Siswa SMAN 1 Kampak Soroti Dugaan Pemotongan Dana PIP

Trenggalek, SniperNew.id  – Polemik pengelolaan dana di SMAN 1 Kampak, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, tengah menjadi sorotan publik setelah mencuat dugaan pemotongan dana bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) yang seharusnya sepenuhnya menjadi hak siswa, Rabu (27/08).

Dugaan praktik tersebut memicu reaksi keras dari kalangan pelajar hingga meluas menjadi isu transparansi pengelolaan dana di lingkungan sekolah.

Informasi dugaan pemotongan dana PIP di SMAN 1 Kampak pertama kali ramai diperbincangkan di media sosial setelah sejumlah siswa menyuarakan keluhan mereka. Unggahan akun s.setopbox di platform Threads, yang dibagikan pada Rabu (26/8), memperlihatkan suasana diskusi terbuka siswa dengan sejumlah pihak sekolah. Dalam video yang beredar, para pelajar duduk berkelompok, sebagian mengenakan seragam hitam, dan secara terbuka membicarakan soal pengelolaan bantuan pendidikan.

Unggahan tersebut menuliskan:

“Siswa SMAN 1 Kampak Bongkar Dugaan Pemotongan Dana PIP, Kepala Sekolah Mulai Beralibi. Polemik pengelolaan dana di SMAN 1 Kampak, Kabupaten Trenggalek, terus memanas. Setelah isu transparansi sumbangan komite, kini muncul dugaan pemotongan dana bantuan Program Indonesia Pintar atau PIP, yang seharusnya murni hak siswa. Dugaan pemotongan ini dilakukan dengan dalih pembayaran iuran SPP hingga sumbangan.”

Unggahan tersebut telah menuai ribuan reaksi, komentar, dan dibagikan ratusan kali. Fenomena ini menunjukkan bahwa isu tersebut mendapat perhatian besar, tidak hanya dari kalangan pelajar dan orang tua, tetapi juga masyarakat luas.

Program Indonesia Pintar (PIP) merupakan bantuan dari pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) yang diberikan kepada siswa dari keluarga tidak mampu. Dana ini ditujukan untuk meringankan beban biaya pendidikan, mulai dari pembelian perlengkapan sekolah, transportasi, uang saku, hingga penunjang kebutuhan belajar lainnya.

Besaran dana PIP bervariasi, tergantung jenjang pendidikan. Untuk tingkat SMA/SMK, siswa penerima bisa mendapatkan bantuan sebesar Rp1 juta per tahun. Dana ini sepenuhnya menjadi hak siswa penerima tanpa boleh dipotong oleh pihak manapun, termasuk sekolah.

Menurut keterangan sejumlah siswa yang dihimpun dari rekaman video, dugaan pemotongan dana PIP muncul setelah mereka menerima bantuan yang tidak sesuai jumlah seharusnya. Ada siswa yang mengaku dana bantuan dipotong dengan alasan untuk pembayaran iuran sekolah, sumbangan komite, hingga biaya administrasi lain.

“Seharusnya dana itu utuh kami terima. Tapi ada potongan yang katanya untuk iuran dan sumbangan,” ujar seorang siswa yang terekam dalam diskusi tersebut.

Kabar ini pun langsung meluas ke kalangan masyarakat. Sejumlah orang tua murid mempertanyakan alasan pemotongan tersebut. Beberapa di antaranya bahkan merasa keberatan jika bantuan pemerintah yang diperuntukkan langsung bagi siswa justru dikurangi.

Kepala SMAN 1 Kampak yang namanya disebut dalam unggahan mulai memberikan klarifikasi. Menurut penjelasannya, tidak ada praktik pemotongan dana secara sepihak. Dana yang diterima siswa, kata dia, memang digunakan sebagian untuk menutup kebutuhan iuran komite atau biaya penunjang lain yang sudah menjadi kesepakatan bersama.

Namun, alasan ini tidak serta-merta meredam keresahan siswa. Pasalnya, banyak yang menilai bahwa dana PIP bukanlah sumber dana yang bisa dialihkan untuk kebutuhan komite maupun pembayaran iuran. Bantuan itu merupakan hak penuh siswa sesuai aturan dari pemerintah.

Dalam video yang beredar, puluhan siswa tampak berkumpul di halaman sekolah. Beberapa duduk di tanah, sementara yang lain berdiri memperhatikan jalannya diskusi. Suasana terlihat serius meski berlangsung tertib.

Salah seorang siswa bahkan terlihat menggunakan ponsel untuk merekam jalannya diskusi. Ada pula yang mengangkat tangan, seakan ingin menyampaikan pendapatnya. Kehadiran siswa dalam jumlah banyak tersebut menandakan adanya kesadaran bersama untuk memperjuangkan hak mereka terkait dana pendidikan.

Momen ini menjadi sorotan publik, karena jarang sekali siswa di daerah berani menyuarakan dugaan penyalahgunaan dana sekolah secara terbuka. Banyak pihak menilai keberanian siswa SMAN 1 Kampak patut diapresiasi, meski tetap harus ditempuh dengan cara yang sesuai aturan.

Isu dugaan pemotongan dana PIP ini menimbulkan reaksi luas. Di kolom komentar unggahan tersebut, ribuan netizen menyampaikan pendapat mereka. Sebagian besar memberikan dukungan moral kepada siswa agar tidak takut memperjuangkan haknya.

“Kalau benar ada pemotongan, harus diusut tuntas. Itu hak anak-anak,” tulis seorang warganet.

Ada pula komentar yang menyarankan agar kasus ini dilaporkan langsung ke Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, bahkan ke aparat penegak hukum. Sebab, jika terbukti benar, pemotongan dana PIP termasuk dalam kategori pungutan liar (pungli).

Merujuk pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2020, dana PIP tidak boleh dipotong dengan alasan apapun. Pemanfaatan dana harus sesuai kebutuhan siswa. Bila ada pihak yang memotong atau mengalihkan dana tersebut untuk kepentingan lain, maka tindakan itu masuk kategori pungli dan dapat dikenakan sanksi hukum.

Selain itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pernah menegaskan bahwa dana bantuan pendidikan adalah hak mutlak penerima, sehingga tidak boleh dialihkan untuk pembayaran iuran sekolah, komite, maupun biaya lain.

Kasus yang mencuat di SMAN 1 Kampak semakin menambah panjang daftar persoalan transparansi dana pendidikan di berbagai sekolah. Sebelumnya, masyarakat juga sempat mempermasalahkan iuran komite yang dianggap memberatkan orang tua.

Aktivis pendidikan menilai, peristiwa ini menjadi alarm penting bagi pemerintah daerah dan dinas terkait untuk memperketat pengawasan. Sekolah diharapkan lebih transparan dalam mengelola setiap bentuk bantuan agar tidak menimbulkan kecurigaan maupun polemik berkepanjangan.

“Transparansi adalah kunci. Jika dana dikelola terbuka, siswa dan orang tua akan lebih percaya. Jangan sampai bantuan yang seharusnya menolong justru menimbulkan masalah baru,” ungkap seorang pemerhati pendidikan di Trenggalek.

Hingga kini, masyarakat masih menunggu tindak lanjut dari pihak sekolah maupun Dinas Pendidikan Jawa Timur. Desakan agar kasus ini segera diinvestigasi semakin kuat, terlebih karena menyangkut hak langsung siswa.

Sejumlah organisasi masyarakat sipil bahkan mulai menyuarakan dukungan agar siswa tidak takut melapor ke lembaga resmi, seperti Ombudsman RI atau aparat penegak hukum.

Jika benar terjadi pemotongan, publik berharap ada tindakan tegas agar kasus serupa tidak terulang di sekolah lain. Namun, bila dugaan itu tidak terbukti, pihak sekolah juga perlu mengklarifikasi secara transparan untuk menjaga kepercayaan masyarakat.

Bagi siswa, persoalan ini bukan semata tentang jumlah uang, tetapi tentang hak dan rasa keadilan. Dana PIP dianggap sangat membantu, terutama bagi pelajar dari keluarga kurang mampu. Dengan adanya dana tersebut, mereka bisa membeli buku, seragam, maupun menutupi kebutuhan harian di sekolah.

“Kalau dipotong, kami yang dirugikan. Padahal uang itu untuk kebutuhan belajar,” kata salah satu siswa.

Orang tua pun berharap agar masalah ini segera menemukan titik terang. Mereka ingin dana bantuan pendidikan benar-benar bisa dirasakan manfaatnya tanpa ada pengurangan.

Kasus dugaan pemotongan dana PIP di SMAN 1 Kampak, Trenggalek, kini menjadi perhatian serius masyarakat. Polemik ini mencuat setelah siswa berani menyuarakan ketidakpuasan mereka secara terbuka, bahkan viral di media sosial.

Meski pihak sekolah telah memberikan klarifikasi dengan menyebut dana dipakai untuk kebutuhan iuran dan sumbangan, publik menilai alasan tersebut tidak sejalan dengan aturan yang berlaku. Dana PIP adalah hak penuh siswa dan tidak boleh dipotong oleh pihak manapun.

Ke depan, diharapkan ada langkah tegas dari dinas terkait untuk mengusut tuntas dugaan ini, sekaligus mendorong semua sekolah di Indonesia agar lebih transparan dalam mengelola bantuan pemerintah. Bagi siswa, kasus ini menjadi pembelajaran penting bahwa menyuarakan kebenaran adalah hak sekaligus kewajiban, asalkan tetap dalam koridor yang tertib dan sesuai aturan.

Editor: (Ahmad)