Berita Pendidikan

Sekolah SD di NTT Masih Memprihatinkan, Warganet Pertanyakan Peran DPR

275
×

Sekolah SD di NTT Masih Memprihatinkan, Warganet Pertanyakan Peran DPR

Sebarkan artikel ini

Nusa Tenggara Timur, SniperNew.id – Di tengah gencarnya pembangunan infrastruktur dan program peningkatan mutu pendidikan, kondisi sekolah dasar (SD) negeri di Nusa Tenggara Timur (NTT) kembali menjadi sorotan publik. Melalui unggahan di media sosial, seorang pengguna dengan nama akun alnassyit menyampaikan keprihatinannya terhadap kondisi fisik salah satu SD negeri di NTT yang masih sangat memprihatinkan, Jumat (12/09/25).

Dalam unggahannya, alnassyit menulis. “Memprihatinkan di negara yang katanya negeri yang subur dan makmur dengan hasil buminya tetapi masih ada sekolah SD negeri di NTT yang kondisi fisik masih seperti ini, lalu DPR pada kemana yang katanya wakil rakyat?”

Unggahan tersebut juga menampilkan video yang memperlihatkan murid-murid SD duduk di bangku kayu sederhana, dengan lantai tanah dan dinding bilik bambu, serta atap seng seadanya. Terlihat seorang guru berdiri di depan kelas sambil mendampingi para muridnya yang sedang belajar.

Postingan itu kemudian menuai banyak komentar dari warganet yang ikut prihatin dan menyuarakan kritiknya. Komentar pertama datang dari pengguna dengan nama akun fitriyahasnawi82 yang menulis. “Ya Allah… kok masih ada sekolahan SDN di INDONESIA yang seperti itu.”

Komentar ini memperlihatkan keterkejutan dan kekecewaan warganet bahwa di era sekarang, masih ada sekolah dengan kondisi fisik yang sangat jauh dari kata layak.

Pengguna lain dengan nama akun trigunawan260 memberikan saran agar informasi ini ditindaklanjuti oleh pihak terkait. “Tulis atau kasih tahu alamat selengkapnya, NTT cukup luas, Insyaallah Allah ada yang bantu untuk disampaikan ke Dinas terkait.”

Komentar ini menyoroti pentingnya tindak lanjut yang konkret agar informasi tidak hanya menjadi keluhan di media sosial, tetapi juga sampai kepada instansi berwenang.

Sementara itu, laharse menulis komentar bernada sindiran. “Kata KYO, presiden terbaik adalah Jokowi, om coba telepon KYO.”

Komentar tersebut disambut dengan berbagai reaksi, namun ada juga yang mengkritisi para wakil rakyat. Akun chairinnisa.chairinnisa.14473 menulis.  “DPR minta tunjangan rumah sebulan 50 jt, itu lihat DPR jgn asyik minta tunjangan dan gaji melangit.”

Komentar ini mencerminkan kekecewaan masyarakat terhadap DPR yang dianggap lebih fokus pada kenaikan tunjangan ketimbang memperjuangkan fasilitas pendidikan.

Pengguna lain, kosim.adnan, juga menambahkan komentar keras. “Negara korupsi sama anak cucu juga rakyat tetap susah.”

Sedangkan akun sanctum1234 mengkritik penggunaan anggaran pemerintah.  “Duit triliunan rupiah program mbg seharusnya bisa dipakai untuk bangun gedung sekolah yang sangat bagus.”

Komentar itu mengarah pada dugaan pemborosan anggaran dan prioritas pembangunan yang salah sasaran.

Akun isa_fidi ikut menyuarakan dukungan agar masalah ini viral dan didengar pejabat. “Bantu up bestie… biar pejabat tidak tidur aja…”

Warganet lain juga turut mengungkapkan harapan agar pejabat pemerintah lebih peduli terhadap masalah pendidikan. Akun lelydjahmin menulis, “Ya Allah bukakanlah mata hati pejabat-pejabat yang kaya raya di Indonesia…”

Komentar ini menggambarkan harapan agar pejabat tidak menutup mata terhadap ketimpangan pendidikan yang masih terjadi di pelosok negeri.

Tak ketinggalan, kritik juga diarahkan kepada anggota DPR yang dianggap lebih sering bepergian ke luar negeri daripada memperhatikan kebutuhan pendidikan di daerah. Akun hani_sajarete menulis. “DPR nya pada asik jalan-jalan keluar negeri, tidur KL rapat.”

Kondisi ini menimbulkan keprihatinan mendalam dari berbagai pihak. Pasalnya, pendidikan merupakan hak dasar warga negara yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945. Negara berkewajiban menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai agar semua anak bisa belajar dengan nyaman dan aman.

Fenomena ini sekaligus menjadi cermin bahwa kesenjangan pembangunan masih terjadi di beberapa wilayah, terutama di daerah 3T (terdepan, terpencil, dan tertinggal) seperti NTT. Pemerintah pusat dan daerah diharapkan turun tangan untuk memperbaiki sarana pendidikan agar anak-anak di wilayah tersebut mendapatkan hak belajar yang sama seperti anak-anak di kota besar.

Masalah ini diharapkan tidak hanya menjadi viral di media sosial, tetapi benar-benar menjadi perhatian serius pemerintah agar anak-anak di pelosok Indonesia tidak lagi belajar di sekolah dengan kondisi memprihatinkan. Perbaikan sarana pendidikan merupakan kunci untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia di masa depan. (Abd/ABB).

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *