Ironi Tanjung Kemala: Kayu Dibawa PTPN, Warga Dituduh Merusak

Pesawaran, SniperNew.id – Pada Rabu 09 Juli 2025 Sejum­lah war­ga Desa Taman Sari, Keca­matan Gedong Tataan, Kabu­pat­en Pesawaran, memenuhi pang­gi­lan dari Pol­res Pesawaran terkait lapo­ran dugaan pengerusakan sek­i­tar 200 batang pohon karet di wilayah Tan­jung Kemala. Lokasi yang sela­ma ini men­ja­di titik kon­flik antara war­ga dan pihak PTPN VII Way Beru­lu, Kamis 10 Juli 2025.

Pemang­gi­lan ini men­da­p­at sorotan dari kuasa hukum war­ga, Fabi­an Boby, SH, MH, yang meni­lai adanya kejang­galan dalam lapo­ran terse­but dan diduga kuat ter­da­p­at upaya krim­i­nal­isasi ter­hadap masyarakat.

“Yang menebang jus­tru pihak PTPN VII. Mere­ka yang mengam­bil hasil kayun­ya, tapi yang dituduh merusak jus­tru masyarakat. Ini tidak masuk akal dan patut kami curi­gai dan di indikasi ada upaya krim­i­nal­isasi,” tegas Boby kepa­da awak media usai men­dampin­gi war­ga di Mapol­res Pesawaran.

Boby men­je­laskan bah­wa lapo­ran dari PTPN VII bukan kali per­ta­ma dilakukan. Sebelum­nya, lapo­ran seru­pa sudah dilayangkan pada Desem­ber 2024 dan kem­bali muncul pada Juni 2025, den­gan tuduhan yang sama: pengerusakan pohon karet.

“Kami mem­per­tanyakan den­gan jelas: pohon yang mana yang dirusak war­ga? Yang kami tahu, peneban­gan jus­tru dilakukan oleh PTPN VII di wilayah Tan­jung Kemala,” tam­bah­nya.

Selain dua war­ga yang dila­porkan, Boby bersama Saprudin Tan­jung dan Sumarah juga dim­intai klar­i­fikasi terkait aktiv­i­tas war­ga pada tang­gal 11 Juni 2025. Mere­ka dike­nai tuduhan melang­gar Pasal 161 KUHP ten­tang peng­ha­su­tan.

“Pasal 161 itu pada hakekat­nya sama den­gan pasal 160 KUHP yang telah dilakukan uji materi di Mahkamah Kon­sti­tusi dan dap­at dikatakan tidak mem­pun­yai keku­atan hukum mengikat sejak dipu­tus MK. Per­lu dike­tahui bah­wa aksi damai yang dilakukan pada tang­gal 11 Juni 2025 berlang­sung tert­ib dan sam­pai sekarang pun tidak ada ter­ja­di gejo­lak apala­gi kerusuhan dimasyarakat yang dise­babkan aksi terse­but hal ini mem­buk­tikan bah­wa tidak ada Peng­ha­su­tan pada saat pelak­sanaan aksi damai

Tak hanya itu, war­ga juga dike­nakan Pasal 310 KUHP ten­tang pence­maran nama baik, ser­ta Pasal 45 jun­to Pasal 28 UU ITE terkait dugaan penye­baran infor­masi bohong. Namun Boby meni­lai tuduhan terse­but lemah secara hukum.

“Soal infor­masi bohong, itu ranah pen­gadi­lan untuk mem­buk­tikan­nya, bukan kes­im­pu­lan sepi­hak dari penyidik,” jelas­nya.

Saat ini, Boby dan tim kuasa hukum masih menung­gu pelak­sanaan gelar perkara oleh Pol­res Pesawaran guna meni­lai apakah lapo­ran dari PTPN VII layak dit­ingkatkan ke tahap penyidikan.

“Kami akan tem­puh pros­es hukum secara ter­bu­ka. Tapi kami juga sedang menyi­ap­kan surat res­mi kepa­da Komisi III DPR RI untuk mem­inta per­lin­dun­gan hukum bagi war­ga. Kare­na kami meli­hat sudah beru­lang kali ter­ja­di dugaan upaya krim­i­nal­isasi ter­hadap masyarakat,” ujarnya.

Boby juga mengin­gatkan bah­wa sek­i­tar tujuh bulan lalu, sejum­lah war­ga dari Paguyuban Tan­jung Kemala diun­dang oleh Kejak­saan Agung RI untuk diskusi, namun sesam­painya di lokasi, jus­tru dilakukan pengam­bi­lan BAP secara tiba-tiba.

“Kami minta aparat pene­gak hukum bertin­dak objek­tif dan proporsional.tutupnya.