Diduga Pemborosan Dana Desa di Minta APH, dan Kejaksaan Pemeriksa Oknum Kades Pematang Kasih

Sei Ram­pah, Sergai.Snipernews.id

Pemer­in­tah Pusat sudah menggelon­torkan Dana Desa untuk Pem­ban­gu­nan Infra­struk­tur di ten­gah ten­gah masyarakat Desa. Bersum­ber dari APBN Pusat di kelo­la desa melalui Eval­u­asi Kabupaten/Kota di daer­ah mas­ing mas­ing terkait besarnya sesuai
Anggaran Dana Desa (DD) di tam­bah lagi den­gan Dana Hasil Pen­da­p­atan Pajak (ADD) lang­sung ke desa pener­i­ma untuk pem­ban­gu­nan dan pen­ingkatan perekono­mi­an masyarakat desa, Infra­struk­tur ber­jalan  keakar rumput desa tert­ing­gal dan ter­pen­cil yang harus di ban­gun infra­struk­tur. Senin (26–05-2025)

Ket­ua LSM Pen­jara PN Ser­gai Tim­bul Per­sa­da Sipayung men­gatakan kepa­da awak media patut diduga dana desa pematang kasih pem­bengkakan alias pem­borosan di papan infor­masi itu, kita seba­gai Lem­ba­ga  swa­daya masyarakat tetap kita awasi, akan tetapi pen­gu­na  anggaran tidak sesuai RAB dan Besteknya. Diduga ada yang jang­gal,
Desa pematang kasih keca­matan pan­tai Cer­min kabu­pat­en ser­dang Beda­gai. Propin­si Suma­tra Utara.
Kepala desa  pematang kasih Sutris­no mem­berikan jawa­ban anggaran desa kami kecil di band­ingkan desa sem­bari meniru percakapannya,“timbul ujarnya.

“Sam­bung, Tim­bul ini di buatkan di papan infor­masinya,
Pen­da­p­atan Rp 992.780.294,-

Bidang  penye­leng­gara pemer­in­tah desa Rp.322.090.069,-

Bidang  pelak­sanaan pem­ban­gu­nan desa Rp.195.569.800,-

Bidang pem­ber­dayaan masyarakat Rp.317.975.000,-

Pem­ban­gu­nan salu­ran iri­gasi Dsn : 1 Vol : 200 M. Rp. 122.075.000,-

Pem­ban­gu­nan paving Blok Dsn : 1 Vol : 33x2,5 M. Rp. 27.909, 800,-

Diduga ada beber­a­pa poin yang tidak sesuai. Rab. Pem­bu­atan ran­can­gan atau gam­bar sudah ahli dalam buat lapo­ran per­tang­gung jawa­ban (SPJ).“tuturnya tim­bul

Ket­ua LSM PENJARA PN.kabupaten  Ser­dang Beda­gai, Tim­bul Per­sa­da Sipayung menyikapi Ten­tang peng­gu­naan   Dana, harus betul-betul di ban­gunkan dan tepat sasaran. Bukan asal jadi di plank Infor­masi harus sesuai den­gan kegiatan fisik, infra­struk­tur, sosial dan  dap­at diper­tang­gung jawabkan sesuai lapo­ran sesuai RAB dan Besteknya. undang-undang kemen­tri­an desa. con­tohnya : bidang pem­ber­dayaan masyarakat RP.317. 975.000,- Diduga ter­lalu pem­borosan pemer­in­tah tidak boleh diam saja Aparat Pene­gak Hukum (APH), harus memang­gil dan memerik­sa kepala desa pematang kasih per­masala­han desa ini agar di tin­dak lan­ju­ti,” pungkas tim­bul

Lan­jut tim­bul, menu­rut Nara­sum­ber dari war­ga dana Desa  terse­but banyak jang­gal dan Pem­borosan tidak tepat sasaran. Pada­hal plank infor­masi desa harus di pasang agar masyarakat menge­tahui apa saja yang ban­gun juga kegiatan desa agar war­ga dusun­nya ikut  menge­tahui, bukan berar­ti papan plank impor­masi desa di sim­pan seper­ti  peng­gu­naan dana desa tahun 2022, 2023, 2024 lalu, mestinya masih utuh dan bisa di per­tang­gung jawabkan, bukan semer­awut asal-asal.

“Tim­bul berhara­pan masyarakat agar per­masalah desa tidak cukup di Inspek­torat harus ada pen­gawas bukan pen­damp­ing desa yang sela­ma ini ada main mata den­gan pemer­in­tah desa harus dari pusat kemen­tri­an artinya yang men­gawasi meng­gir­ing  seti­ap masalah di desa kejalur hukum agar berim­bang sem­bari ket­ua lsm pen­jara pn tim­bul per­sa­da sipayung seki­ra pukul 11:00Wib di Kan­tor DPC LSM Pen­jara PN, Jln Lin­tas Medan–Tebing Ting­gi Desa Firdaus(tim/red)