LSM GPHKN Laporkan Dugaan Mark-Up Realisasi Dana BOS UPT SDN 01 Kotaway Way Kanan

Way Kanan, SniperNew.id - Lem­ba­ga Swa­daya Masyarakat (LSM) Ger­akan Pen­gaw­al Hukum dan Kebi­jakan Nasion­al (GPHKN), Mela­porkan dugaan Mark-Up Reaslisasi Dana Ban­tu­an Opera­sion­al Seko­lah (BOS) Reg­uler UPT SDN 01 Kot­away, Keca­matan Kasui, Kabu­pat­en Way Kanan, Provin­si Lam­pung ke Unit Tin­dak Pidana Korup­si (Tipid­kor) Sat Reskrim Pol­res Way Kanan, Pada Senin (27/5/2024).

Menu­rut Efriyan­to Selaku Ket­ua LSM-GPHKN Kabu­pat­en Way Kanan, LSM dalam melak­sanakan tugas dan fungsinya harus seba­gai bagian dari pen­gawas dan mitra bagi pemer­in­tah dan mitra dari pene­gak hukum.

Efriyan­to men­gatakan sesuai intruk­si Ket­ua Umum Dewan Pimp­inan Pusat (DPP) LSM- GPHKN Kar­do Paru­lian, S. Kom., Kita mem­pun­yai per­an pent­ing turut ser­ta melakukan pen­gawasan dalam segala Pro­gram Pemer­in­tah Kabu­pat­en Way Kanan. Teruta­ma di bidang Pen­didikan agar dana BOS yang di ban­tukan oleh Pemer­in­tah tidak di jadikan ajang Korup­si, Kolusi, dan Nepo­tisme (KKN) oleh oknum Kepala Seko­lah. Maka dari itu pihak nya telah mela­po­ran dugaan Mark-Up real­isasi Dana BOS UPT SDN 01 Kot­away, Keca­matan Kasui.

“LSM kami telah mela­porkan dugaan korup­si ini ke Aparat Pene­gak Hukum (APH), sebab pihak berwa­ji­blah yang dap­at men­gungkap dugaan peny­im­pan­gan dana BOS ini, untuk tin­dakan lebih lan­jut kita ser­ahkan saja kepa­da penyidik, kare­na itu adalah wewe­nang mere­ka. Kita hanya mela­porkan,” ujar Efriyan­to kepa­da wartawan, Senin (27/5/2025).

Efriyan­to pun mene­gaskan agar tidak ada lagi di temukan dugaan penyelewen­gan dana BOS Khusus­nya di Kabu­pat­en Way Kanan seper­ti di UPT SDN 01 Kot­away, agar dunia Pen­didikan dap­at maju dan ber­daya saing seper­ti yang di inginkan oleh Pemer­in­tah. Den­gan men­jadikan anak seko­lah yang pin­tar yang cer­das dan berprestasi agar dap­at mem­bang­gakan Kabu­pat­en Way Kanan ini.

“Saya berharap agar kepala seko­lah yang mener­i­ma Dana BOS di Kabu­pat­en Way Kanan dap­at mem­per­gu­nakan dana BOS seba­gaimana mestinya mengiku­ti Petun­juk Tek­nis dalam Pen­gelo­laan Dana BOS sesuai Per­at­u­ran Menteri Pen­didikan, sebab Pen­didikan san­gat­lah pent­ing bagi gen­erasi penerus bangsa, jadi jan­gan di jadikan ajang Korup­si,” tegas nya.

Efriyan­to pun menam­bahkan agar tidak ter­ja­di penyelewen­gan dalam mere­al­isas­ikan peng­gu­naan dan pen­gelo­laan dana BOS di seko­lah masyarakat setem­pat dan orang tua wali murid, ser­ta Dewan Guru mem­pun­yai per­an pent­ing dalam melakukan pen­gawasan, Sebab Tim BOS Daer­ah tidak bisa di andalkan.

“Kalau saya lihat di Kabu­pat­en Way Kanan ini belum ada Kepala Seko­lah yang transparan dalam pen­gelo­laan dana bos, dan sudah seharus­nya dalam pen­gelo­laan dana bos Kepala seko­lah dan tim bos harus transparan untuk meng­in­for­masikan Lapo­ran rekapil­tulasi real­isasi peng­gu­naan dana bos di papan infor­masi seko­lah sesuai den­gan Per­at­u­ran Menteri Pen­didikan. Namun san­gat di sayan­gakan seper­tinya per­at­u­ran menteri tidak berlaku bagi kepala seko­lah di wilayah pen­didikan Kabu­pat­en Way Kanan,” tut­up Efriyan­to.(Raden.Tim)