THM Studio 21 Kembali Dibuka Usai Di-Police Line, DPP KOMPI B Desak Kapolri Tindak Tegas Dugaan Pelanggaran Hukum dan Izin Bangunan

Pematangsiantar —Snipernew.id

Polemik kem­balinya berop­erasi Tem­pat Hibu­ran Malam (THM) Stu­dio 21 men­u­ai sorotan tajam dari masyarakat. Pasal­nya, beber­a­pa bulan lalu tem­pat hibu­ran terse­but baru saja dipasang garis polisi (police line) oleh pihak berwa­jib sete­lah ter­buk­ti men­ja­di lokasi peredaran narkoti­ka jenis ekstasi.

Namun, pan­tauan di lapan­gan menun­jukkan bah­wa Stu­dio 21 kini mulai dibu­ka kem­bali dan melakukan aktiv­i­tas ren­o­vasi ser­ta per­si­a­pan opera­sion­al. Kon­disi ini dini­lai menced­erai upaya pene­gakan hukum dan melemahkan keper­cayaan pub­lik ter­hadap aparat pene­gak hukum di wilayah Pol­da Sumat­era Utara.

Beber­a­pa pelaku yang sebelum­nya ter­jar­ing operasi narkoti­ka di lokasi terse­but hing­ga kini masih mendekam di tahanan, namun Amut, selaku pemi­lik gedung dan penye­dia tem­pat, belum per­nah tersen­tuh pros­es hukum. Hal ini menim­bulkan tan­da tanya besar ten­tang keber­pi­hakan pene­gakan hukum dan poten­si adanya tebang pil­ih dalam penin­dakan kasus narko­ba.

Selain dugaan pelang­garan pidana terkait narkoti­ka, Stu­dio 21 juga diduga kuat melang­gar atu­ran tata ruang dan lingkun­gan hidup. Pem­ban­gu­nan gedung dise­but melang­gar garis sem­padan sun­gai, yang seharus­nya men­ja­di kawasan lin­dung dan bebas dari aktiv­i­tas ban­gu­nan sesuai den­gan Per­at­u­ran Pemer­in­tah Nomor 38 Tahun 2011 ten­tang Sun­gai, Pasal 5 ayat (1) yang menye­butkan bah­wa “Sem­padan sun­gai berfungsi seba­gai ruang penyang­ga antara eko­sis­tem sun­gai dan kegiatan manu­sia yang tidak boleh diban­gun per­ma­nen.”

Semen­tara dari sisi hukum pidana, pem­biaran berop­erasinya kem­bali tem­pat yang per­nah men­ja­di lokasi peredaran narko­ba berpoten­si melang­gar Pasal 131 dan Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ten­tang Narkoti­ka, yaitu:

Pasal 131: “Seti­ap orang yang menge­tahui adanya tin­dak pidana narkoti­ka tetapi tidak mela­porkan­nya kepa­da pihak berwe­nang dap­at dip­i­dana den­gan pidana pen­jara pal­ing lama 1 tahun atau den­da pal­ing banyak Rp50 juta.”

Pasal 132 ayat (1): “Seti­ap orang yang melakukan per­mu­fakatan jahat untuk melakukan tin­dak pidana narkoti­ka dip­i­dana den­gan pidana yang sama den­gan pelaku tin­dak pidana terse­but.”

Menang­gapi hal ini, Ket­ua Dewan Pimp­inan Pusat Komu­ni­tas Masyarakat Peduli Indone­sia Baru (DPP KOMPI B), Hen­der­son Silalahi, menyam­paikan kepri­hati­nan men­dalam dan desakan keras kepa­da Kapol­ri Jen­der­al Listyo Sig­it Prabowo untuk turun lang­sung men­gusut kasus ini.

> “Kami minta Kapol­ri menin­dak tegas pihak-pihak yang ter­li­bat dalam pem­biaran ini. Jika Stu­dio 21 kem­bali berop­erasi, maka besar kemu­ngk­i­nan tem­pat itu akan kem­bali men­ja­di sarang peredaran narkoti­ka. Ini jelas men­coreng wibawa hukum di Sumat­era Utara,” tegas Hen­der­son Silalahi.

Hen­der­son juga menam­bahkan bah­wa pem­biaran ter­hadap pelang­garan hukum semacam ini dap­at men­ja­di preseden buruk, teruta­ma dalam upaya pem­ber­an­tasan narko­ba dan pene­gakan tata kelo­la ruang kota yang bersih dan tert­ib hukum.

> “Kami berharap pihak Pol­da Sumut dan Pemer­in­tah Kota segera menin­dak­lan­ju­ti per­iz­inan dan legal­i­tas ban­gu­nan Stu­dio 21 yang diduga melang­gar sem­padan sun­gai. Jan­gan sam­pai hukum hanya tajam ke bawah tapi tumpul ke atas,” tam­bah­nya.

Pub­lik kini menan­ti langkah konkret dari aparat pene­gak hukum, teruta­ma Pol­da Sumat­era Utara dan Mabes Pol­ri, dalam menin­dak­lan­ju­ti kasus Stu­dio 21 yang dini­lai telah mengabaikan pros­es hukum dan men­odai seman­gat pem­ber­an­tasan narko­ba di Kota Pematangsiantar.

Lebih lanjut,Henderson menye­but akan menyu­rati lang­sung Kapol­ri Jen­der­al Lis­tio Sig­it Prabowo untuk mem­inta penan­ganan serius terkait pene­gakan hukum ter­hadap stu­dio 21 ser­ta Amut seba­gai pemi­lik dan penye­dia tempat,“tutupnya

Tim