Bandung, SniperNew.id – Antrean panjang mewarnai proses pengambilan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) di Polresta Bandung. Kondisi ini terekam dalam sebuah unggahan akun media sosial Threads bernama @selaludisanaa, yang memperlihatkan warga duduk lesehan di ruang pelayanan akibat menumpuknya antrean, Rabu (27/08).
Dalam unggahan tersebut disebutkan antrean terjadi karena jumlah petugas operator pengurusan BPKB sangat terbatas. Hanya ada satu petugas yang menangani dokumen BPKB hasil program pemutihan pajak dan surat kendaraan yang digulirkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat sekitar empat hingga lima bulan lalu.
“Jadwal Pengambilan BPKB di @polrestabandung dari program Gubernur Jawa Barat @dedimulyadi71 pemutihan pajak dan STNK, 4-5 bulan yang lalu. Pak @aldi2003ts operator PIC BPKB-nya cuma satu orang, kasihan. Sampai menumpuk,” tulis akun tersebut.
Unggahan ini juga disertai keterangan tambahan yang bernada kritik:
“Lihat para wajib pajak kendaraan sampai numpuk lesehan begini, rakyat paling saleh seantero bumi.”
Tampak dalam video, warga menunggu giliran sambil duduk di lantai ruang pelayanan. Suasana terlihat padat dan sebagian warga terlihat pasrah menunggu panggilan.
Unggahan ini memancing berbagai komentar dari pengguna media sosial. Sebagian menyayangkan minimnya petugas yang melayani langsung masyarakat, sementara yang lain meminta pemerintah turun tangan menambah personel.
Seorang pengguna akun Threads bernama hendris_herres berkomentar:
“Mungkin petugas lain lagi ngadepin biro jasa. Sabar lah, namanya juga rakyat.”
Komentar lainnya datang dari akun anggiperd_ yang menandai akun resmi Dedimulyadi:
“@dedimulyadi71 bapa pang harewos keun tambah petugas na kitu,” tulisnya dalam bahasa Sunda, yang berarti permintaan agar ditambah petugas pelayanan.
Pengguna lain bernama alfanimarchiarto mempertanyakan prioritas pemerintah:
“Kenapa yang dibanyakin para dewan, bukan operator-operator kepentingan rakyat seperti ini.”
Program pemutihan pajak kendaraan bermotor di Jawa Barat, yang juga diikuti penerbitan ulang STNK dan BPKB, digelar beberapa bulan lalu untuk meringankan beban masyarakat sekaligus meningkatkan kepatuhan pajak kendaraan. Program ini memungkinkan masyarakat yang menunggak pajak mengurus dokumen kendaraan tanpa dikenai denda.
Namun, program ini berdampak pada melonjaknya volume dokumen yang harus diproses. Dengan terbatasnya sumber daya manusia, pelayanan di beberapa titik, termasuk Polresta Bandung, mengalami penumpukan.
Masyarakat berharap pemerintah dan pihak kepolisian segera menambah jumlah petugas operator agar pelayanan lebih cepat dan antrean tidak semakin panjang. Warga juga menginginkan sistem pengambilan dokumen yang lebih teratur, misalnya dengan pembagian jadwal yang jelas atau layanan berbasis daring.
Unggahan ini menjadi pengingat bahwa pelayanan publik memerlukan perencanaan matang, terutama setelah program besar seperti pemutihan pajak. Tanpa dukungan petugas yang memadai, dampak positif program bisa tertutupi keluhan masyarakat akibat antrean dan lambatnya layanan.
Situasi antrean panjang pengambilan BPKB di Polresta Bandung ini memperlihatkan tantangan nyata di lapangan. Meskipun program pemutihan pajak mendapat sambutan positif, pelaksanaannya perlu diimbangi dengan kesiapan sumber daya manusia dan fasilitas pelayanan.
Warga berharap pihak terkait segera melakukan langkah konkret, mulai dari penambahan petugas hingga perbaikan sistem antrean, agar hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan cepat dan nyaman dapat terwujud.
(Berita ini disusun berdasarkan unggahan akun media sosial dan tanggapan warganet, tanpa mengubah substansi pernyataan publik yang ada. Semua informasi disajikan sesuai kaidah jurnalistik, tanpa melebih-lebihkan dan tetap mengedepankan fakta yang terverifikasi.)
Editor: (Ahmad)












