Diduga Rubah Kawasan Hutan Jadi Kebun Kelapa Sawit, Kelompok 80 Minta Presiden Tutup PT DMK

SERGAI, –Snipernwe.id.

Masyarakat yang ter­gabung dalam kelom­pok 80 (Plas­ma) Tam­bak Inti Raky­at (TIR), Keca­matan Tan­jung Beringin, Kabu­pat­en Ser­dang Beda­gai (Ser­gai), Sumat­era Utara, menyam­paikan aspi­rasi lewat aksi unjukrasa di lahan Eks HGU PT. Deli Minatir­ta Karya (DMK) di Desa Bagan Kuala,Kecamatan Tan­jung Beringin, Kabu­pat­en Ser­dang Beda­gai (Ser­gai), Sumat­era Utara (Sumut), Kamis (24/7/2025).

Dalam aksi terse­but, Koor­di­na­tor Arifin,S.Pd menyam­paikan, lahan kelom­pok 80 selu­as 320 hek­tar hing­ga kini belum juga dikem­ba­likan dan sudah puluhan tahun diper­gu­nakan oleh PT DMK dan tidak per­nah diberikan kom­pen­sasinya.

“Lahan yang awal­nya ingin dijadikan Tam­bak Udang tiba-tiba sudah men­ja­di Kebun Kela­pa Saw­it tan­pa ada pem­ber­i­tahuan kepa­da petani plas­ma kelom­pok 80. Ia berharap lahan terse­but dap­at dikem­ba­likan. Ungkap­nya.

Semen­tara Ket­ua Tim Penye­le­sa­ian Lahan Kelom­pok 80 Keca­matan Tan­jung Beringin Zuhari, dihada­pan Pol­res Ser­gai yang ikut men­gaw­al jalan­nya aksi dan per­wak­i­lan dari PT DMK, mem­inta Aparat Pene­gak Hukum (APH) dalam hal ini Kejatisu agar melakukan pemerik­saan Izin Usa­ha Perke­bunan (IUP) dan peruba­han ser­ti­fikat HGU (Hak Guna Usa­ha) yang awal­nya dipe­run­tukan untuk Tam­bak Udang namun dalam per­jalanan berubah men­ja­di Kebun Kela­pa Saw­it selu­as 499,2 Ha.

Selain itu, Kejatisu dim­inta untuk melakukan pemerik­saan ter­hadap peruba­han kawasan hutan men­ja­di kebun Kela­pa Saw­it oleh PT DMK den­gan luas lebih kurang 100 hek­tar. Terkait soal kawasan hutan, sebut Zuhari, ia juga mem­per­tanyakan lang­sung ke Asis­ten yang juga humas PT. DMK Rizal Pak­pa­han saat aksi dan dibenarkan oleh Pak­pa­han.

Selan­jut­nya ia seba­gai mewak­ili semua ket­ua kelompok,ahli waris dan anggota mem­inta Pres­i­den RI Prabowo untuk menut­up PT DMK. Ia san­gat menyayangkan pemer­in­tah dan APH terke­san menut­up mata dan lemah dihada­pan PT DMK yang jelas men­jalankan usa­ha perke­bunan tidak benar, diku­atkan dugaan tidak mili­ki IUP dan peruba­han HGU.tegasnya.

Aneh juga, Ser­ti­fikat HGU PT DMK Nomor 1 tahun 1992 den­gan luas lahan 499,2 Ha, sudah sejak tang­gal 31 Desem­ber 2017 sudah tidak berlaku lagi.
Kemu­di­an ia men­gungkap­kan bah­wa menu­rut infor­masi peruba­han Tam­bak Udang men­ja­di Kebun Kela­pa Saw­it sejak tahun 2003 hing­ga sekarang tahun 2025.

Ia mem­inta Kejatisu untuk melakukan pemerik­saan terkait berba­gai jenis pajak, dari PBB,PPh dan PPN maupun ret­ribusi dan kewa­jiban lain­nya kepa­da negara.

Masih dalam aksi unjukrasa damai, dihada­pan lebih kurang 45 orang peser­ta aksi, ia mene­gaskan bah­wa dalam Kepu­tu­san Kepala BPN Nomor 2/HGU/BPN/1992 pem­ber­ian HGU atas nama PT Deli Minatir­ta Tir­ta Karya di Desa Bagan Kuala Kabu­pat­en Deli Ser­dang dalam rang­ka proyek Tam­bak Inti Raky­at (TIR) bukan Perke­bunan Kela­pa Saw­it.

Lahan HGU terse­but terny­a­ta belum berakhir masa berlakun­ya sudah digarap oleh oknum-oknum bahkan telah ter­ja­di jual beli di dalam lahan HGU PT DMK terse­but.

Nah, untuk itu dia mem­inta Kejatisu pang­gil dan pemerik­sa semua peng­garap.
“Pang­gil dan perik­sa peja­bat atau pihak terkait dalam pener­bi­tan izin yang dini­lai melang­gar hukum.

Sedan­gkan per­wak­i­lan PT DMK Rizal Pak­pa­han menyam­paikan bah­wa aspi­rasi kelom­pok 80 akan dis­am­paikan ke pimp­inan dan diun­dang untuk diskusi men­cari solusi. Ungkap­nya.

Turut hadir Kasat Intelkam Pol­res Ser­gai AKP. Sis­woyo, Kapolsek Tan­jung Beringin AKP Pamilu Huta­gaol, Kades Bagan Kuala Safril. (Bas­t­ian)