Berita Hukum

Masyarakat Desa Baru Meminta APH Beck List CV.Wiseva Mendalam

677
×

Masyarakat Desa Baru Meminta APH Beck List CV.Wiseva Mendalam

Sebarkan artikel ini

Ketaang, SniperNew.id – Sebuah proyek pemeliharaan jembatan di Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, menjadi sorotan publik.

Proyek yang dikerjakan oleh CV. Wiseva Mendalam ini diduga kuat mangkrak, hanya menyisakan rangka kayu tanpa penyelesaian yang jelas, meskipun anggaran yang digelontorkan mencapai Rp 199,6 juta dari APBD-P Kabupaten Ketapang Tahun Anggaran 2024.

Warga Desa Baru yang melihat kondisi proyek ini mengungkapkan bahwa papan informasi proyek mencantumkan pekerjaan sebagai “Pemeliharaan Rutin Jembatan Jalan Perintis 1”, tetapi yang terjadi di lapangan justru pembangunan jembatan baru.

  Marimon Nainggolan SH MH, Soroti Tajam Transparansi Penanganan Kasus dr.Paulus yang Dibantarkan

Perbedaan nomenklatur proyek ini pun menimbulkan kecurigaan bahwa proyek ini sengaja dibuat mangkrak agar bisa kembali dianggarkan di tahun berikutnya, membuka peluang bagi oknum untuk meraup keuntungan lebih besar

Pekerjaan jembatan ini mengacu pada Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: P/8058/KPA-APBD-P/DPUTR-B/600.1.10.3/XI/2024 tertanggal 28 November 2024, dengan masa pengerjaan selama 30 hari kalender, dimulai dari 28 November hingga 27 Desember 2024. Namun, hingga kini yang terlihat di lokasi hanya pondasi dan rangka kayu, tanpa kelanjutan konstruksi yang berarti

  Dua Guru Luwu Utara Dipenjara, Publik Soroti Peran LSM dan Putusan MA

Warga menduga adanya kongkalikong dalam penggunaan anggaran proyek ini dan meminta Inspektorat, Tipikor, BPK, Kejaksaan Negeri, serta Aparat Penegak Hukum (APH) lainnya segera turun tangan untuk mengaudit proyek tersebut

Hingga berita ini diterbitkan, pihak DPUTR Ketapang Bidang Bina Marga serta CV. Wiseva Mendalam belum memberikan keterangan resmi terkait kondisi proyek ini.

  Sabung Ayam Merajalela di Pasar 2 Sei Mencirim, Polsek Kutalimbaru Dianggap Tutup Mata

Tim snipernewsid Ketapang Kalbarmasih terus menelusuri fakta di lapangan dan mengumpulkan bukti-bukti tambahan.

Kasus ini menjadi tamparan keras bagi pengelolaan proyek infrastruktur di Ketapang. Jika terbukti ada permainan anggaran, maka harus ada tindakan hukum tegas terhadap pihak yang terlibat demi mencegah praktik serupa terjadi di masa mendatang, kepada awak media snipernewsid Ketapang Kalbar, Minggu (9/3/2025)

 

Penulis: (Jumadi)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *