Hasil Kegiatan Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah Desa Mara Semayuk diduga “Asal Jadi”

Keta­pang, SniperNew.id — Berdasarkan pan­tauan anggota tim inves­ti­gasi Dewan Pimoinan Cabang (DPC) LAKI LASKAR ANTI KORUPSI Indone­sia, daer­ah Kabu­pat­en Keta­pang, Provin­si Kali­man­tan Barat bersama awak media dis­alah satu kegiatan Pengem­ban­gan Infra­struk­tur Sosial Ekono­mi Wilayah (PISEW) milik dinas Peker­jaan Umum dan Peruma­han Raky­at di desa Mara Semayuk diduga asal jadi, Rabu (18/12/2024).

Dikatakan nara­sum­ber dilokasi hasil kegiatan Pengem­ban­gan Infra­struk­tur Sosial Ekono­mi Wilayah terse­but, san­gat jelas badan jalan cor beton nya kini sudah mulai ngeluoas dan mero­tol.

“Retak retak, patah, pec­ah-pec­ah dan batun­ya sudah mero­tol alias tim­bul diduga aki­bat kurang semen kebanyakan batu dan pasir,” ungkap salah satu sum­ber dilokasi.

Sena­da dipa­parkan war­ga desa Mara Semayuk yang berin­isial AC mema­parkan kepa­da awak media ini, Hasil kegiatan priyek Pengem­ban­gan Infra­struk­tur Sosial Ekono­mi ini adalah proyek pun­yaan­nya SA dari salah satu par­tai poli­tik, dan diban­tu oleh oknum camat Keca­matan Pema­han.

“Nah, artinya sudah jelas ada aro­ma “korup­si ber­janaah” muncul bermoduskan proyek Pengem­ban­gan Infra­struk­tur Sosial Ekono­mi Wilayah, den­gan pagu yang ada diplang kegiatan itu, sebe­sar Rp.500.000.000,” Papar AC kepa­da awak media ini.

Den­gan demikian, dite­gaskan Bidang Inves­ti­gasi DPC LAKI kabu­pat­en Keta­pang, untuk mem­inta kepa­da Dinas Peker­jaan Umum dan Peruma­han Raky­at agar bisa mem­per tang­gung­jawabkan hasil kegiatan fisik ini.

“Dimana tidak sesuai den­gan Bestek yang ada di Dinas, konon katanya dip­i­hak dinas selalu bicara Bestek dan gam­bar sudah sesuai. Namun, keny­ataan­nya yang kita lihat di lapan­gan, apa­nya yang sesuai,” kata Bidang Inves­ti­gasi DPC LAKI.

“Hal ini diduga san­gat merugikan keuan­gan pemer­in­tah Daer­ah maupun provin­si dan pusat. men­ge­nang pro­gram bapak Pres­i­den Prabowo Subianto dan Wak­il Pres­i­den Gibran Rak­abum­ing Raka, supaya lebih tegas den­gan orang kemen­tri­an dinas Peker­jaan Umum dan Peruma­han Raky­at.” terang Bidang Inves­ti­gasi DPC LAKI.

“Dimana telah kami duga ada ari­na penyalah­gu­naan anggaran yang bermoduskan swa­daya masyarakat, pada­hal tidak ada swa­daya masyarakat, itu omong doang, maka harus dipros­es dijalur hukum,” tukas Bidang Inves­ti­gasi DPC LAKI.

Penulis: (Juma­di)