Tragedi Panam: Dua Anak Wartawan Jadi Korban Laka, Keluarga Minta Keadilan

Pekanbaru, SniperNew.id – Suasana duka menyelimuti keluarga seorang wartawan di Pekanbaru setelah dua putrinya menjadi korban kecelakaan lalu lintas yang melibatkan seorang oknum anggota TNI AD. Peristiwa tersebut terjadi di Jalan HR Soebrantas, tepat di simpang Jalan Purwodadi, Panam, pada Senin sore (8/9/2025) sekitar pukul 18.00 WIB, Rabu (10/09/2025).

Kedua anak korban, yang saat ini masih dalam kondisi memprihatinkan, harus mendapatkan perawatan intensif pasca insiden yang menyisakan trauma mendalam bagi keluarga. Kasus ini pun menyita perhatian publik, terutama kalangan jurnalis dan aktivis, karena melibatkan seorang prajurit yang bertugas sebagai Bintara Pembina Desa (Babinsa) di jajaran Komando Rayon Militer (Koramil) 07 Tambang, Kodim 0313/Kampar.

Berdasarkan keterangan keluarga, kecelakaan bermula ketika kendaraan yang dikemudikan anggota TNI berinisial R. Wardi Y melintas di ruas jalan padat HR Soebrantas. Situasi lalu lintas sore itu memang dikenal ramai karena jam pulang kerja dan aktivitas masyarakat di kawasan Panam.

Di tengah kepadatan tersebut, dua anak wartawan yang sedang melintas diduga terserempet hingga terjatuh. Benturan keras membuat keduanya mengalami luka serius dan harus segera dilarikan ke rumah sakit.

“Anak-anak saya menderita luka cukup parah. Sampai hari ini kondisinya masih sangat memprihatinkan,” ujar Ade Hariasanti, orang tua korban yang juga wartawan dan mitra Korem 031/Wira Bima.

Dalam penjelasannya, keluarga menyebut pihak terduga pelaku belum menunjukkan iktikad baik untuk bertanggung jawab. Berbagai upaya mediasi yang diinisiasi baik oleh keluarga maupun tokoh masyarakat, hingga kini belum membuahkan hasil.

Situasi semakin memanas setelah dalam sebuah pertemuan di sebuah kafe kawasan Panam, terduga pelaku diduga menyampaikan kata-kata yang dianggap arogan. Hal ini membuat suasana mediasi berubah tegang.

“Kami awalnya bicara baik-baik, berharap ada solusi bersama. Namun lama-kelamaan pembicaraan jadi kaku dan tegang karena sikap pihak terduga pelaku yang merasa tidak bersalah,” kata Larshen Yunus, praktisi hukum sekaligus Ketua DPD KNPI Riau yang turut hadir dalam pertemuan tersebut.

Kasus ini memantik reaksi berbagai kalangan, khususnya dari organisasi kepemudaan dan komunitas pers di Riau. Ketua DPD KNPI Riau, Larshen Yunus, menegaskan bahwa tindakan arogan dari oknum aparat negara tidak boleh dibiarkan karena bisa mencederai rasa keadilan masyarakat.

“Oknum prajurit seperti itu yang mencoreng nama baik institusi. Kami percaya TNI sebagai institusi besar tidak akan membiarkan prajuritnya bersikap arogan dan tidak bertanggung jawab,” tegasnya.

Ia juga meminta agar komando satuan terkait, yakni Danramil 07 Tambang dan Dandim 0313/KPR, segera mengambil langkah tegas. “Kami harap ada sanksi dan tindakan yang jelas. Jangan sampai kasus ini hilang begitu saja,” tambahnya.

Publik kini menunggu pernyataan resmi dari pihak TNI AD. Hingga berita ini diturunkan, upaya konfirmasi ke Kodim 0313/KPR masih dalam proses. Beberapa sumber internal menyebut bahwa kasus ini sedang dalam tahap penelusuran dan akan dilaporkan ke komando atas.

Sejumlah tokoh masyarakat menekankan pentingnya transparansi dalam penanganan kasus ini. “TNI adalah institusi yang sangat dihormati. Justru dengan membuka penanganan kasus ini secara terbuka, kepercayaan masyarakat bisa tetap terjaga,” ujar seorang tokoh masyarakat Panam yang enggan disebutkan namanya.

Sementara itu, keluarga korban masih berkutat dengan rasa trauma. Ade Hariasanti menuturkan bahwa dirinya tidak menyangka peristiwa ini menimpa anak-anaknya. “Kami hanya ingin keadilan. Anak-anak saya sudah menjadi korban, jangan sampai mereka juga kehilangan hak untuk mendapat perhatian,” katanya.

Menurutnya, rasa kecewa semakin bertambah ketika sikap pihak lawan terkesan tidak peduli. “Kami ingin ada pertanggungjawaban. Ini bukan hanya soal materi, tapi soal kemanusiaan,” tegasnya dengan suara bergetar.

Kasus ini menyoroti posisi rentan para wartawan di daerah, yang kerap bekerja sama dengan berbagai institusi, termasuk TNI dan Polri. Hubungan yang seharusnya dilandasi sinergi justru bisa terganggu akibat sikap oknum yang arogan.

“Bagi kami, ini bukan sekadar kasus lalu lintas. Ini juga soal bagaimana seorang jurnalis dan keluarganya diperlakukan. Jangan sampai ada kesan bahwa wartawan bisa ditekan atau diabaikan begitu saja,” kata salah seorang jurnalis senior di Pekanbaru.

Aktivis dan masyarakat sipil berharap kasus ini segera ditangani secara adil oleh aparat penegak hukum maupun institusi TNI. Mereka menekankan bahwa penegakan hukum harus berlaku sama untuk semua warga negara, tanpa terkecuali.

“Setiap warga negara punya kedudukan yang sama di depan hukum. Tidak ada yang kebal hukum. Kalau memang bersalah, harus diproses sesuai aturan. Kalau ada kelalaian, harus ada pertanggungjawaban,” ujar Larshen Yunus.

Keluarga korban bersama kuasa hukum berencana melayangkan laporan resmi ke institusi terkait, baik ke pihak kepolisian maupun ke POM TNI. Laporan tersebut dianggap sebagai langkah hukum terakhir setelah mediasi tidak membuahkan hasil.

“Jika memang jalan mediasi buntu, kami tidak punya pilihan selain menempuh jalur hukum. Ini penting, bukan hanya untuk keluarga korban, tetapi juga untuk memberi pelajaran agar kasus serupa tidak terulang,” jelas Ade Hariasanti.

Tragedi kecelakaan di Panam ini menjadi pengingat bahwa setiap warga negara, termasuk aparat negara, memiliki kewajiban moral dan hukum untuk bertanggung jawab atas tindakannya. Di satu sisi, keluarga korban masih berjuang menghadapi kondisi anak-anak mereka yang terluka. Di sisi lain, masyarakat menanti sikap tegas dari institusi TNI AD untuk membuktikan bahwa disiplin dan tanggung jawab tetap menjadi bagian dari jati diri seorang prajurit.

Dalam suasana duka yang mendalam, keluarga wartawan itu kini hanya berharap keadilan bisa ditegakkan. “Kami percaya hukum dan keadilan masih ada di negeri ini,” ucap sang ayah, lirih. (Rilis Ade)