Mandailing Natal, SniperNew.id – Jumat 31 Juli 2025 Gerakan Pantau Keuangan Negara (GPKN) kembali menggelar aksi protes di depan Kantor Inspektorat Mandailing Natal. Dalam aksi yang berlangsung damai tersebut, massa aksi membawa surat pengunduran diri simbolik atas nama Kepala Inspektorat, Rahmad Hidayat Daulay. Meski fiktif, surat itu menyampaikan sindiran keras terhadap integritas dan etika kepemimpinan pejabat yang bersangkutan.
Dalam surat yang dibacakan di depan kantor, GPKN menyoroti sejumlah persoalan, mulai dari ketidakcocokan latar belakang pendidikan Kepala Inspektorat dengan tugas pengawasan internal, hingga sikap emosional dalam merespons kritik publik. Puncaknya, pernyataan Rahmad yang menyebut mobil dinas sebagai “taik kucing” dalam aksi sebelumnya dianggap GPKN sebagai bentuk komunikasi yang tidak beretika dan mencerminkan rendahnya tanggung jawab moral sebagai pejabat.
Koordinator aksi, Pajarur Rohman, S.Pd., M.Pd., menyebut tindakan ini sebagai peringatan moral bagi para pemangku jabatan. “Pejabat publik itu digaji dari uang rakyat. Maka ia harus siap dikritik dan diawasi. Kalau sudah tidak mampu menjaga etika, sebaiknya mundur,” ujarnya tegas.
Ketua GPKN, Muhammad Rezki Lubis, juga mengkritik sikap Kepala Inspektorat yang tidak menemui massa aksi. Menurutnya, berdasarkan keterangan staf, Kepala Inspektorat sempat hadir di kantor sebelum aksi dimulai. Namun saat massa datang, ia memilih pergi tanpa memberikan penjelasan.
“Ini mencerminkan sikap menghindar dan tidak bertanggung jawab setelah membuat kegaduhan publik,” ucap Rezki.
GPKN juga menyinggung sikap tertutup Inspektorat terhadap surat permintaan klarifikasi terkait anggaran perjalanan dinas tahun 2024 yang telah diajukan sejak awal Juni. Hingga kini, surat tersebut tidak ditanggapi, menandakan lemahnya komitmen terhadap prinsip keterbukaan dan akuntabilitas publik.
Aksi ini berlangsung tertib dengan pengawalan aparat keamanan. Namun pesan yang disampaikan cukup menggelitik: jika seorang pejabat tak sanggup mempertanggungjawabkan jabatannya secara etis, maka masyarakat berhak mempertanyakan legitimasinya.
GPKN menyatakan akan terus mengawal isu ini hingga ada tanggapan resmi dari pemerintah daerah dan Inspektorat.
“Ini bukan soal personal, tapi soal menjaga marwah jabatan publik,” pungkas Pajarur.
Laporan: (Magrifatulloh)
Editor: (Ahmad)
