Pontianak Kalbar, SniperNew.id – Dalam pernyataan terbaru, Dr. Herman Hofi Munawar, Pengamat Hukum dan Kebijakan Publik, menegaskan pentingnya mediasi sebagai alternatif efektif dalam penyelesaian sengketa tanah.Sabtu, 3 Agustus 2024
Munawar, yang juga Direktur Lembaga Bantuan Hukum “Herman Hofi Law,” menyatakan bahwa mediasi dapat menjadi solusi yang lebih efisien dibandingkan jalur hukum formal dalam menyelesaikan sengketa tanah.
Menurut Munawar, mediasi memungkinkan pemilik tanah yang sah untuk lebih cepat mendapatkan haknya kembali, sementara pelaku kejahatan dapat diberikan kompensasi yang adil. Namun, jika mediasi tidak menghasilkan penyelesaian yang diharapkan, jalur hukum pidana harus menjadi alternatif terakhir (ultimum remedium).
Munawar juga menyoroti krisis sengketa tanah yang sering terjadi antara masyarakat dan perusahaan. Ia mengkritik pemerintah daerah yang dianggap “memekakkan telinga” terhadap masalah ini dan tidak menunjukkan kepedulian dalam menyelesaikan sengketa yang dihadapi masyarakat. Munawar menyerukan agar pemerintah daerah segera mengeluarkan kebijakan yang tegas untuk mengatasi maraknya perampasan tanah.
Lebih lanjut, Munawar menegaskan bahwa dalam penegakan hukum terhadap mafia tanah, integritas aparat penegak hukum harus ditingkatkan. Ia mencatat bahwa kekuatan dana mafia tanah sering kali dapat mempengaruhi penegakan hukum, menjadikan aparat rentan terhadap pengaruh tersebut.
Munawar mendesak pemerintah daerah untuk membekukan perizinan perusahaan yang melanggar aturan dan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atau Notaris yang diduga terlibat.
Munawar juga mengingatkan pentingnya pengawasan terhadap aparatur desa. Ia mendorong pemerintahan desa untuk membangun sistem administrasi pertanahan yang baik untuk memastikan kepemilikan tanah dan menghindari penerbitan Surat Keterangan Tanah (SKT) yang sembarangan.
Selain itu, edukasi masyarakat mengenai hak tanah dan proses sertifikasi tanah dianggap penting. Munawar menekankan perlunya peningkatan integritas para aparatur Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang berhubungan langsung dengan administrasi pertanahan.
Munawar menutup pernyataannya dengan menekankan perlunya pemerintah daerah untuk mempermudah akses hak tanah, meningkatkan transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan tanah.
Ia menegaskan bahwa komitmen penuh dari pemerintah untuk melaksanakan strategi dan kebijakan yang mendukung reformasi dalam tubuh BPN adalah kunci utama dalam memberantas mafia tanah dan memastikan keadilan bagi warga. (Dance)
