la adalah uang raky­at. Harus ada transparan­si, dan inspek­torat harus lebih jeli dalam men­gawasi,” tegas­nya.

Menu­rut Agus, tak peduli bersum­ber dari APBN, APBD, atau lain­nya, dana desa tetap berasal dari uang raky­at yang wajib diper­tang­gung­jawabkan. Ia juga mene­gaskan pent­ingnya pen­gawasan oleh masyarakat dan lem­ba­ga terkait untuk memas­tikan selu­ruh pro­gram benar-benar berpi­hak pada kepentin­gan war­ga desa, bukan digu­nakan untuk kepentin­gan prib­a­di atau kelom­pok ter­ten­tu.

Hing­ga beri­ta ini ditayangkan, pihak kepala desa Rumah Deleng belum mem­berikan tang­ga­pan res­mi. Masyarakat pun mulai mem­per­tanyakan integri­tas dan akunt­abil­i­tas kin­er­ja pemer­in­tah desa mere­ka. Jika tidak ada tin­dakan tegas dari instan­si pen­gawas, dikhawatirkan kon­disi ini akan men­cip­takan preseden buruk bagi tata kelo­la keuan­gan desa lain­nya di Kabu­pat­en Deli Ser­dang.

(Bastian/Tim)