Jalan Beton Rp200 Juta Retak Sebulan Dibangun, Ada Apa dengan Proyek Dana Desa Gunung Sugih?

Lampung Barat, SniperNew.id – Proyek pembangunan infrastruktur desa yang seharusnya membawa manfaat besar bagi masyarakat, kini justru menimbulkan tanda tanya. Di Pekon Gunung Sugih, Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat, Lampung, proyek jalan rabat beton yang baru dibangun dengan Dana Desa tahun anggaran 2024 kini kondisinya memprihatinkan. Jalan sepanjang 150 meter itu sudah mengalami retakan dan kerusakan, padahal belum lama digunakan warga.

Proyek tersebut menelan anggaran lebih dari Rp200 juta, namun kualitas hasil pekerjaannya kini disorot oleh warga. Berdasarkan pantauan langsung di lokasi, permukaan beton terlihat mengalami retakan memanjang, patahan, hingga mengelupas. Hal ini tentu mengundang pertanyaan soal mutu material dan standar pelaksanaan teknis yang digunakan.

Tak hanya kondisi fisik jalan yang buruk, warga juga menyoroti penggunaan material batu campuran, yaitu batu split bercampur dengan batu bulat berukuran besar, yang diduga tidak sesuai standar SNI (Standar Nasional Indonesia). Penggunaan material seperti ini seharusnya dihindari karena dapat mempengaruhi kekuatan dan daya tahan beton.

Di lokasi berbeda, proyek rabat beton lainnya yang dibangun dengan anggaran sekitar Rp140 juta lebih juga mengalami kondisi serupa. Jalan tersebut mengalami keretakan pada permukaan meskipun belum lama selesai dibangun. Padahal, menurut warga, jalan itu jarang dilalui kendaraan berat, hanya sepeda motor yang melewatinya setiap hari.

“Bener, bang. Jalan ini dibangun tahun 2024 kemarin. Tapi saya juga nggak ngerti kenapa bisa cepat rusak. Nggak pernah dilewati mobil besar, paling motor doang,” ujar seorang warga yang ditemui di lokasi.

Permasalahan tidak hanya berhenti pada proyek jalan. Salah satu item pengadaan lainnya yang menggunakan Dana Desa 2024, yakni papan struktur aparatur desa, juga turut menjadi sorotan warga. Berdasarkan informasi yang dihimpun, papan struktur tersebut terbuat dari kombinasi lits baja ringan, banner, dan triplek, dengan jumlah sekitar 20 buah.

Meski secara kasat mata papan tersebut sudah terpasang, namun belum diketahui secara pasti berapa besar anggaran yang dihabiskan untuk pengadaannya. Tidak adanya informasi transparan mengenai rincian anggaran membuat warga mempertanyakan nilai kewajaran proyek tersebut.

“Kami tidak tahu berapa anggarannya, tapi kalau lihat bahannya cuma banner dan triplek, kok bisa jadi item pengadaan? Harusnya ada penjelasan resmi,” ujar warga lainnya yang enggan disebutkan namanya

Sampai berita ini ditulis, Peratin (Kepala Desa) Gunung Sugih belum berhasil dikonfirmasi untuk dimintai keterangan. Beberapa kali upaya awak media menghubungi langsung maupun melalui perangkat desa belum membuahkan hasil.

Warga berharap pihak pemerintahan desa bisa lebih terbuka dan transparan, terlebih karena Dana Desa merupakan uang negara yang bersumber dari pajak masyarakat. Menurut warga, pengelolaan dana publik harus disertai dengan pelaporan yang jelas, baik dari sisi teknis pelaksanaan maupun penggunaan anggaran.

> “Kami sebagai warga berhak tahu ke mana uang desa digunakan. Kalau ada pembangunan yang rusak dalam waktu singkat, itu patut dipertanyakan,” tambah warga.

Sejumlah aktivis dan pemerhati kebijakan publik di Lampung Barat mendesak agar dinas terkait dan pihak Inspektorat turun tangan untuk melakukan audit terhadap pelaksanaan Dana Desa di Gunung Sugih tahun ini.

Jika terbukti ada unsur penyimpangan atau dugaan markup anggaran, maka pihak-pihak yang terlibat harus bertanggung jawab secara hukum dan administratif.

> “Ini bukan soal kerusakan jalan biasa, tapi menyangkut kepercayaan publik terhadap program Dana Desa. Kalau proyek dengan anggaran ratusan juta rusak hanya dalam waktu singkat, maka harus ada investigasi menyeluruh,” ujar salah satu aktivis yang mengikuti perkembangan kasus ini.

Dana Desa seharusnya menjadi instrumen pembangunan yang mempercepat kemajuan desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun jika penyalahgunaan atau kelalaian terus terjadi, maka tujuannya akan melenceng jauh dari semangat awal program tersebut.

Tim Liputan6 masih terus berusaha menggali informasi lebih lanjut dari pihak pemerintah pekon, kecamatan, hingga dinas PMD dan Inspektorat Kabupaten Lampung Barat. Dalam waktu dekat, media ini akan mencoba meminta tanggapan resmi dari pemangku kepentingan terkait.

Kejadian ini menjadi peringatan penting agar penggunaan Dana Desa harus benar-benar diawasi secara ketat, baik oleh pemerintah maupun masyarakat.

Editor: (Redaksi)
Reporter: Suf
Liputan: Lampung Barat