Diduga Bela Adik Langgar UU Desa, Oknum TNI Ngamuk Saat Dikonfirmasi Wartawan

Pesawaran, SniperNew.id – Suasana panas ter­ja­di di Desa Sukada­di, Keca­matan Gedong Tataan, Kabu­pat­en Pesawaran, Lam­pung. Sebuah reka­man suara berisi per­caka­pan antara seo­rang pria yang diduga oknum TNI den­gan awak media beredar luas dan memicu keca­man. Oknum terse­but, yang dik­abarkan bertu­gas di Jakar­ta, dise­but mem­bela adiknya (YUS) yang sedang ter­li­bat dalam upaya meng­gul­ingkan perangkat desa tan­pa dasar hukum yang jelas.

Masalah bermu­la dari adanya upaya pelengser­an Kepala Dusun (Kadus) 06 oleh (YUS), war­ga Dusun Sukada­di. Ia mengk­laim mewak­ili masyarakat dan meng­galang tan­da tan­gan war­ga untuk mende­sak peng­gant­ian Kadus. Namun, menu­rut keten­tu­an hukum, tin­dakan (YUS) dini­lai melang­gar Pasal 104 KUHP jo Per­at­u­ran Pemer­in­tah ten­tang Undang-Undang Desa, kare­na tidak mengiku­ti prose­dur res­mi.

Baca juga beri­ta san­ga­han­nya:

Sejum­lah awak media yang menge­tahui dugaan pelang­garan ini men­co­ba men­gon­fir­masi lang­sung kepa­da (YUS), pada 18 Juni 2025. Dalam wawan­cara terse­but, (YUS) secara ter­bu­ka men­gakui bah­wa ia memang aktif meng­galang dukun­gan untuk meng­gul­ingkan Kadus 06. Namun, sete­lah diwawan­car­ai, (YUS) jus­tru mem­inta agar beri­ta terse­but tidak dipub­likasikan.

Per­mintaan (YUS) agar beri­ta ditun­da rupa­nya tidak berhen­ti di situ. Ia kemu­di­an menghubun­gi sese­o­rang yang diduga kakaknya, yang dise­but-sebut seba­gai oknum TNI aktif. Pada Jumat, 20 Juni 2025, sek­i­tar pukul 07.20 WIB, pria terse­but menele­pon salah satu jur­nalis yang ter­li­bat dalam peliputan kasus (YUS).

Dalam per­caka­pan yang terekam itu, pria terse­but ter­den­gar mem­bela YUS dan menud­ing media telah mem­o­jokkan adiknya. Ia juga mengk­laim mema­ha­mi Undang-Undang Desa lebih dari awak media, meskipun selu­ruh keteran­gan­nya hanya berdasarkan infor­masi sepi­hak dari (YUS).

Baca juga beri­ta san­ga­han­nya:

Lebih mengkhawatirkan, oknum terse­but menun­jukkan sikap aro­gan dan intim­i­datif. Keti­ka dije­laskan oleh wartawan men­ge­nai pasal-pasal dalam UU Desa, ia jus­tru mem­ben­tak dan berka­ta, “Kamu kok ngo­tot dari tadi bahas undang-undang, kalau kamu ngo­tot nan­ti kamu uru­san sama saya!”

Tin­dakan aro­gan­si dari oknum yang dise­but seba­gai aparat negara menim­bulkan kekhawati­ran luas. Sebab, seba­gai anggota TNI, ia seharus­nya men­jun­jung ting­gi hukum dan tidak men­cam­puri uru­san sip­il secara tidak sah. Ter­lebih, kasus yang dibela pun menyangkut dugaan pelang­garan hukum oleh adiknya sendiri.

Beber­a­pa pihak meni­lai ini seba­gai ben­tuk penyalah­gu­naan pen­garuh dan dugaan inter­ven­si ter­hadap kebe­basan pers. Sikap intim­i­datif ter­hadap jur­nalis diang­gap melang­gar prin­sip demokrasi dan keter­bukaan infor­masi pub­lik.

Sejum­lah media lokal dan nasion­al kini ten­gah menelusuri iden­ti­tas dan ked­i­nasan pria yang diduga oknum TNI terse­but. Tujuan­nya untuk memas­tikan apakah benar yang bersangku­tan aktif berdi­nas di Jakar­ta dan apakah per­i­lakun­ya mencer­minkan eti­ka militer.

Baca juga beri­ta san­ga­han­nya:

Selain itu, awak media akan men­ga­jukan kon­fir­masi res­mi ke insti­tusi TNI terkait dugaan pelang­garan eti­ka dan inter­ven­si ter­hadap ker­ja jur­nal­is­tik. Bila ter­buk­ti, tin­dakan tegas dihara­p­kan dap­at diberikan untuk men­ja­ga cit­ra insti­tusi dan mem­beri efek jera ter­hadap tin­dakan seru­pa.

Semen­tara itu, war­ga dan tokoh masyarakat mende­sak aparat pene­gak hukum di Kabu­pat­en Pesawaran, khusus­nya Pol­res Pesawaran, untuk segera mengam­bil langkah hukum. Langkah ini pent­ing guna mence­gah poten­si kon­flik sosial yang bisa melu­as jika kasus ini dib­iarkan berlarut-larut.

Mere­ka berharap (YUS) dap­at dim­intai per­tang­gung­jawa­ban atas tin­dakan­nya yang meng­gir­ing opi­ni pub­lik untuk meng­gul­ingkan aparat desa tan­pa prose­dur, ser­ta menin­dak oknum yang men­co­ba melin­dunginya den­gan cara-cara intim­i­datif.

Kasus ini men­ja­di buk­ti bah­wa hukum tidak boleh kalah oleh inter­ven­si kekuasaan, dan sia­pa pun — baik sip­il maupun aparat—harus tun­duk pada kon­sti­tusi. Dalam negara hukum, kebe­naran harus dite­gakkan, bukan dibungkam oleh anca­man.

Lam­pung Update.
Laporan/Penulis: (Suf)