Pati, SniperNew.id — Rabu 13 Agustus 2025 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati secara bulat dari seluruh fraksi menyetujui penggunaan Hak Angket untuk memakzulkan Bupati Pati, Sudewo. Keputusan tersebut diambil dalam rapat resmi di Gedung DPRD Pati, Rabu (13/8/2025), dan langsung disambut sorak sorai kegembiraan dari para demonstran yang hadir di lokasi.
Informasi ini awalnya disampaikan melalui akun media sosial Threads oleh pengguna dengan nama safridaeng, yang mengutip dari pemberitaan Pikiran Rakyat Media Network. Dalam unggahan tersebut, disampaikan bahwa keputusan DPRD Pati mendapatkan dukungan penuh dari semua fraksi yang ada, sebuah langkah politik yang jarang terjadi dan menunjukkan kesepahaman kolektif di antara anggota dewan.
Keputusan ini memicu euforia di ruang sidang dan di halaman gedung DPRD Pati. Berdasarkan rekaman video yang beredar, sejumlah warga dan aktivis yang sebelumnya menggelar aksi unjuk rasa tampak bersorak, mengangkat tangan, dan bertepuk tangan saat pengumuman disampaikan. Sorakan dan yel-yel menggema di ruangan sebagai bentuk dukungan atas keputusan tersebut.
Rapat paripurna yang dihadiri anggota DPRD Pati itu berlangsung tegang namun akhirnya mencair setelah keputusan final diambil. Dari cuplikan video, terlihat beberapa anggota dewan duduk di kursi masing-masing, sementara di belakang mereka berdiri para demonstran dan warga yang diizinkan masuk ke ruang sidang.
Di salah satu sudut ruangan, seorang pria mengenakan kaos biru muda dengan topi putih tampak mengangkat tangan sambil tersenyum lebar, memegang telepon genggam, dan berteriak penuh semangat. Di atas meja dekatnya, terlihat botol minuman dan wadah plastik berwarna merah putih. Video tersebut juga memperlihatkan interaksi hangat antara peserta rapat, beberapa anggota dewan, serta warga yang berada di dalam ruangan.
Suasana penuh semangat ini terekam jelas oleh kamera dan disertai logo Pikiran Rakyat Media Network di bagian atas video. Nama jurnalis video, Teddy Wijanarko dari PR Jateng, juga tercantum di layar sebagai kredit.
Bagi para demonstran yang hadir, keputusan DPRD merupakan kemenangan moral setelah upaya panjang menyuarakan aspirasi di jalanan. Sorak sorai, tepukan tangan, dan ekspresi lega tampak dari wajah-wajah mereka. Aksi tersebut menjadi puncak dari serangkaian kegiatan protes yang sebelumnya digelar di depan Gedung DPRD Pati.
Mereka menilai Hak Angket ini sebagai langkah awal untuk menegakkan akuntabilitas dan transparansi dalam pemerintahan daerah. Beberapa pengunjuk rasa bahkan membawa atribut dan mengenakan pakaian yang menunjukkan identitas kelompok atau komunitas mereka.
Hak Angket adalah salah satu hak DPRD yang digunakan untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan atau tindakan pemerintah daerah yang dianggap strategis dan berdampak luas bagi masyarakat. Proses ini dapat berujung pada rekomendasi pemberhentian kepala daerah jika ditemukan pelanggaran serius terhadap undang-undang atau prinsip penyelenggaraan pemerintahan.
Dalam konteks ini, DPRD Pati sepakat bahwa penggunaan Hak Angket diperlukan untuk menyelidiki dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Bupati Sudewo. Meski detail dugaan pelanggaran belum disampaikan secara rinci dalam unggahan yang beredar, langkah DPRD dianggap sebagai sinyal kuat adanya persoalan serius di tubuh pemerintahan Kabupaten Pati.
Kabar persetujuan Hak Angket ini dengan cepat menyebar di media sosial, termasuk platform Threads, di mana unggahan yang mengabarkan peristiwa ini mendapatkan puluhan tanda suka (likes) serta komentar dari warganet. Banyak di antaranya memberikan dukungan terhadap keputusan DPRD, sementara sebagian lainnya meminta agar proses penyelidikan dilakukan secara transparan dan profesional.
Tagar seperti #Pati, #DemoPati, #Sudewo, dan #Bupati digunakan untuk mengelompokkan informasi dan memudahkan pencarian berita terkait. Dalam unggahan tersebut, narasi yang disampaikan menekankan euforia warga dan kesolidan DPRD dalam menyetujui Hak Angket.
Setelah persetujuan Hak Angket, masyarakat Pati kini menunggu kelanjutan proses penyelidikan yang akan dilakukan oleh panitia khusus DPRD. Banyak yang berharap agar proses ini tidak hanya menjadi seremonial politik, tetapi benar-benar menghasilkan langkah nyata untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan di Kabupaten Pati.
Selain itu, masyarakat juga menekankan pentingnya prinsip praduga tak bersalah terhadap pihak yang diperiksa, termasuk Bupati Sudewo, hingga ada bukti dan keputusan resmi yang sah secara hukum.
Persetujuan Hak Angket oleh seluruh fraksi DPRD Kabupaten Pati pada 13 Agustus 2025 menandai babak baru dalam dinamika politik daerah tersebut. Dukungan penuh dari anggota dewan dan sambutan meriah dari warga menunjukkan betapa besar perhatian publik terhadap isu ini.
Meski demikian, langkah DPRD ini baru tahap awal. Proses investigasi akan menjadi ujian bagi integritas lembaga legislatif daerah dalam menegakkan hukum dan menjaga kepercayaan masyarakat. Warga Pati kini menanti pembuktian apakah langkah ini benar-benar membawa perubahan yang diharapkan atau hanya menjadi catatan singkat dalam sejarah politik lokal.
Dengan suasana penuh semangat di Gedung DPRD Pati, peristiwa ini akan menjadi salah satu momen penting yang diingat publik baik sebagai wujud keberanian politik legislatif, maupun sebagai cermin dinamika demokrasi di tingkat daerah. (Ahmad)













