Diduga Tak Netralitas, Dua ASN Takpenuhi Panggilan Bawaslu

Lubuk­ling­gau, SniperNew.id — Badan Pen­gawas Pemil­i­han Umum (Bawaslu) Kota Lubuk­ling­gau sudah mem­pros­es dugaan pelang­garan terkait netral­i­tas Aparatur Sip­il Negara (ASN) dalam Pemil­i­han Kepala Daer­ah (Pilka­da).

Pihak Bawaslu men­gaku sudah melayangkan pang­gi­lan, ter­hadap dua orang ASN, yaitu YA dan KB. Ked­u­anya dipang­gil terkait temuan Bawaslu, bah­wa yang bersangku­tan mengiku­ti deklarasi dan pendaf­taran pasan­gan bakal calon Walikota/Wakil Waliko­ta Lubuk­ling­gau. Ked­u­anya meru­pakan istri bakal calon waliko­ta dan wak­il waliko­ta.

“Berdasarkan hasil temuan Bawaslu Lubuk­ling­gau, yang bersangku­tan mengiku­ti deklarasi dan pendaf­taran bakal calon Walikota/Wakil Waliko­ta Lubuk­ling­gau. Maka kita lakukan pemang­gi­lan,” tegas Kor­div Penan­ganan Pelang­garan dan Penye­le­sa­ian Sen­gke­ta, Bawaslu Lubuklinggau,Mursyidi.

Dikatakan, pemang­gi­lan dilakukan Senin (2/9/2024). Namun yang bersangku­tan tidak datang, den­gan alasan sedang dinas luar.

Dise­butkan, pemang­gi­lan dilakukan, untuk mem­inta keteran­gan terkait kehadi­ran yang bersangku­tan saat deklarasi dan pendaf­taran bakal calon walikota/wakil waliko­ta.

Menu­rut Mursyi­di, kehadi­ran yang bersangku­tan dalam deklarasi dan pendaf­taran bakal calon walikota/wakil waliko­ta, diduga melang­gar Surat Kesep­a­katan Bersama (SKB) 5 lem­ba­ga.

Yaitu SKB Men­PAN RB, Menda­gri, Kepala Badan Kepe­gawa­ian Nasion­al (BKN), Ket­ua Komisi Aparatur Sip­il Negara (ASN) dan Ket­ua Bawaslu RI.

SKB 5 lem­ba­ga terse­but ten­tang pedo­man pem­bi­naan dan pen­gawasan netral­i­tas pegawai ASN dalam penye­leng­garaan pemilu dan pemil­i­han (Pilka­da).

Sena­da dikatakan Ket­ua Bawaslu Lubuk­ling­gau, Dedi Kariema Jaya. Menu­rut­nya, Bawaslu Lubuk­ling­gau sudah melayangkan pang­gi­lan ter­hadap dua ASN terse­but.

“Sudah kami pang­gil untuk klar­i­fikasi, namun yang bersangku­tan tidak datang yakni YA dan KB yang meru­pakan istri kan­di­dat calon Wali Kota dan Wak­il Wali Kota. Dan kami temukan adanya dugaan pelang­garan netar­l­i­tas ASN dan pelang­garan kode etik ASN,” ujarnya.

Ket­ua Bawaslu men­gungkap­kan, temuan terse­but saat yang bersangku­tan mengiku­ti pendaf­taran dan deklarasi. Ked­u­anya mengiku­ti sua­mi dan men­dampin­gi sua­mi mendaf­tar di KPU tan­pa izin dari atasan.

“Artinya kan bolos ker­ja di jam ker­ja, seharus­nya dia ada di kan­tor tapi bera­da di KPU men­dampin­gi sua­mi. Kalau sekedar men­dampin­gi sua­mi seper­ti itu cukup cuti biasa. Tapi mis­al­nya mau ikut deklarasi atau kam­pa­nye itu harus CTLN (Cuti Dilu­ar Tang­gun­gan Negara),” terangnya.

Dikatakan, itu sudah masuk taha­pan pencalo­nan, kan­di­dat sudah mendaf­tar. Tetap melang­gar tapi sanksinya di tetap­kan dalam SKB 5 lem­ba­ga itu sanksi moral. Tapi kalau sudah pene­ta­pan calon nan­ti, kata Dedi, itu ada unsur-unsur pidana Pemilu. Artinya melang­gar atu­ran pemilu.

“Sehubun­gan den­gan pang­gi­lan ini, selan­jut­nya kami akan ambil langkah-langkah beru­pa mem­berikan rekomen­dasi kepa­da peja­bat yang berwe­nang untuk mem­berikan sanksi,” ungkap­nya.

“Jadi sete­lah hari ini, besok kami akan pleno merekomen­dasikan kepa­da peja­bat Dinas Kepe­gawa­ian untuk diberikan sanksi. Kalau dia sesuai SKB, sanksi nya sudah dibu­at sanksi moral yang diny­atakan dalam surat perny­ataan oleh peja­bat Wali Kota,” tim­pal­nya.

Dita­m­bahkan, sejauh ini hasil temuan Bawaslu Lubuk­ling­gau diakuinya baru 2 terkait den­gan netral­i­tas ASN. Sedan­gkan untuk lapo­ran belum ada.

“Kalaupun mis­al­nya ada lapo­ran, kami ter­i­ma. Silahkan men­datan­gi kan­tor kami, laporkan. Seti­ap per­masala­han yang ada, akan kami pros­es sesuai per­at­u­ran perun­dan­gan berlaku,” pungkas­nya. (Rang­ga).