ASN Buton Tengah Diduga Terlibat Penyalahgunaan Dana Paskibra, Begini Kronologinya

Buton Ten­gah, SniperNew.id — Pub­lik kem­bali dike­jutkan den­gan dugaan penyalah­gu­naan anggaran daer­ah yang meli­batkan aparatur sip­il negara (ASN). Seo­rang ASN dari Dinas Kesat­u­an Bangsa dan Poli­tik (Kes­bang­pol) Kabu­pat­en Buton Ten­gah, Sulawe­si Teng­gara, dia­mankan aparat sete­lah diduga mengam­bil fee sebe­sar Rp59 juta dari anggaran kegiatan Pasukan Pen­gibar Ben­dera Pusa­ka (Pask­i­bra) tahun 2025.

Infor­masi ini beredar luas sete­lah diung­gah oleh sebuah akun media sosial di plat­form Threads, yang menampilkan narasi dugaan kasus terse­but. Dalam ung­ga­han itu, dije­laskan bagaimana uang yang diduga hasil pung­utan dis­em­bun­yikan oleh pelaku dalam kan­tong plas­tik hitam, kemu­di­an dis­elip­kan di balik sadel sepe­da motornya.

Berdasarkan infor­masi yang beredar, ASN terse­but diduga mem­inta sejum­lah uang dari pihak penye­dia jasa terkait kegiatan Pask­i­bra 2025. Dari total anggaran Pask­i­bra yang men­ca­pai sek­i­tar Rp700 juta, ter­da­p­at item anggaran makan dan minum seni­lai Rp180 juta. Diduga, dari pos ini­lah ASN bersangku­tan mem­inta fee sebe­sar Rp59 juta.

Uang terse­but kemu­di­an dia­mankan dalam operasi yang meli­batkan pihak berwe­nang. Video yang beredar di media sosial mem­per­li­hatkan momen keti­ka seo­rang pria bera­da di dekat kendaraan, diduga terkait pros­es pemerik­saan.

Pihak yang dise­but dalam infor­masi ini adalah seo­rang ASN aktif di Dinas Kes­bang­pol Kabu­pat­en Buton Ten­gah. Iden­ti­tas lengkap ASN yang bersangku­tan belum dibu­ka secara res­mi oleh pihak berwe­nang, mengin­gat pros­es hukum masih ber­jalan dan asas praduga tak bersalah tetap berlaku.

Selain itu, dise­butkan pula adanya pihak penye­dia jasa yang dim­inta mem­berikan fee. Namun, nama maupun pihak terkait tidak dije­laskan secara rin­ci dalam ung­ga­han media sosial terse­but.

Ini berlang­sung di wilayah Kabu­pat­en Buton Ten­gah, Sulawe­si Teng­gara. Uang yang diduga hasil pung­utan dis­em­bun­yikan pelaku dalam sebuah kan­tong plas­tik hitam, lalu dile­takkan di balik sadel sepe­da motor yang digu­nakan. Lokasi detail terkait penga­manan uang terse­but belum diungkap­kan secara res­mi oleh aparat.

Kasus ini men­cu­at pada tahun anggaran 2025, bertepatan den­gan per­si­a­pan kegiatan Pask­i­bra di Kabu­pat­en Buton Ten­gah. Infor­masi yang diung­gah melalui akun Threads “@sindiranjenius” muncul pada Selasa malam (10 Sep­tem­ber 2025), sek­i­tar pukul 22.00 WIB.

Ung­ga­han itu lang­sung men­da­p­at per­ha­t­ian war­ganet den­gan ribuan tayan­gan dalam hitun­gan jam, menun­jukkan tingginya kepedu­lian masyarakat ter­hadap isu penyalah­gu­naan anggaran daer­ah, apala­gi menyangkut kegiatan kene­garaan seper­ti Pask­i­bra.

Dugaan penyalah­gu­naan anggaran daer­ah ser­ing kali berkai­tan den­gan lemah­nya pen­gawasan ser­ta adanya prak­tik fee atau pung­utan yang tidak semestinya dari pos anggaran ter­ten­tu. Dalam kasus ini, dana Pask­i­bra yang semestinya dipe­run­tukkan bagi kebu­tuhan opera­sion­al, ter­ma­suk makan dan minum peser­ta, jus­tru diduga dipo­tong oleh oknum ASN.

Prak­tik seper­ti ini menced­erai seman­gat keber­samaan dan gotong roy­ong yang men­ja­di dasar kegiatan Pask­i­bra, di mana para pela­jar ter­baik daer­ah berlatih keras untuk men­gibarkan ben­dera pusa­ka pada peringatan Hari Kemerdekaan.

Pada tahun 2025, Pemer­in­tah Kabu­pat­en Buton Ten­gah men­ga­lokasikan anggaran sek­i­tar Rp700 juta untuk kegiatan Pask­i­bra. Salah satu kom­po­nen besar dari anggaran itu adalah pos kon­sum­si, yakni makan dan minum, seni­lai Rp180 juta.

Dari pos terse­but, seo­rang ASN diduga mem­inta fee sebe­sar Rp59 juta. Uang ini dim­inta kepa­da pihak penye­dia jasa, sehing­ga tidak masuk dalam perun­tukan res­mi kegiatan.

Sete­lah mener­i­ma uang, ASN itu dise­but-sebut menyem­bun­yikan uang tunai dalam sebuah kan­tong plas­tik hitam. Uang itu kemu­di­an dile­takkan di balik sadel sepe­da motornya, mungkin den­gan tujuan menghin­dari per­ha­t­ian pihak lain.

Infor­masi yang beredar menye­but bah­wa uang terse­but berhasil dia­mankan pihak berwe­nang. Namun, detail men­ge­nai operasi penangka­pan, sia­pa saja yang ter­li­bat dalam pros­es penga­manan, dan langkah hukum berikut­nya masih menung­gu perny­ataan res­mi dari aparat pene­gak hukum.

Ung­ga­han akun @sindiranjenius di Threads lang­sung men­u­ai banyak komen­tar dari war­ganet. Seba­gian besar menyayangkan ter­jadinya dugaan penyalah­gu­naan dana, apala­gi menyangkut pro­gram pent­ing seper­ti Pask­i­bra yang erat kai­tan­nya den­gan pem­bi­naan gen­erasi muda.

Masyarakat berharap agar aparat hukum dap­at men­gusut tun­tas kasus ini, ser­ta mem­berikan sanksi tegas apa­bi­la dugaan terse­but ter­buk­ti benar. Mere­ka juga menekankan pent­ingnya transparan­si anggaran daer­ah, agar dana yang berasal dari pajak raky­at benar-benar digu­nakan sesuai perun­tukan.

Hing­ga saat ini, pihak berwe­nang di Kabu­pat­en Buton Ten­gah maupun Sulawe­si Teng­gara belum mer­ilis keteran­gan res­mi kepa­da pub­lik. Namun, kasus ini diperki­rakan akan men­ja­di per­ha­t­ian serius, mengin­gat menyangkut nama baik ASN sekali­gus keper­cayaan pub­lik ter­hadap pen­gelo­laan anggaran daer­ah.

Pemer­in­tah daer­ah juga dihara­p­kan melakukan eval­u­asi menyelu­ruh ter­hadap mekanisme peng­gu­naan anggaran, khusus­nya pada kegiatan besar seper­ti Pask­i­bra, agar kasus seru­pa tidak teru­lang di masa depan.

Beber­a­pa penga­mat tata kelo­la keuan­gan pub­lik meni­lai bah­wa kasus dugaan penyalah­gu­naan anggaran seper­ti ini meru­pakan alarm keras bagi pemer­in­tah daer­ah. Menu­rut mere­ka, prak­tik fee dari pos anggaran bukan hanya melang­gar hukum, tetapi juga merugikan masyarakat luas.

Dana kegiatan yang semestinya digu­nakan untuk men­dukung pelati­han, pem­bi­naan, ser­ta kebu­tuhan peser­ta, malah berku­rang kare­na kepentin­gan prib­a­di. Ini berpoten­si menu­runk­an kual­i­tas kegiatan, bahkan menu­runk­an seman­gat gen­erasi muda yang ter­li­bat di dalam­nya.

Kasus dugaan penyalah­gu­naan dana Pask­i­bra di Kabu­pat­en Buton Ten­gah men­ja­di pela­jaran pent­ing ten­tang pent­ingnya integri­tas ASN dalam men­gelo­la anggaran pub­lik. Walaupun pros­es hukum masih ber­jalan dan asas praduga tak bersalah harus dijun­jung ting­gi, keja­di­an ini menun­jukkan bah­wa transparan­si, akunt­abil­i­tas, dan pen­gawasan ketat mut­lak diper­lukan.

Masyarakat kini menung­gu keje­lasan langkah hukum selan­jut­nya, sem­bari berharap agar kegiatan Pask­i­bra tetap ber­jalan lan­car tan­pa ter­ha­lang isu negatif yang menced­erai seman­gat kebangsaan.