Proyek BUMDesma Sei Bamban Disorot, Kandang Rp85 Juta Diduga Sarat Korupsi

Ser­dang Beda­gai —Snipernew.id

Proyek pengge­mukan ter­nak lem­bu yang dikelo­la Badan Usa­ha Milik Desa Bersama (BUMDes­ma) Sei Bam­ban, Kabu­pat­en Ser­dang Beda­gai, men­u­ai sorotan tajam pub­lik. Kegiatan yang bersum­ber dari dana Pro­gram Keta­hanan Pan­gan (Keta­pang) Tahun Anggaran 2025 itu dini­lai berisiko ting­gi menim­bulkan keru­gian negara dan diduga sarat peny­im­pan­gan.

BUMDes­ma Sei Bam­ban seba­gai pelak­sana proyek, den­gan pen­gelo­laan lang­sung oleh pimp­inan BUMDes­ma dan man­a­jer ter­nak yang dise­but tidak memi­li­ki pen­gala­man di bidang pengge­mukan lem­bu.

Pen­gawasan meli­batkan kepala desa dan perangkat desa dari 10 desa di Keca­matan Sei Bam­ban.

BUMDes­ma men­jalankan kegiatan pengge­mukan anakan lem­bu jenis Aceh den­gan tar­get pemeli­haraan sela­ma enam bulan sebelum dijual kem­bali.

Namun, masyarakat mem­per­tanyakan kelayakan proyek terse­but, mulai dari jenis lem­bu, sis­tem pakan, hing­ga biaya pem­ban­gu­nan kan­dang yang diang­garkan Rp85 juta.

Kegiatan berlang­sung pada Tahun Anggaran 2025 dan saat ini men­ja­di perbin­can­gan hangat masyarakat pada Jan­u­ari 2026, seir­ing meningkat­nya kekhawati­ran akan poten­si keru­gian dana Keta­pang.

Keca­matan Sei Bam­ban, Kabu­pat­en Ser­dang Beda­gai, Sumat­era Utara.

Proyek dini­lai bermasalah kare­na lem­bu Aceh dike­tahui secara umum sulit men­ca­pai bobot lebih dari 100 kilo­gram, sehing­ga nilai jual mak­si­mal­nya hanya sek­i­tar Rp13 juta per ekor.

Kon­disi ini dini­lai tidak seband­ing den­gan biaya pem­be­lian, pakan, vit­a­min, ser­ta makanan tam­ba­han.

Selain itu, man­a­jer ter­nak dise­but men­gelo­la pengge­mukan den­gan metode coba-coba, ter­ma­suk menebak jenis pakan yang sesuai, sehing­ga berisiko fatal bagi ter­nak berni­lai ting­gi.

Sorotan juga men­garah pada pem­ban­gu­nan kan­dang lem­bu yang diang­garkan Rp85 juta, namun diduga meng­gu­nakan seng bekas dan kayu bekas den­gan nilai mate­r­i­al ditak­sir hanya sek­i­tar Rp10 juta.

Artinya, ter­da­p­at dugaan selisih anggaran men­ca­pai Rp75 juta yang patut dicuri­gai seba­gai indikasi korup­si.

Pen­gelo­laan ter­nak lem­bu dise­but sepenuh­nya diam­bil alih pimp­inan BUMDes­ma Sei Bam­ban, tan­pa transparan­si kepa­da pen­gawas.

Para pen­gawas bahkan dik­abarkan tidak menge­tahui secara rin­ci jenis lem­bu yang dibeli, har­ga per ekor, maupun biaya pakan har­i­an.

Kon­disi ini menye­babkan tidak adanya sinkro­nisasi antara pen­gawas BUMDes­ma dan pimp­inan pelak­sana proyek, sehing­ga pen­gawasan men­ja­di lumpuh.

Atas kon­disi terse­but, masyarakat mem­inta Inspek­torat Kabu­pat­en Ser­dang Beda­gai dan Kejak­saan segera bertin­dak melakukan pemerik­saan ser­ta audit menyelu­ruh ter­hadap keuan­gan dan pelak­sanaan proyek BUMDes­ma Sei Bam­ban.

Langkah cepat dini­lai pent­ing untuk mence­gah keru­gian negara yang lebih besar.

Jika ter­buk­ti ter­ja­di peny­im­pan­gan, tin­dakan terse­but berpoten­si melang­gar Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 junc­to UU Nomor 20 Tahun 2001 ten­tang Pem­ber­an­tasan Tin­dak Pidana Korup­si, khusus­nya Pasal 2 dan Pasal 3 terkait penyalah­gu­naan kewe­nan­gan yang merugikan keuan­gan negara.

Selain itu, prin­sip transparan­si dan akunt­abil­i­tas pen­gelo­laan keuan­gan desa seba­gaimana diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 ten­tang Desa juga dini­lai telah dia­baikan.

Pub­lik kini menan­ti langkah tegas aparat pen­gawas dan pene­gak hukum agar dana Keta­pang tidak terus terkuras oleh proyek yang dini­lai lebih menyeru­pai eksper­i­men berisiko ting­gi ketim­bang pro­gram pem­ber­dayaan desa.

Redak­si Snipernew id