Barito Utara, SniperNew.id - Suasana tegang namun terukur menyelimuti halaman kantor DPRD Barito Utara ketika ratusan personel kepolisian melakukan simulasi pengamanan kota (Sispamkota), Senin (15/9/2025). Dalam video dan foto yang beredar, aparat lengkap dengan tameng bertuliskan “POLISI”, helm pelindung, dan kendaraan taktis lapis baja berbaris rapih. Latihan ini dilakukan untuk mengantisipasi kemungkinan kerusuhan atau huru-hara pada unjuk rasa besar-besaran yang dikabarkan akan digelar pada Rabu lusa (17/9/2025).
Informasi yang diterima redaksi menyebutkan, sekitar lima ribu orang disebut siap turun ke jalan menuntut perhatian pemerintah daerah dan DPRD. Isu yang memantik keresahan adalah PSU (Pemungutan Suara Ulang) bupati Barito Utara yang telah dilakukan hingga tiga kali, namun hasilnya terus berlarut ke Mahkamah Konstitusi (MK). Warga merasa bosan dan kecewa dengan polemik yang tidak kunjung selesai.
Menurut keterangan warga yang beredar melalui pesan daring, masyarakat meminta DPRD dan Pemerintah Kabupaten Barito Utara agar lebih serius memperhatikan aspirasi rakyat. “Jangan hanya didengar saja,” ujar sumber pesan tersebut. Persoalan bukan sekadar sengketa hasil pemilu, tetapi juga terkait kepengurusan tanah adat, ulayat, dan hutan adat, yang dinilai sering merugikan masyarakat kecil.
Warga juga menyampaikan kekhawatiran bahwa aparat kerap memproses secara hukum warga desa yang tidak memahami aturan. “Jangan selalu mempolisikan masyarakat kecil yang tidak tahu hukum,” bunyi keluhan itu. Bagi mereka, persoalan ini sudah menjadi akumulasi masalah sosial yang memicu kemarahan dan mendorong mobilisasi massa.
Masyarakat Barito Utara: Diperkirakan lima ribu orang dari berbagai desa dan kecamatan siap menggelar aksi.
DPRD dan Pemerintah Kabupaten: Pihak yang diminta menanggapi serius tuntutan masyarakat. Aparat Kepolisian: Menggelar latihan sispamkota dan persiapan pengamanan untuk mencegah bentrokan.
Waktu: Aksi direncanakan Rabu, 17 September 2025. Latihan sispamkota dilaksanakan 15 September 2025. Tempat: Kawasan kantor DPRD Barito Utara, yang menjadi titik sentral unjuk rasa.
Latihan sispamkota menampilkan skenario pengamanan lengkap: aparat dengan tameng dan tongkat, pasukan antihuru-hara berseragam hitam, dan kendaraan taktis disiagakan. Dalam video, petugas tampak mengatur barisan, saling memberi arahan, dan memblokir jalur strategis untuk simulasi pembubaran massa. Tujuannya jelas: mencegah kericuhan dan melindungi fasilitas publik jika demonstrasi berubah anarkis.
Menurut sumber internal, meski aksi belum dimulai, pihak kepolisian tidak ingin kecolongan. Latihan ini juga menjadi pesan kepada masyarakat bahwa penyampaian aspirasi diharapkan berlangsung damai dan sesuai aturan. Aparat disebut akan mengedepankan pendekatan persuasif terlebih dahulu.
Situasi memanas bermula dari ketidakpuasan masyarakat terhadap PSU yang telah dilakukan tiga kali. Hasil pemilihan bupati yang terus dipersoalkan di MK membuat warga merasa aspirasinya diabaikan. Ditambah lagi persoalan lama mengenai pengelolaan tanah adat dan hutan ulayat, di mana warga menilai pemerintah lebih berpihak pada investor daripada komunitas lokal.
Menurut penjelasan dalam pesan yang diterima redaksi, warga tidak ingin konflik horizontal terjadi. Namun mereka juga menegaskan, jika tuntutan terus diabaikan, unjuk rasa bisa memuncak. Beberapa tokoh masyarakat menyerukan agar aksi dilakukan damai dan meminta aparat tidak menggunakan kekerasan terhadap massa.
Dalam pesan yang beredar luas di media sosial, tertulis. “Banyakpersoalan, masyarakat bosan masalah. PSU terus sudah tiga kali pemilihan ulang suara bupati, larinya ke MK terus. Dan masyarakat minta pihak DPRD dan pemerintah kabupaten supaya bisa memperhatikan permintaan masyarakat, agar tidak hanya untuk didengar saja. Masyarakat seluruh Barito Utara meminta agar diperhatikan.
Masyarakat tidak harus selalu berbenturan dengan aparat dalam kepengurusan tanah adat, ulayat, hutan adat, dan jangan selalu mempolisikan masyarakat kecil yang tidak tahu hukum.”
Pesan ini menggambarkan kejenuhan warga terhadap konflik berkepanjangan. Liputan6.com tidak dapat memverifikasi secara independen jumlah pasti peserta aksi, namun kabar tentang mobilisasi massa ini sudah menjadi perhatian serius aparat dan pemerintah daerah.
Pengamat sosial menilai, ketegangan ini adalah akumulasi ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah daerah dan proses politik yang tidak transparan. Konflik tanah adat dan ulayat kerap menjadi sumber perselisihan antara masyarakat dan pemerintah. Ketika aspirasi tidak ditanggapi, aksi jalanan menjadi pilihan terakhir.
Sementara itu, aparat keamanan menegaskan bahwa latihan sispamkota bukanlah ancaman, melainkan langkah preventif.
“Kami mengantisipasi, bukan memprovokasi,” kata salah satu petugas di lapangan. Pendekatan humanis dan komunikasi intensif dengan tokoh masyarakat disebut menjadi prioritas.
Menjelang tanggal 17 September, harapan publik tertuju pada dialog antara DPRD, pemerintah kabupaten, dan perwakilan masyarakat. Dengan komunikasi terbuka, bentrokan fisik dapat dihindari. Pemerintah daerah diminta tidak hanya mendengar, tetapi juga mengambil tindakan nyata, misalnya membentuk tim independen untuk menangani sengketa tanah adat atau memberikan penjelasan publik mengenai proses PSU.
Tokoh agama dan pemuda setempat juga menyerukan agar aksi dilakukan damai. Mereka mengingatkan bahwa kerusuhan hanya akan merugikan masyarakat sendiri. “Kita harus mengawal aspirasi dengan cara bermartabat,” ujar seorang tokoh pemuda dalam percakapan daring.
Latihan sispamkota di Barito Utara menjadi peringatan dini akan potensi eskalasi sosial-politik. Dengan lima ribu orang disebut siap turun ke jalan, aparat dan pemerintah daerah memiliki tanggung jawab besar untuk meredam ketegangan. Persoalan PSU yang berulang dan konflik tanah adat harus diselesaikan secara adil dan transparan.
Jika komunikasi dua arah dijaga, aksi 17 September bisa menjadi momentum demokratis, bukan kericuhan. Namun jika tuntutan terus diabaikan, kekhawatiran masyarakat akan benturan dengan aparat bukan tidak mungkin menjadi kenyataan. Bagi warga Barito Utara, inilah saatnya suara mereka benar-benar didengar. (Hendryanus)



















