Ratusan Warga Gruduk DPRD Pesawaran, Tuntut Pengukuran Ulang HGU 04 PTPN VII

Pesawaran, SniperNew.id – Ratu­san war­ga dari berba­gai ele­men masyarakat mengge­lar aksi damai di depan Kan­tor DPRD Kabu­pat­en Pesawaran, Rabu pagi (11/6/2025). Mas­sa yang berasal dari Desa Tamansari dan sek­i­tarnya menun­tut pen­guku­ran ulang lahan Hak Guna Usa­ha (HGU) Nomor 04 milik PTPN I Region­al 7, Unit Usa­ha Way Beru­lu.

Aksi terse­but dipicu oleh klaim ahli waris almarhum Hi. Abdu­rani (Kiyai Ratu Sum­ba­han), yang meny­atakan memi­li­ki doku­men jual beli tanah sejak tahun 1910 dalam aksara Lam­pung. War­ga mem­inta DPRD turun tan­gan untuk men­gusut kepemi­likan dan batas sah lahan terse­but, yang mere­ka nilai sela­ma ini dikua­sai secara sepi­hak oleh PTPN.

Aksi ini diiku­ti oleh ratu­san war­ga yang ter­gabung dalam puluhan organ­isasi masyarakat, tokoh adat, ser­ta ahli waris tanah. Mere­ka datang untuk menyuarakan kere­sa­han ter­hadap dugaan penyer­o­b­ot­an lahan oleh pihak perusa­haan. Dalam forum audi­en­si ter­bu­ka, Ket­ua DPRD Pesawaran Ahmad Riko Julian dan sejum­lah anggota dewan mener­i­ma lang­sung per­wak­i­lan mas­sa ser­ta tim kuasa hukum ahli waris.

Per­wak­i­lan masyarakat mende­sak agar pen­guku­ran ulang HGU 04 segera dilakukan secara transparan. Mere­ka juga mem­inta agar warkah atau doku­men induk kepemi­likan tanah dihadirkan seba­gai buk­ti sah batas wilayah HGU.

“Sudah ter­lalu lama masyarakat menung­gu keje­lasan. Kami tidak ingin ada lagi dal­ih atau pem­be­naran sepi­hak dari PTPN ter­hadap pen­guasaan lahan yang kami yaki­ni adalah milik leluhur kami,” tegas kuasa hukum ahli waris dalam forum terse­but.

Kapan dan di mana aksi berlang­sung?
Aksi berlang­sung pada Rabu pagi, 11 Juni 2025, di hala­man Gedung DPRD Kabu­pat­en Pesawaran, Provin­si Lam­pung. Peser­ta aksi mema­dati kawasan kan­tor dewan sejak pukul 08.00 WIB dan berlang­sung hing­ga siang hari den­gan penga­manan dari aparat kepolisian.

War­ga meni­lai sela­ma puluhan tahun tidak ada keje­lasan men­ge­nai sta­tus tanah yang dik­laim seba­gai milik kelu­ar­ga mere­ka. Mere­ka men­duga PTPN telah men­gua­sai lahan terse­but di luar batas sah HGU. Desakan pen­guku­ran ulang dilakukan agar hak masyarakat tidak terus diram­pas.

Ket­ua DPRD Ahmad Riko Julian menyam­paikan bah­wa lem­ba­ganya akan segera menin­dak­lan­ju­ti tun­tu­tan terse­but. Ia memas­tikan DPRD akan men­gusulkan pros­es pen­guku­ran ulang secepat­nya, ter­ma­suk menyu­rati secara res­mi pihak PTPN I Region­al 7.

“Kami akan dorong agar pen­guku­ran ulang segera dilakukan. Kare­na ini menyangkut anggaran dan tek­nis, akan kami bahas secepat­nya. Dan kami minta, PTPN ke depan harus hadir lang­sung, bukan diwak­ilkan,” tegas Riko.

Aksi berlang­sung tert­ib tan­pa insi­d­en berar­ti. Para peser­ta mem­bawa span­duk tun­tu­tan dan menyerukan kead­i­lan agraria secara damai. Pihak kepolisian tam­pak ber­ja­ga di lokasi untuk memas­tikan kea­manan sela­ma berlang­sungnya aksi.

Masyarakat meny­atakan akan terus men­gaw­al pros­es ini hing­ga ada kepu­tu­san tegas dari pemer­in­tah. Mere­ka berharap negara benar-benar hadir untuk mem­berikan kepas­t­ian hukum yang adil dan berpi­hak pada raky­at kecil.

Penulis: (Sufiyawan).

Edi­tor: (Redak­si).