JAKARTA, SNIPERNEW.id — Pemerintah Indonesia kembali menegaskan mekanisme penyaluran bantuan sosial (bansos) yang menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai identitas tunggal penerima manfaat, dikutip media Selasa [09/12/2025], Langkah ini diterapkan untuk memastikan distribusi bantuan lebih tepat sasaran, akurat, dan terhindar dari penerimaan ganda dalam program bantuan yang sama.
Melalui keterangan resmi, pemerintah menjelaskan bahwa seluruh data penerima bansos kini terintegrasi dalam Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Setiap NIK yang terdaftar dalam sistem tersebut telah melalui proses verifikasi dan pemadanan data secara ketat sehingga menghasilkan basis data yang lebih valid.
Satu NIK Bisa Terdaftar Lebih dari Satu Program, Pemerintah memberi penjelasan bahwa satu NIK dapat menerima lebih dari satu jenis bansos, selama penerima memenuhi persyaratan khusus yang ditetapkan pada masing-masing program. Meski demikian, penerimaan ganda untuk jenis bantuan yang sama tidak diperbolehkan, seperti dua kali PKH atau dua BPNT dalam periode yang sama.
Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan keadilan dalam distribusi bansos serta mencegah penyalahgunaan data.
Jenis Program Bansos yang Dapat Diakses Melalui NIK , Beberapa program bansos utama yang saat ini disalurkan pemerintah antara lain:
1. Program Keluarga Harapan (PKH) Bantuan tunai bersyarat bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Penerima harus memiliki komponen tertentu seperti ibu hamil, balita, anak sekolah (SD, SMP, SMA), lansia, atau penyandang disabilitas berat.
2. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) / Program Sembako, Bantuan pangan yang diberikan dalam bentuk saldo elektronik dan dapat digunakan untuk membeli bahan pokok di e-warong terdekat.
Program-program ini ditujukan untuk mengurangi beban ekonomi masyarakat kurang mampu dan memperkuat ketahanan sosial di tingkat keluarga.
Masyarakat dapat memanfaatkan NIK pada KTP untuk mengecek status kepesertaan bansos melalui kanal resmi pemerintah yang sudah tersedia. Sistem digital yang semakin terintegrasi membuat proses pengecekan lebih cepat dan akurat.
Pemerintah mengimbau warga agar rutin melakukan pengecekan data bansos guna memastikan kelayakan dan menghindari terjadinya kesalahan data. Pemeriksaan berkala ini juga membantu pemerintah dalam meningkatkan akurasi penyaluran bantuan sosial.
Penulis: [iskandar].






