GWI DPD Banten Minta Presiden RI Agar Ambil Tindakan Tegas Terhadap Kelakuan Menteri Desa

Keta­pang, ShiperNew.id — Teru­lang kem­bali di kabi­net Pres­i­den Prabowo Subianto, yaitu orang keper­cayaan­nya yang diangkat untuk mem­ban­tu men­jalankan tugas pemer­in­ta­han, malah men­golok-olok pro­fe­si LSM dan Wartawan.

Sebelum­nya Gus Mif­ta juga men­golok-olok pro­fe­si tukang es dan akhirnya men­gun­durkan diri dari Pemer­in­ta­han Pres­i­den Prabowo Subianto. Kini Men­tri Desa kem­bali men­jibir dua pro­fe­si LSM dan Wartawan.

Yan­dri Susan­to selaku Menteri Desa, Pem­ban­gu­nan Daer­ah Tert­ing­gal, dan Trans­mi­grasi (Mendes PDTT) dalam State­ment vidio yang beredar sudah menced­erai Pro­fe­si LSM dan Wartawan

” Yang pal­ing banyak meng­gang­gu Kepala Desa itu LSM dan Wartawan Bodrex, kare­na mere­ka mutar itu, hari ini minta 1.000.000., (satu juta), bayangkan kalau 300 desa (tiga ratus desa) Rp 300.000.000., (tiga ratus juta), bayangkan kalah gaji Kemendes itu, kalah itu gaji menteri dap­at 300.000.000 (tiga ratus juta) itu, ya kan, oleh kare­na itu pihak kepolisian dan kejak­saan mohon ditert­ibkan dan ditangkapi saja itu Pak Polisi LSM dan Wartawan Bodrex itu yang meng­gang­gu ker­ja para kepala desa itu” Ucap Mendes dalam video yang beredar.

Hal terse­but men­da­p­at tang­ga­pan dari Syam­sul Bahri selaku Ket­ua Gabungnya Wartawan Indone­sia (GWI) Dewan Per­wak­i­lan Daer­ah (DPD) Provin­si Ban­ten. Menu­rut­nya bah­wa uca­pan Mendes san­gat menyak­itkan hati para Wartawan dan LSM.

“Uca­pan terse­but san­gat tidak pan­tas diu­cap­kan oleh Menteri Desa, dikare­nakan pro­fe­si itu san­gat mulia. Kita lihat den­gan uca­pan­nya itu, saya yakin semua LSM dan Wartawan yang ada di Indone­sia merasa ter­sak­i­ti,” Ucap Syam­sul Bahri, Ming­gu (2/2/2025).

Syam­sul men­je­laskan bah­wa semua wartawan telah dilengkapi den­gan surat tugas dan kar­tu pers sesuai den­gan Undang-undang Nomor 40 tahun 1999.

” Ada­pun menteri desa tidak senang den­gan oknum LSM dan oknum wartawan, saya men­yarankan agar Menteri Desa meng­gu­nakan isti­lah “oknum ” untuk meru­juk pada indi­vidu.

Menu­rut Syam­sul bah­wa State­ment Men­tri Desa san­gat merugikan rep­utasi pro­fe­si jur­nal­is­tik. Sehing­ga dirinya menekankan pent­ingnya meng­har­gai ker­ja wartawan yang telah men­jalankan tugas­nya den­gan baik.

” Tidak ada wartawan Bodrex, pent­ing untuk mem­be­dakan antara wartawan dan LSM yang pro­fe­sion­al dan mere­ka yang mungkin menyalah­gu­nakan posisi mere­ka. Den­gan ini kami mene­gaskan bah­wa tidak ada wartawan yang dap­at dise­but “Bodrex,” meru­juk pada wartawan yang tidak pro­fe­sion­al,” Ujarnya.

Seba­gai peja­bat pub­lik, Men­tri Desa seharus­nya men­ja­ga uca­pan­nya.

“Wartawan itu dilin­dun­gi oleh Undang-undang yang men­gatur pro­fe­si, sehing­ga pent­ing untuk tidak menggen­er­al­isasi atau mence­markan nama baik selu­ruh pro­fe­si hanya kare­na tin­dakan segelin­tir indi­vidu. Peja­bat pub­lik, ter­ma­suk Menteri Desa, dihara­p­kan lebih berhati-hati dalam memil­ih kata-kata saat berbicara ten­tang wartawan. Meng­gu­nakan isti­lah “oknum” lebih tepat untuk meru­juk pada indi­vidu yang melakukan pelang­garan,” Tetang Syam­sul.

Sam­pai beri­ta ini ter­bit beber­a­pa pihak yang terkait belum dap­at dihubun­gi, kepa­da awak media SniperNewsid Keta­pang Kalbar, Ming­gu (2/2/2025)

Penulis: (Juma­di)