Kadis dan Sekdis Kesehatan Kota Medan Telah Melanggar Undang-Undang KIP

MEDAN, SniperNew.id — Wak­il Sekre­taris Jen­der­al (Wasek­jen) Assosi­asi Pewarta Pers Indone­sia (APPI) Bas­t­ian Tam­pub­olon SH, angkat bicara terkait bungkam­nya Kadis Kese­hatan Kota Medan Bapak Yud­ha Prati­wi Seti­awan S STP M.SP dan Sekre­taris Kese­hatan Kota Medan Edi Sub­ro­to.

Pada saat beli­au men­co­ba mengkon­fir­masi ke Dinas Kese­hatan Kota Medan, pada Senin (23/09/2024) siang per­i­hal dite­tap­kan ibu ‘DF’ br. Marpaung men­ja­di ter­sang­ka dalam kasus pen­ga­ni­ayaan Eriska There­sia Siringoringo beber­a­pa wak­tu lalu, yang mana ‘DF’ Marpaung masih ter­catat seba­gai ASN di Dinas Kese­hatan Kota Medan.

“Terke­san pihak Dinas Kese­hatan Kota Medan ter­tut­up dan ‘Bungkam Ber­ja­maah’, tidak ingin mem­beri infor­masi apapun kepa­da kami”, terangnya .

Pihak Dinas Kese­hatan hanya men­gatakan kalau DF br. Marpaung sudah mengam­bil cuti di luar tang­gun­gan negara sela­ma tiga (3) Tahun. selebi­h­nya Katim Teta tidak bisa mem­berikan infor­masi apapun kepa­da wasek­jen APPI dan para wartawan yang ikut meliput.

Dan ditanya kem­bali terkait Kapus (Kepala Puskesmas) Sen­tosa Baru dr .Hr. yang sudah diperik­sa oleh inspek­torat pri­hal kelebi­han bayar BOK dan dana Jaspel malah keli­hatan Katim Teta terke­san menut­up nutupi per­soalan ini kepa­da wartawan.

Katim Teta sem­pat menelpon Kepala Dinas dan Sekre­taris Dinas Kese­hatan ten­tang per­soalan ini. Tetapi Sekdis men­gal­ihkan wasek­jen dan wartawan ke bagian kepe­gawa­ian.
Seakan tidak ingin mem­beri infor­masi yang jelas kepa­da wartawan.
Wasek­jen APPI ingin menden­gar kan keteran­gan secara lang­sung dari pihak yang terkait.

“Kare­na diduga sudah ter­ja­di banyak pelang­garan di Dinas Kese­hatan Kota Medan, mulai dari dite­tap­kan­nya ter­sang­ka dalam kasus pidana kepa­da DF Marpaung dan diperik­sanya Kapus Sen­tosa Baru dr. HR oleh inspek­torat, tetapi Kadis dan Sekdis tetap bungkam, tidak berani mengam­bil tin­dakan apapun kepa­da para pegawainya.
Yang mana pegawai terse­but masih sah ter­catat di dalam pegawai Kese­hatan Kota Medan”, terangnya .

Wasek­jen APPI men­gatakan kepa­da awak media kalau Kepala Dinas Kese­hatan Kota Medan dan Sekre­taris nya sudah melang­gar UU no 14 tahun 2008 Keter­bukaan infor­masi Pub­lik (KIP).

Untuk itu dim­inta kepa­da APH (Aparat Pene­gak Hukum) yang terkait seper­ti Kejak­saan dan Kepolisian untuk segera memerik­sa Kadis Kese­hatan dan Sekdis Kese­hatan.

Kepa­da Bapak Waliko­ta Bob­by Nasu­tion untuk segera mengeval­u­asi kin­er­ja dari bawa­han nya .Kare­na dike­tahui Bob­by Nasu­tion akan mencalonkan diri seba­gai Guber­nur Sumat­era Utara peri­ode 2025 — 2030.

“Bagaimana masyarakat mau memil­ih pak Bob­by seba­gai Guber­nur Sumat­era Utara kalau kin­er­ja para pem­ban­tu nya dini­lai san­gat tidak pro­fe­sion­al dan tidak mau untuk berko­lab­o­rasi den­gan wartawan dalam keter­bukaan infor­masi pub­lik. Kare­na jur­nalis juga seba­gai salah satu 4 Pilar dalam pene­gakan hukum di Indone­sia”, tut­up Bas­t­ian Tam­pub­olon. (Bas­t­ian)