Di hari yang suci ini, Pimpinan dan seluruh jajaran PT SNIPERNEW MEDIA PERS serta PT Karya Gemilang Pemburu Fakta bersama Media Online FaktaNow.pro dan SNIPERNEW.id mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1447 H. Minal Izin Wal Faizin, Mohon Maaf Lahir dan Batin.
Banner SNIPERNEW
Keluarga Besar PT SNIPERNEW MEDIA PERS dan PT Karya Gemilang Pemburu Fakta
bersama Media Online FaktaNow.pro dan SNIPERNEW.id mengucapkan
Selamat Hari Raya Idul Fitri 1447 H
Minal Izin Wal Faizin, Mohon Maaf Lahir dan Batin
Berita Daerah

Antisipasi Demo 17 September, Polres Gelar Sispamkota: Ribuan Warga Barito Utara Siap Turun, Isu PSU dan Sengketa Tanah Memanas

286
×

Antisipasi Demo 17 September, Polres Gelar Sispamkota: Ribuan Warga Barito Utara Siap Turun, Isu PSU dan Sengketa Tanah Memanas

Sebarkan artikel ini

Bar­i­to Utara, SniperNew.id - Suasana tegang namun terukur menye­limu­ti hala­man kan­tor DPRD Bar­i­to Utara keti­ka ratu­san per­son­el kepolisian melakukan sim­u­lasi penga­manan kota (Sis­pamko­ta), Senin (15/9/2025). Dalam video dan foto yang beredar, aparat lengkap den­gan tameng bertuliskan “POLISI”, helm pelin­dung, dan kendaraan tak­tis lapis baja berbaris rapih. Lati­han ini dilakukan untuk men­gan­tisi­pasi kemu­ngk­i­nan kerusuhan atau huru-hara pada unjuk rasa besar-besaran yang dik­abarkan akan dige­lar pada Rabu lusa (17/9/2025).

Infor­masi yang diter­i­ma redak­si menye­butkan, sek­i­tar lima ribu orang dise­but siap turun ke jalan menun­tut per­ha­t­ian pemer­in­tah daer­ah dan DPRD. Isu yang meman­tik kere­sa­han adalah PSU (Pemu­ng­utan Suara Ulang) bupati Bar­i­to Utara yang telah dilakukan hing­ga tiga kali, namun hasil­nya terus berlarut ke Mahkamah Kon­sti­tusi (MK). War­ga merasa bosan dan kece­wa den­gan polemik yang tidak kun­jung sele­sai.

Menu­rut keteran­gan war­ga yang beredar melalui pesan dar­ing, masyarakat mem­inta DPRD dan Pemer­in­tah Kabu­pat­en Bar­i­to Utara agar lebih serius mem­per­hatikan aspi­rasi raky­at. “Jan­gan hanya diden­gar saja,” ujar sum­ber pesan terse­but. Per­soalan bukan sekadar sen­gke­ta hasil pemilu, tetapi juga terkait kepen­gu­ru­san tanah adat, ulay­at, dan hutan adat, yang dini­lai ser­ing merugikan masyarakat kecil.

  MK Kukuhkan Shalahuddin-Felix, Gugatan Pasangan Jimmy-Inriaty di Pilkada Barito Utara Ditolak!

War­ga juga menyam­paikan kekhawati­ran bah­wa aparat ker­ap mem­pros­es secara hukum war­ga desa yang tidak mema­ha­mi atu­ran. “Jan­gan selalu mem­polisikan masyarakat kecil yang tidak tahu hukum,” bun­yi keluhan itu. Bagi mere­ka, per­soalan ini sudah men­ja­di aku­mu­lasi masalah sosial yang memicu kemara­han dan men­dorong mobil­isasi mas­sa.

Masyarakat Bar­i­to Utara: Diperki­rakan lima ribu orang dari berba­gai desa dan keca­matan siap mengge­lar aksi.

DPRD dan Pemer­in­tah Kabu­pat­en: Pihak yang dim­inta menang­gapi serius tun­tu­tan masyarakat. Aparat Kepolisian: Mengge­lar lati­han sis­pamko­ta dan per­si­a­pan penga­manan untuk mence­gah ben­trokan.

Wak­tu: Aksi diren­canakan Rabu, 17 Sep­tem­ber 2025. Lati­han sis­pamko­ta dilak­sanakan 15 Sep­tem­ber 2025. Tem­pat: Kawasan kan­tor DPRD Bar­i­to Utara, yang men­ja­di titik sen­tral unjuk rasa.

Lati­han sis­pamko­ta menampilkan ske­nario penga­manan lengkap: aparat den­gan tameng dan tongkat, pasukan anti­hu­ru-hara berser­agam hitam, dan kendaraan tak­tis disi­a­gakan. Dalam video, petu­gas tam­pak men­gatur barisan, sal­ing mem­beri ara­han, dan mem­blokir jalur strate­gis untuk sim­u­lasi pem­bubaran mas­sa. Tujuan­nya jelas: mence­gah ker­icuhan dan melin­dun­gi fasil­i­tas pub­lik jika demon­strasi berubah anarkis.

Menu­rut sum­ber inter­nal, mes­ki aksi belum dim­u­lai, pihak kepolisian tidak ingin keco­lon­gan. Lati­han ini juga men­ja­di pesan kepa­da masyarakat bah­wa penyam­pa­ian aspi­rasi dihara­p­kan berlang­sung damai dan sesuai atu­ran. Aparat dise­but akan mengede­pankan pen­dekatan per­suasif ter­lebih dahu­lu.

Situ­asi mem­anas bermu­la dari keti­dakpuasan masyarakat ter­hadap PSU yang telah dilakukan tiga kali. Hasil pemil­i­han bupati yang terus diper­soalkan di MK mem­bu­at war­ga merasa aspi­rasinya dia­baikan. Dita­m­bah lagi per­soalan lama men­ge­nai pen­gelo­laan tanah adat dan hutan ulay­at, di mana war­ga meni­lai pemer­in­tah lebih berpi­hak pada investor dari­pa­da komu­ni­tas lokal.

  Kepala Desa Paya Pasir Raih Gelar Non Litigation Peacemaker (NL.P) Dari Kemenkumham Republik Indonesia.

Menu­rut pen­je­lasan dalam pesan yang diter­i­ma redak­si, war­ga tidak ingin kon­flik hor­i­zon­tal ter­ja­di. Namun mere­ka juga mene­gaskan, jika tun­tu­tan terus dia­baikan, unjuk rasa bisa memu­ncak. Beber­a­pa tokoh masyarakat menyerukan agar aksi dilakukan damai dan mem­inta aparat tidak meng­gu­nakan kek­erasan ter­hadap mas­sa.

Dalam pesan yang beredar luas di media sosial, ter­tulis. “Banyakper­soalan, masyarakat bosan masalah. PSU terus sudah tiga kali pemil­i­han ulang suara bupati, larinya ke MK terus. Dan masyarakat minta pihak DPRD dan pemer­in­tah kabu­pat­en supaya bisa mem­per­hatikan per­mintaan masyarakat, agar tidak hanya untuk diden­gar saja. Masyarakat selu­ruh Bar­i­to Utara mem­inta agar diper­hatikan.

Masyarakat tidak harus selalu berben­tu­ran den­gan aparat dalam kepen­gu­ru­san tanah adat, ulay­at, hutan adat, dan jan­gan selalu mem­polisikan masyarakat kecil yang tidak tahu hukum.”

Pesan ini menggam­barkan kejenuhan war­ga ter­hadap kon­flik berkepan­jan­gan. Liputan6.com tidak dap­at memver­i­fikasi secara inde­pen­den jum­lah pasti peser­ta aksi, namun kabar ten­tang mobil­isasi mas­sa ini sudah men­ja­di per­ha­t­ian serius aparat dan pemer­in­tah daer­ah.

Penga­mat sosial meni­lai, kete­gan­gan ini adalah aku­mu­lasi keti­dakpuasan ter­hadap kebi­jakan pemer­in­tah daer­ah dan pros­es poli­tik yang tidak transparan. Kon­flik tanah adat dan ulay­at ker­ap men­ja­di sum­ber perselisi­han antara masyarakat dan pemer­in­tah. Keti­ka aspi­rasi tidak ditang­gapi, aksi jalanan men­ja­di pil­i­han ter­akhir.

  Siapa Mereka? Pasukan Merah Berbaret Guncang Barito Utara di Ultah BATAMAD ke-2

Semen­tara itu, aparat kea­manan mene­gaskan bah­wa lati­han sis­pamko­ta bukan­lah anca­man, melainkan langkah pre­ven­tif.

“Kami men­gan­tisi­pasi, bukan mem­pro­vokasi,” kata salah satu petu­gas di lapan­gan. Pen­dekatan huma­n­is dan komu­nikasi inten­sif den­gan tokoh masyarakat dise­but men­ja­di pri­or­i­tas.

Men­je­lang tang­gal 17 Sep­tem­ber, hara­pan pub­lik ter­tu­ju pada dia­log antara DPRD, pemer­in­tah kabu­pat­en, dan per­wak­i­lan masyarakat. Den­gan komu­nikasi ter­bu­ka, ben­trokan fisik dap­at dihin­dari. Pemer­in­tah daer­ah dim­inta tidak hanya menden­gar, tetapi juga mengam­bil tin­dakan nya­ta, mis­al­nya mem­ben­tuk tim inde­pen­den untuk menan­gani sen­gke­ta tanah adat atau mem­berikan pen­je­lasan pub­lik men­ge­nai pros­es PSU.

Tokoh aga­ma dan pemu­da setem­pat juga menyerukan agar aksi dilakukan damai. Mere­ka mengin­gatkan bah­wa kerusuhan hanya akan merugikan masyarakat sendiri. “Kita harus men­gaw­al aspi­rasi den­gan cara bermarta­bat,” ujar seo­rang tokoh pemu­da dalam per­caka­pan dar­ing.

Lati­han sis­pamko­ta di Bar­i­to Utara men­ja­di peringatan dini akan poten­si eskalasi sosial-poli­tik. Den­gan lima ribu orang dise­but siap turun ke jalan, aparat dan pemer­in­tah daer­ah memi­li­ki tang­gung jawab besar untuk meredam kete­gan­gan. Per­soalan PSU yang beru­lang dan kon­flik tanah adat harus dis­e­le­saikan secara adil dan transparan.

Jika komu­nikasi dua arah dija­ga, aksi 17 Sep­tem­ber bisa men­ja­di momen­tum demokratis, bukan ker­icuhan. Namun jika tun­tu­tan terus dia­baikan, kekhawati­ran masyarakat akan ben­tu­ran den­gan aparat bukan tidak mungkin men­ja­di keny­ataan. Bagi war­ga Bar­i­to Utara, ini­lah saat­nya suara mere­ka benar-benar diden­gar. (Hendryanus)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *