Kepala Desa Ipu Monopoli Proyek, Diduga Tanpa Libatkan TPK

Bar­i­to Utara, SniperNew.id – Pen­gelo­laan Dana Desa tidak sesuai Stan­dar Opera­sion­al Prose­dur­al (SOP) ini ter­ja­di di Desa Ipu Keca­matan Lahei Kabu­pat­en Bar­i­to Utara, Proyek Desa dijalankan lang­sung Oleh Kepala Desa Ipu tan­pa. Meli­batkan Tim Pelak­sana Kegiatan (TPK) hal ini di paparkaan oleh Ket­ua BPD dan Staf Desa itu sendiri.

“Semua Kegiatan beru­pa Proyek dik­enda­likan dan dimo­nop­o­li oleh kepala desa. TPK sekedar topeng, tegas­nya.

Perny­ataan itu memus­nahkan kred­i­bil­i­tas sis­tem. Sebab sesuai Per­me­nda­gri No. 20 Tahun 2018 Pasal 11 ayat (1), keber­adaan dan peli­batan aktif TPK dalam kegiatan desa adalah kewa­jiban mut­lak. Tan­pa itu, pen­gelo­laan anggaran desa tidak hanya cacat prose­dur, tapi juga rawan peny­im­pan­gan, (16 Sep­tem­ber 2026)

Kepala desa (Kades) bertin­dak tung­gal dan otorit­er: mer­an­cang, men­jalankan, sekali­gus men­gen­da­likan anggaran. Tan­pa kon­trol, par­tisi­pasi dan kese­im­ban­gan. Prak­tik ini menyeru­pai otori­tar­i­an­isme anggaran di lev­el desa.

Di ten­gah situ­asi itu, sorotan datang dari akar rumput. Aktivis Lokal secara ter­bu­ka mem­per­tanyakan kual­i­tas berba­gai proyek desa di wilayah Desa Ipu yang dini­lai asal jadi dan min­im pen­gawasan.

“Kita meli­hat lang­sung penger­jaan proyek yang kual­i­tas­nya jauh dari stan­dar, penger­jaan proyek asal jadi untuk keruk keun­tun­gan sebab menu­rut infor­masi dari war­ga yang eng­gan dise­but namanya men­gatakan proyek itu dis­ub­kon­trakkan den­gan oknum rekanan kon­trak­tor dan perangkat desa Kepuh­le­gun­di yang biasa main make­laran proyek, lalu di mana fungsi pen­gawasan pemer­in­tah Keca­matan? man­dul ?” ujarnya tajam.

Sorotan itu lang­sung men­garah ke Kasie Ekbang Keca­matan Lahei, yang hing­ga kini tidak bedaya mem­berikan satu pun tang­ga­pan. Diamnya memekakkan telin­ga. Keti­ka fungsi kon­trol hilang dan pen­gawasan tak ber­jalan, maka yang rusak bukan hanya desa-tetapi selu­ruh sis­tem birokrasi dari bawah sam­pai atas. Anehnya lagi saat dikon­fir­masi wartawan terkait proyek desa Ipu, Kasi PMD Keca­matan Lahei pun bungkam. Entah kena­pa?

Mestinya DPMD Bar­i­to Utara melalui Kasie pen­gelo­laan anggaran dana desa melakukan mon­i­tor­ing secara ketat sebelum diperik­sa oleh inspek­torat.

Kepala Desa Ipu juga menut­up mulut. Dua pihak yang seharus­nya men­ja­di pen­ja­ga keuan­gan negara jus­tru menghi­lang dari pang­gung saat sorotan diarahkan.

Kini Inves­ti­gasi men­dalam ten­gah ber­jalan. Doku­men APB-Des, daf­tar real­isasi anggaran, hing­ga pelak­sana proyek akan ditelusuri satu per satu. Kare­na jika proyek dijalankan sepi­hak dan pen­gawasan dimatikan, maka yang sedang berlang­sung bukan pem­ban­gu­nan-tapi pem­ba­jakan sis­tem­a­tis ter­hadap uang raky­at.
(Red)