Berita Daerah

Pemerintah Turun Tangan, Warga Sumbar Minta Prioritas pada Penanganan Bencana

89
×

Pemerintah Turun Tangan, Warga Sumbar Minta Prioritas pada Penanganan Bencana

Sebarkan artikel ini

Sumatra Barat, SniperNew.id — Unggahan terbaru di platform Threads dari akun vasco_ruseimy menyoroti upaya pemerintah dalam merespons bencana yang menimpa wilayah Sumatera Barat. Dalam pernyataannya, ia menegaskan komitmen pemerintah untuk hadir secara langsung di tengah masyarakat yang sedang terdampak musibah, Rabu (26/11/2025).

“Kami ingin memastikan satu hal: tidak ada masyarakat yang merasa sendirian. Pemerintah harus hadir, melihat dari dekat, merasakan dari dekat, dan bekerja dari dekat bersama mereka yang sedang diuji bencana.”

Ia menambahkan bahwa keselamatan warga merupakan prioritas utama.“Duka mereka adalah duka kami. Keselamatan warga selalu yang utama. Mohon doa untuk masyarakat Sumatera Barat yang sedang tertimpa musibah. Semoga setiap langkah yang kami bawa dapat sedikit meringankan beban, dan semoga keadaan segera membaik.”

Unggahan tersebut disertai cuplikan video kondisi lapangan, memperlihatkan derasnya arus banjir dan aktivitas para petugas serta warga di lokasi terdampak.

Sementara itu, pada kolom komentar publik, sejumlah pengguna menyampaikan pandangan dan kritik terkait penanganan berbagai isu, termasuk prioritas negara dalam mengalokasikan sumber daya.

Akun manu.pius.3 menulis: “STOOP korban sia-sia untuk Palestina. BERHENTI menghabiskan materi dan energi berlebihan bagi manusia Padang Pasir sebelum kita sejahterakan dan selamatkan Rakyat dan Warga Negara sendiri.”

Komentar lain dari akun rafdianal mengajak pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap fungsi dan kewajiban mereka sesuai dengan amanat konstitusi.

“Semoga Allah jauhkan dari bencana yang lebih besar, saatnya kita bermuhasabah diri khususnya bagi Pemda apakah telah menjalankan fungsinya dalam menjaga alam yang diamanatkan dalam UUD 1945 dan Undang-undang lainnya serta produk hukum lainnya.”

Pernyataan-pernyataan itu menggambarkan respons publik yang beragam—mulai dari dukungan terhadap upaya pemerintah hingga kritik tajam mengenai prioritas kebijakan nasional.

Sebagai informasi, kode etik jurnalistik mengharuskan media menyampaikan informasi secara berimbang dan tidak menambah atau mengurangi konteks pernyataan publik. Seluruh kutipan dalam berita ini diambil apa adanya dari unggahan yang tersedia di media sosial Threads.

Penulisan: (Iskandar)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *