Pengamat perdesaan mengatakan pemberhentian perangkat desa itu adalah hak kepala desa. Dengan ketentuan yang lengkap

labuhan­batu snipernew.id menu­rut penga­mat perde­saan ” ishak” Men­gatakan Pen­gangkatan dan pem­ber­hent­ian Perangkat Desa Semua itu ada aturannya,selasa 16/7/24 dari reg­u­lasi UU turun PP, dan Per­men, sam­pai Per­bup, sudah men­gatur ten­tang pem­ber­hent­ian dan pen­gangkatan perangkat Desa. Namun yang pasti, semua pros­es pem­ber­hent­ian atau pen­gangkatan perangkat berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ten­tang Desa (UU Desa). Selain itu juga di atur dalam Per­at­u­ran Pemer­in­tah Nomor 43 Tahun 2014 ten­tang Per­at­u­ran Pelak­sanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ten­tang Desa (PP Desa).

Seba­gaimana diubah den­gan Per­at­u­ran Pemer­in­tah Nomor 47 Tahun 2015, dan Per­at­u­ran Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 ten­tang Peruba­han atas Per­at­u­ran Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 ten­tang Pen­gangkatan dan Pem­ber­hent­ian Perangkat Desa. Dalam melakukan pen­gangkatan perangkat desa yang baru, ter­lebih dulu Kepala Desa harus mem­ber­hen­tikan perangkat desa yang lama.

Sesuai mekanisme yang berlaku, pen­gangkatan perangkat desa yang baru, diharuskan men­da­p­atkan surat rekomen­dasi dari Camat setem­pat.

Keten­tu­an ayat (3) huruf b Pasal 5 Per­at­u­ran Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 ten­tang Peruba­han atas Per­at­u­ran Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 ten­tang Pen­gangkatan dan Pem­ber­hent­ian Perangkat Desa berbun­yi seba­gai berikut:

seba­gai berikut:

1 Kepala Desa mem­ber­hen­tikan perangkat Desa sete­lah berkon­sul­tasi den­gan camat.

2.Perangkat Desa berhen­ti kare­na: mening­gal dunia; per­mintaan sendiri; dan diber­hen­tikan.

3.Perangkat Desa diber­hen­tikan seba­gaimana dimak­sud pada ayat (1) huruf c kare­na:

4.usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;

5.dinyatakan seba­gai ter­p­i­dana yang dian­cam den­gan pidana pen­jara pal­ing singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putu­san pen­gadi­lan yang telah mem­pun­yai keku­atan hukum tetap;

6.berhalangan tetap;

7.tidak lagi memenuhi per­syaratan seba­gai perangkat Desa; dan

8.melanggar larangan seba­gai perangkat Desa.

Pem­ber­hent­ian perangkat Desa seba­gaimana dimak­sud pada ayat (1) huruf a, dan huruf b, Per­at­u­ran Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 ten­tang Peruba­han atas Per­at­u­ran Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 ten­tang Pen­gangkatan dan Pem­ber­hent­ian Perangkat Desa dite­tap­kan den­gan kepu­tu­san kepala Desa dan dis­am­paikan kepa­da camat atau sebu­tan lain pal­ing lam­bat 14 (empat belas) hari sete­lah dite­tap­kan.

Pem­ber­hent­ian perangkat Desa seba­gaimana dimak­sud pada ayat (1) huruf c wajib dikon­sul­tasikan ter­lebih dahu­lu kepa­da camat atau sebu­tan lain.

Rekomen­dasi ter­tulis camat atau sebu­tan lain seba­gaimana dimak­sud ayat (4) didasarkan pada per­syaratan pem­ber­hent­ian perangkat Desa.pungkas nya(ishak)