Manado, snipernew.id – Suasana penuh kekeluargaan dan penuh makna menyelimuti Wisma Negara Bumi Beringin, Manado, pada Senin (25/8/2025). Hari itu, Komite VI Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD-RI) melaksanakan kunjungan kerja (kunker) ke Sulawesi Utara dalam rangka inventarisasi materi penyusunan pertimbangan terhadap Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) Tahun Anggaran 2026.
Kunjungan ini disambut hangat oleh Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus Komaling yang juga merupakan anggota DPD-RI asal Sulawesi Utara, didampingi Wakil Gubernur Sulawesi Utara Dr. Victor Mailangkay SH, MH. Turut hadir pula sejumlah bupati, wali kota, jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Provinsi Sulut, serta perwakilan pemangku kepentingan daerah. Kehadiran berbagai unsur pemerintahan ini menjadi sinyal kuat tentang pentingnya sinergi antara pusat dan daerah dalam proses penyusunan kebijakan fiskal nasional.
Sebagaimana diketahui, DPD-RI memiliki fungsi strategis dalam bidang legislasi dan pengawasan. Salah satu mandat pentingnya adalah memberikan pertimbangan resmi terhadap RUU APBN yang disusun pemerintah bersama DPR-RI. Fungsi ini krusial agar kebijakan anggaran negara tidak hanya mengakomodasi kepentingan pusat, tetapi juga benar-benar berpihak pada kebutuhan masyarakat di daerah.
Komite VI secara khusus diberi tugas menginventarisasi isu-isu yang dianggap prioritas untuk dimasukkan dalam pembahasan APBN. Dengan begitu, diharapkan belanja negara bisa diarahkan pada sektor-sektor strategis yang menyentuh langsung kepentingan rakyat, sekaligus memperkuat daya saing daerah di tengah tantangan global.
Dalam forum dialog di Manado tersebut, berbagai isu strategis mengemuka. Mulai dari ketahanan pangan, ketersediaan energi, pembangunan infrastruktur, hingga pengembangan sumber daya manusia (SDM). Tema-tema ini dianggap sangat relevan, mengingat Sulawesi Utara memiliki posisi strategis sebagai pintu gerbang Indonesia ke kawasan Pasifik sekaligus daerah yang kaya akan potensi alam dan pariwisata.
Dalam sambutannya, Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus Komaling menegaskan pentingnya menjadikan APBN 2026 sebagai instrumen yang benar-benar menjawab aspirasi masyarakat daerah.
“Sulawesi Utara memiliki potensi besar, baik di sektor pertanian, kelautan, pariwisata, maupun energi. Oleh karena itu, kebijakan anggaran yang berpihak pada penguatan sektor-sektor strategis ini akan memberikan dampak signifikan bagi kesejahteraan masyarakat,” ujar Komaling.
Ia menambahkan, tantangan global seperti perubahan iklim, ketidakpastian ekonomi, serta dinamika geopolitik membuat pemerintah daerah membutuhkan dukungan fiskal yang lebih kuat. Menurutnya, potensi alam Sulut akan sulit berkembang tanpa dukungan kebijakan anggaran yang tepat sasaran dan berkeadilan.
Wakil Gubernur Sulut Dr. Victor Mailangkay dalam kesempatan yang sama menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Baginya, APBN tidak boleh hanya sebatas angka-angka dalam dokumen resmi, melainkan harus menjadi instrumen nyata yang dapat dirasakan manfaatnya oleh rakyat.
“Masukan dari daerah adalah kunci. Aspirasi masyarakat Sulut perlu didengar agar program pembangunan yang tertuang dalam APBN benar-benar selaras dengan kebutuhan di lapangan,” tutur Mailangkay.
Kunjungan kerja Komite VI DPD-RI ini bukan sekadar seremoni, melainkan forum substantif yang membahas sejumlah isu penting:
1. Ketahanan Pangan
Sulawesi Utara memiliki lahan subur yang berpotensi besar untuk mendukung swasembada pangan nasional. Namun, tantangan infrastruktur pertanian, akses pasar, dan teknologi masih menjadi pekerjaan rumah yang perlu mendapatkan perhatian khusus dalam APBN 2026.
2. Ketersediaan Energi
Potensi energi terbarukan di Sulut, seperti panas bumi dan tenaga air, sangat besar. Pengembangan sektor ini dinilai penting bukan hanya untuk ketahanan energi daerah, tetapi juga sebagai kontribusi nyata terhadap target transisi energi nasional.
3. Pembangunan Infrastruktur
Sebagai pintu gerbang ke Pasifik, Sulut membutuhkan infrastruktur yang lebih memadai, baik pelabuhan, bandara, maupun jalan raya. Infrastruktur yang kuat akan mendorong arus perdagangan dan investasi, sekaligus membuka akses bagi daerah-daerah terpencil.
4. Pengembangan SDM
Sumber daya manusia yang unggul menjadi fondasi pembangunan berkelanjutan. Pemerintah daerah berharap APBN 2026 memberikan porsi signifikan untuk sektor pendidikan dan kesehatan agar kualitas hidup masyarakat Sulut meningkat secara merata.
Isu-isu tersebut mendapat perhatian serius dari Komite VI DPD-RI. Aspirasi yang dihimpun akan menjadi bahan masukan dalam penyusunan rekomendasi resmi untuk pemerintah dan DPR-RI.
Salah satu nilai penting dari kegiatan ini adalah terciptanya ruang dialog antara pemerintah pusat, daerah, dan para pemangku kepentingan. Dalam suasana penuh keakraban, peserta forum saling bertukar pandangan mengenai prioritas pembangunan.
Bupati dan wali kota yang hadir menyampaikan berbagai persoalan spesifik di wilayah masing-masing, mulai dari keterbatasan infrastruktur dasar hingga kebutuhan program pemberdayaan ekonomi masyarakat. Semua masukan tersebut didengar dengan seksama oleh Komite VI DPD-RI untuk dirangkum sebagai rekomendasi.
Dialog ini sekaligus menjadi wadah menyatukan persepsi antara pusat dan daerah dalam merumuskan strategi pembangunan jangka menengah dan panjang. Dengan komunikasi yang baik, diharapkan tidak ada lagi kebijakan anggaran yang terkesan top-down, melainkan lahir dari kebutuhan riil masyarakat.
Kunjungan kerja ini diharapkan menghasilkan rekomendasi yang tajam, konstruktif, dan berpihak pada kepentingan rakyat. Komite VI DPD-RI menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan aspirasi daerah dalam setiap tahap pembahasan RUU APBN 2026.
“APBN jangan hanya dipandang sebagai dokumen keuangan negara, tetapi harus menjadi cermin dari keadilan fiskal dan pemerataan pembangunan. Kami ingin memastikan bahwa setiap rupiah anggaran negara benar-benar memberikan manfaat bagi rakyat, khususnya di daerah-daerah seperti Sulut,” tegas salah satu anggota Komite VI.
Lebih dari itu, kegiatan ini juga menegaskan pentingnya pembangunan inklusif dan berkelanjutan. Dengan potensi yang dimiliki, Sulut diyakini mampu menjadi motor pertumbuhan ekonomi kawasan timur Indonesia jika didukung kebijakan fiskal yang tepat.
Kunker Komite VI DPD-RI ke Sulawesi Utara bukan hanya agenda rutin, melainkan momentum strategis untuk memperjuangkan kepentingan daerah dalam kebijakan anggaran nasional. Kehadiran berbagai elemen pemerintah daerah dan pusat mencerminkan tekad bersama mewujudkan pembangunan yang lebih merata.
APBN 2026 diharapkan tidak berhenti pada angka-angka teknokratis, tetapi benar-benar menjadi instrumen keadilan fiskal, pemerataan pembangunan, dan peningkatan kualitas hidup rakyat. Aspirasi masyarakat Sulut yang terhimpun dalam forum ini akan menjadi bekal penting bagi Komite VI dalam memberikan pertimbangan resmi kepada pemerintah dan DPR RI.
Dengan demikian, Sulawesi Utara tidak hanya menjadi penonton dalam pembangunan nasional, melainkan aktor utama yang turut menentukan arah masa depan bangsa.
Penulis: (Zakharia)













