Kericuhan Warnai Aksi Massa di DPRD Makassar, Kantor dan Kendaraan Terbakar

Makassar – Situasi memanas terjadi di sekitar gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar pada Jumat malam (29/8/2025). Sebuah unggahan di media sosial memperlihatkan massa aksi menduduki kantor DPRD hingga menimbulkan kericuhan, bahkan disertai pembakaran fasilitas.

Informasi ini awalnya dibagikan oleh akun media sosial bernama heri.syamsulbahri melalui platform Threads. Dalam keterangannya, ia menyebut bahwa massa yang disebutnya sebagai “anarkis” masuk dan menduduki kantor DPRD Kota Makassar pada saat rapat paripurna tengah berlangsung.

Menurut unggahan tersebut, Wali Kota Makassar dan Wakil Wali Kota dievakuasi secara darurat melalui pintu belakang dengan menggunakan sepeda motor, guna menghindari kerumunan massa. Sementara itu, seluruh anggota DPRD Kota Makassar dikabarkan dalam kondisi selamat, meski gedung DPRD dan beberapa kendaraan dinas tidak luput dari amukan massa.

“Massa anarkis menduduki kantor DPRD Kota Makassar malam ini, saat kami sedang Rapat Paripurna. Pak Wali dan Bu Wali dievakuasi lewat belakang dengan motor. Anggota DPRD kota semua selamat, terkecuali kantor dan mobil yang dibakar massa pengunjuk rasa,” tulis akun tersebut.

Unggahan itu juga menyertakan rekaman video singkat yang menunjukkan kobaran api besar membakar kendaraan di jalan, disertai kepulan asap hitam pekat. Sejumlah orang terlihat berada di sekitar lokasi, meski tidak tampak adanya aparat keamanan dalam rekaman tersebut.

Berdasarkan keterangan yang dihimpun dari unggahan warganet tersebut, kericuhan bermula ketika massa aksi memasuki kawasan DPRD Kota Makassar. Aksi itu bertepatan dengan agenda rapat paripurna yang sedang berlangsung di dalam gedung.

Situasi kemudian memburuk ketika massa mulai melemparkan benda-benda ke arah gedung, disusul dengan pembakaran kendaraan dinas yang terparkir. Tidak lama berselang, kobaran api membesar dan menyebabkan kepanikan di sekitar lokasi.

Belum ada keterangan resmi terkait apa tuntutan massa maupun alasan hingga terjadi aksi anarkis. Namun, situasi disebut memaksa pihak keamanan melakukan evakuasi terhadap pejabat dan anggota dewan yang berada di dalam gedung.

Dalam unggahan yang beredar, disebutkan bahwa Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar dievakuasi melalui jalur alternatif menggunakan sepeda motor. Langkah ini diambil untuk menghindari terjebak dalam kerumunan massa yang sudah berkumpul di depan gedung utama DPRD.

Seluruh anggota DPRD Kota Makassar dilaporkan dalam kondisi selamat. Namun, kerugian material berupa gedung DPRD yang rusak serta kendaraan dinas yang terbakar tidak dapat dihindari.

Rekaman video yang menyertai unggahan akun Threads tersebut menampilkan suasana mencekam. Api tampak menjilat tinggi ke udara dari kendaraan yang terbakar, sementara asap hitam mengepul pekat. Sejumlah orang terlihat menyaksikan dari jarak dekat.

Tidak jelas apakah video tersebut diambil oleh pengunggah sendiri atau diteruskan dari pihak lain. Namun, keterangan yang disampaikan sejalan dengan situasi yang digambarkan dalam rekaman.

Hingga kini belum ada informasi resmi mengenai jumlah kendaraan yang terbakar maupun tingkat kerusakan pada gedung DPRD Kota Makassar.

Sampai berita ini ditulis, aparat kepolisian maupun pihak pemerintah kota belum memberikan keterangan resmi terkait peristiwa ini. Belum diketahui pula apakah ada korban luka maupun korban jiwa akibat kericuhan tersebut.

Unggahan di media sosial tersebut baru memberikan gambaran awal dari situasi yang berlangsung di lapangan. Media masih menunggu pernyataan resmi dari aparat berwenang guna memastikan kebenaran serta detail insiden ini.

Peristiwa kericuhan di DPRD Kota Makassar ini langsung menyedot perhatian publik di media sosial. Warganet ramai membagikan ulang video maupun tangkapan layar dari unggahan akun Threads tersebut.

Sebagian warganet menyesalkan terjadinya aksi anarkis yang berujung pada perusakan fasilitas umum. Mereka menilai penyampaian aspirasi seharusnya dilakukan secara damai tanpa merugikan kepentingan masyarakat luas.

Di sisi lain, ada pula komentar yang meminta aparat segera memberikan klarifikasi resmi agar tidak terjadi simpang siur informasi di tengah masyarakat.

Dalam menyajikan peristiwa seperti ini, penting untuk menekankan bahwa informasi yang beredar di media sosial masih perlu diverifikasi lebih lanjut. Video dan keterangan yang diunggah warganet dapat menjadi sumber awal, namun bukan satu-satunya rujukan.

Kode Etik Jurnalistik menggariskan bahwa setiap informasi harus melalui proses verifikasi agar berita yang disampaikan kepada publik tidak menyesatkan. Oleh karena itu, media tetap menunggu klarifikasi dari aparat kepolisian, pemerintah kota, maupun pihak DPRD.

Fenomena aksi massa yang berujung anarkis bukanlah hal baru di sejumlah daerah. Dalam banyak kasus, aksi yang awalnya bertujuan menyampaikan aspirasi seringkali berubah menjadi kericuhan ketika tidak ada mekanisme komunikasi yang jelas antara massa dan pihak yang dituju.

Kericuhan dapat menimbulkan kerugian besar, baik secara material maupun psikologis. Selain merusak fasilitas umum, aksi anarkis juga berisiko mencoreng esensi demokrasi yang seharusnya menjunjung tinggi nilai musyawarah dan dialog.

Publik kini menunggu keterangan resmi dari pihak kepolisian terkait penyebab terjadinya kericuhan, jumlah kerugian yang ditimbulkan, serta langkah-langkah penanganan selanjutnya.

Selain itu, pernyataan dari Pemerintah Kota Makassar maupun DPRD juga sangat dinantikan untuk memberikan penjelasan utuh kepada masyarakat mengenai peristiwa yang terjadi.

Kericuhan di DPRD Kota Makassar pada Jumat malam menjadi perhatian serius. Berdasarkan unggahan di media sosial, massa menduduki gedung DPRD, membakar kendaraan, serta memaksa dilakukan evakuasi terhadap pejabat dan anggota dewan.

Meski seluruh pejabat dilaporkan selamat, kerugian material tidak dapat dihindari. Situasi ini menegaskan pentingnya penyampaian aspirasi secara damai serta perlunya aparat keamanan memastikan situasi kondusif di wilayah pemerintahan.

Publik diimbau untuk tetap tenang, tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi, dan menunggu keterangan resmi dari pihak berwenang. (Ahm)