Kapolri Tinjau GPM Banten, 27 Ton Beras Murah Disalurkan ke Warga

Banten, SniperNew.id – Kepolisian Republik Indonesia (Polri) terus memperkuat peran aktifnya dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan di tengah masyarakat. Salah satu langkah nyatanya terlihat ketika Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meninjau langsung pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) yang digelar Polda Banten, Selasa (12/8/2025).

Dalam peninjauan tersebut, Kapolri memantau proses pendistribusian beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) kepada masyarakat. Program ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menekan gejolak harga beras di pasaran sekaligus memastikan kebutuhan pangan masyarakat tetap terpenuhi dengan harga terjangkau.

“Baru saja saya mengecek langsung kegiatan pendistribusian beras SPHP yang dilaksanakan Polda Banten,” ujar Jenderal Sigit usai kegiatan.

Tak hanya memantau, Kapolri juga menyempatkan diri untuk berinteraksi langsung dengan warga penerima manfaat. Ia ingin mendengar langsung aspirasi, keluhan, dan masukan dari masyarakat terkait program ini.

Dari hasil laporan yang diterimanya, Kapolri menyebut pada kegiatan hari ini saja, total beras SPHP yang disalurkan Polda Banten mencapai 27 ton. “Selain paket beras, warga juga bisa mendapatkan paket minyak goreng merek Minyakita dan gula pasir, yang semuanya dijual dengan harga di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET),” ungkapnya.

Jenderal Sigit menegaskan, GPM bukan hanya sekadar kegiatan seremonial, tetapi merupakan bukti komitmen Polri dalam mendukung penuh program pemerintah di sektor ketahanan pangan. Hingga saat ini, Polri telah menyalurkan sekitar 2.225 ton beras SPHP ke berbagai wilayah Indonesia.

“Besok, kegiatan ini akan dilaksanakan serentak mulai dari tingkat polsek di kecamatan, tingkat polres di kabupaten/kota, hingga polda di seluruh provinsi. Tujuannya, memaksimalkan distribusi beras SPHP agar harga beras, baik kualitas medium maupun premium, tetap sesuai standar pemerintah. Bahkan kalau bisa, harganya di bawah HET,” ujarnya.

Menurut Kapolri, langkah ini diambil untuk mengantisipasi fluktuasi harga beras akibat dinamika pasar. Dengan pasokan yang cukup dan distribusi yang merata, diharapkan harga beras tetap stabil dan terjangkau.

Dalam kesempatan tersebut, Kapolri juga mengungkapkan bahwa stok beras SPHP yang akan disalurkan masih cukup besar, yakni sekitar 1,3 juta ton hingga akhir tahun. Angka ini diyakini cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, asalkan distribusinya dilakukan tepat sasaran dan tepat waktu.

“Polri akan terus bersinergi dengan pemerintah daerah, Perum Bulog, para tokoh agama, dan seluruh elemen masyarakat untuk menjalankan kebijakan ini. Intinya, kami ingin memastikan pelayanan terbaik untuk masyarakat, terutama dalam hal kebutuhan pokok,” kata Sigit.

Kehadiran Kapolri di lokasi GPM Polda Banten mendapat sambutan antusias dari warga. Banyak yang mengapresiasi langkah Polri dalam membantu meringankan beban ekonomi masyarakat, khususnya di tengah naik-turunnya harga kebutuhan pokok.

Salah satu warga, Siti Maryam (45), mengaku senang bisa mendapatkan beras SPHP dengan harga terjangkau. “Alhamdulillah, berasnya bagus, harganya juga lebih murah dari pasar. Terima kasih untuk Polri yang sudah membantu,” ujarnya sambil membawa dua karung beras.

Hal senada diungkapkan oleh Rudi Hartono (38), seorang pedagang kecil di Serang. Menurutnya, harga beras yang stabil akan membantu para pedagang mempertahankan harga jual di tingkat eceran. “Kalau harga dari distributor stabil, kita juga bisa jual ke pembeli dengan harga normal. Semoga program ini terus berjalan,” katanya.

Program GPM ini tidak hanya melibatkan Polri, tetapi juga menggandeng Bulog sebagai penyedia beras, pemerintah daerah untuk koordinasi lapangan, serta peran tokoh masyarakat dalam menginformasikan kepada warga. Sinergi ini diharapkan membuat pendistribusian lebih efektif dan merata, terutama di wilayah-wilayah yang rawan inflasi.

Jenderal Sigit menambahkan, pihaknya akan terus memantau perkembangan di lapangan, termasuk jika ada laporan kendala distribusi atau potensi penyelewengan. “Kami ingin memastikan tidak ada hambatan dari gudang sampai ke tangan masyarakat. Semua harus transparan dan sesuai prosedur,” tegasnya.

Di tengah ketidakpastian ekonomi global, stabilitas harga pangan menjadi salah satu kunci menjaga daya beli masyarakat. Fluktuasi harga beras, sebagai makanan pokok mayoritas rakyat Indonesia, memiliki dampak langsung pada inflasi dan kesejahteraan warga.

Melalui program GPM dan distribusi beras SPHP ini, pemerintah bersama Polri berharap dapat menahan laju kenaikan harga sekaligus memberikan akses yang adil bagi seluruh lapisan masyarakat.

“Kami berharap kegiatan ini tidak hanya membantu dari sisi ekonomi, tetapi juga memperkuat rasa kebersamaan antara Polri dan masyarakat,” ujar Sigit.

Sejak awal tahun, GPM sudah digelar di berbagai daerah dan terbukti membantu menekan harga di pasaran. Ke depan, Polri berencana meningkatkan intensitas dan cakupan program, termasuk memperluas jenis bahan pokok yang dijual dengan harga terjangkau.

Jenderal Sigit menutup kunjungan kerjanya di Banten dengan pesan bahwa keberhasilan program ini bergantung pada kolaborasi semua pihak. “Tidak mungkin hanya Polri atau pemerintah yang bekerja sendiri. Semua harus bergerak bersama untuk menjaga ketahanan pangan nasional,” pungkasnya.

Dengan adanya langkah konkret ini, masyarakat Banten dan daerah lain di Indonesia diharapkan bisa merasakan langsung manfaatnya: harga pangan yang stabil, pasokan yang aman, dan rasa aman dari uluran tangan aparat negara. (Ahmad)