Pentingnya Reformasi Administrasi Pertanahan untuk Atasi Sengketa Lahan

Pon­tianak Kalbar, SniperNew.id — Dalam perny­ataan ter­baru, Dr. Her­man Hofi Munawar, Penga­mat Hukum dan Kebi­jakan Pub­lik, mene­gaskan pent­ingnya medi­asi seba­gai alter­natif efek­tif dalam penye­le­sa­ian sen­gke­ta tanah.Sabtu, 3 Agus­tus 2024

Munawar, yang juga Direk­tur Lem­ba­ga Ban­tu­an Hukum “Her­man Hofi Law,” meny­atakan bah­wa medi­asi dap­at men­ja­di solusi yang lebih efisien diband­ingkan jalur hukum for­mal dalam menye­le­saikan sen­gke­ta tanah.

Menu­rut Munawar, medi­asi memu­ngkinkan pemi­lik tanah yang sah untuk lebih cepat men­da­p­atkan haknya kem­bali, semen­tara pelaku keja­hatan dap­at diberikan kom­pen­sasi yang adil. Namun, jika medi­asi tidak meng­hasilkan penye­le­sa­ian yang dihara­p­kan, jalur hukum pidana harus men­ja­di alter­natif ter­akhir (ulti­mum remedi­um).

Munawar juga meny­oroti kri­sis sen­gke­ta tanah yang ser­ing ter­ja­di antara masyarakat dan perusa­haan. Ia mengkri­tik pemer­in­tah daer­ah yang diang­gap “memekakkan telin­ga” ter­hadap masalah ini dan tidak menun­jukkan kepedu­lian dalam menye­le­saikan sen­gke­ta yang dihadapi masyarakat. Munawar menyerukan agar pemer­in­tah daer­ah segera men­gelu­arkan kebi­jakan yang tegas untuk men­gatasi maraknya per­am­pasan tanah.

Lebih lan­jut, Munawar mene­gaskan bah­wa dalam pene­gakan hukum ter­hadap mafia tanah, integri­tas aparat pene­gak hukum harus dit­ingkatkan. Ia men­catat bah­wa keku­atan dana mafia tanah ser­ing kali dap­at mem­pen­garuhi pene­gakan hukum, men­jadikan aparat rentan ter­hadap pen­garuh terse­but.

Munawar mende­sak pemer­in­tah daer­ah untuk mem­bekukan per­iz­inan perusa­haan yang melang­gar atu­ran dan melakukan eval­u­asi menyelu­ruh ter­hadap kin­er­ja Peja­bat Pem­bu­at Akta Tanah (PPAT) atau Notaris yang diduga ter­li­bat.

Munawar juga mengin­gatkan pent­ingnya pen­gawasan ter­hadap aparatur desa. Ia men­dorong pemer­in­ta­han desa untuk mem­ban­gun sis­tem admin­is­trasi per­tana­han yang baik untuk memas­tikan kepemi­likan tanah dan menghin­dari pener­bi­tan Surat Keteran­gan Tanah (SKT) yang sem­barangan.

Selain itu, edukasi masyarakat men­ge­nai hak tanah dan pros­es ser­ti­fikasi tanah diang­gap pent­ing. Munawar menekankan per­lun­ya pen­ingkatan integri­tas para aparatur Badan Per­tana­han Nasion­al (BPN) yang berhubun­gan lang­sung den­gan admin­is­trasi per­tana­han.

Munawar menut­up perny­ataan­nya den­gan menekankan per­lun­ya pemer­in­tah daer­ah untuk mem­per­mu­dah akses hak tanah, meningkatkan transparan­si, dan akunt­abil­i­tas dalam pen­gelo­laan tanah.

Ia mene­gaskan bah­wa komit­men penuh dari pemer­in­tah untuk melak­sanakan strate­gi dan kebi­jakan yang men­dukung refor­masi dalam tubuh BPN adalah kun­ci uta­ma dalam mem­ber­an­tas mafia tanah dan memas­tikan kead­i­lan bagi war­ga. (Dance)