FPII Kritik Sikap Wamen Imigrasi Silmy Karim Soal Klarifikasi Dugaan Gratifikasi

Jakar­ta, SniperNew.id – Forum Pers Inde­pen­dent Indone­sia (FPII) meny­oroti sikap Wak­il Menteri Imi­grasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim terkait per­mintaan klar­i­fikasi dugaan grat­i­fikasi, pemerasan, dan suap yang meny­eret namanya. Kri­tik ini dis­am­paikan Ket­ua Pre­sid­i­um FPII, Dra. Kasi­h­hati, dalam perny­ataan pers pada Sab­tu (14/9/2025) di Jakar­ta.

Menu­rut Kasi­h­hati, FPII telah men­ga­jukan dua surat res­mi untuk mem­inta pen­je­lasan Silmy Karim. Surat per­ta­ma bernomor 005 ter­tang­gal 18 April 2025, dan surat ked­ua bernomor 007 ter­tang­gal 22 Mei 2025. Per­mintaan klar­i­fikasi ini dise­but seba­gai bagian dari pelak­sanaan fungsi kon­trol dan keber­im­ban­gan beri­ta sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 ten­tang Pers.

Kasi­h­hati men­gungkap­kan keke­ce­waan­nya kare­na surat klar­i­fikasi terse­but tidak per­nah dire­spons. “Peja­bat pub­lik seharus­nya memi­li­ki kepekaan untuk menang­gapi per­mintaan klar­i­fikasi dari insti­tusi pers. Mengabaikan per­mintaan itu jus­tru menim­bulkan tan­da tanya besar,” ujarnya.

Ia juga menye­but adanya komu­nikasi lan­ju­tan melalui aplikasi What­sApp, di mana Silmy Karim diduga mem­inta dirinya men­ja­di sak­si terkait kasus yang sedang ramai diperbin­cangkan. Sete­lah per­mintaan itu dito­lak, menu­rut Kasi­h­hati, nomor kon­taknya jus­tru diblokir. “Per­i­laku ini tidak pan­tas ditun­jukkan oleh peja­bat ting­gi kementer­ian,” tegas­nya.

FPII mene­gaskan bah­wa pihaknya tidak mem­per­masalahkan isu prib­a­di di luar tugas pub­lik, namun fokus pada transparan­si dan akunt­abil­i­tas peja­bat negara. Dalam pem­ber­i­taan yang beredar sebelum­nya, muncul dugaan adanya ali­ran dana dalam ben­tuk krip­to USDT (Teth­er) dan transak­si lain yang dise­but-sebut terkait oknum peja­bat imi­grasi. Seo­rang war­ga negara asing berin­isial “A” diduga rutin menyetorkan dana den­gan total nilai setara Rp560 juta per bulan untuk men­gu­rus masalah hukum ter­ten­tu melalui pihak-pihak ter­ten­tu.

Kasi­h­hati meny­atakan, dugaan terse­but semakin memer­lukan klar­i­fikasi res­mi agar tidak menim­bulkan speku­lasi liar di pub­lik. Ia juga mem­inta Pres­i­den Joko Wido­do dan Menteri Per­ta­hanan sekali­gus Pres­i­den ter­pil­ih, Prabowo Subianto, mengeval­u­asi peja­bat pub­lik yang dini­lai kurang respon­sif ter­hadap transparan­si. “Kalau tuduhan itu tidak benar, jawab saja surat klar­i­fikasi kami. Jan­gan bersikap aro­gan atau menut­up diri,” katanya.

Semen­tara itu, hing­ga beri­ta ini ditu­runk­an, pihak Silmy Karim belum mem­berikan tang­ga­pan res­mi terkait perny­ataan FPII. Upaya kon­fir­masi lan­ju­tan oleh media kepa­da Kementer­ian Hukum dan HAM juga belum men­da­p­atkan jawa­ban.

Kasi­h­hati menam­bahkan, FPII akan terus men­jalankan tugas kon­trol sosial dan memas­tikan bah­wa pros­es pem­ber­i­taan ber­jalan sesuai kode etik jur­nal­is­tik. “Kami tidak memvo­nis, kami hanya men­jalankan fungsi pers untuk mem­inta klar­i­fikasi dan memas­tikan infor­masi yang beredar bisa diver­i­fikasi,” pungkas­nya.

Penulis: (Sufiyawan)./ Sum­ber: Pre­sid­i­um Forum Pers Inde­pen­dent Indone­sia (FPII)