Dugaan Pajak 3 Miliar Mengendap, Rumah Makan Padang Disorot

Balik­pa­pan. Snipernew id.

Prak­tik kepatuhan pajak kem­bali men­ja­di sorotan sete­lah muncul dugaan sebuah rumah makan Padang berna­ma “Upik” tidak menyetorkan pajak pen­jualan yang dipungut dari kon­sumen. Infor­masi yang beredar menye­butkan, nilai pajak yang diduga tidak dis­e­torkan terse­but men­ca­pai sek­i­tar Rp3 mil­iar.

Dugaan ini meman­tik per­ha­t­ian pub­lik kare­na seti­ap transak­si pem­be­lian dise­but telah dibebankan pajak kepa­da pelang­gan.
Berdasarkan penelusuran awal, pelang­gan yang makan di tem­pat terse­but men­gaku selalu dike­nakan kom­po­nen pajak dalam struk pem­ba­yaran.

Namun, muncul kecuri­gaan bah­wa pung­utan terse­but tidak sepenuh­nya dis­e­torkan kepa­da pemer­in­tah daer­ah melalui dinas pen­da­p­atan (Dis­pen­da). Jika benar ter­ja­di, prak­tik ini tidak hanya merugikan keuan­gan daer­ah, tetapi juga melang­gar prin­sip transparan­si dan kead­i­lan dalam sis­tem per­pa­jakan.

Seo­rang sum­ber yang eng­gan dise­butkan namanya meny­atakan bah­wa dugaan ini telah berlang­sung cukup lama.

“Seti­ap kon­sumen bayar pajak, tapi ada indikasi tidak masuk ke kas daer­ah. Nilainya tidak kecil,” ujarnya.

Mes­ki demikian, hing­ga kini belum ada perny­ataan res­mi dari pihak pen­gelo­la rumah makan maupun otori­tas terkait men­ge­nai kebe­naran infor­masi terse­but.

Secara hukum, apa­bi­la ter­buk­ti tidak menyetorkan pajak yang telah dipungut dari kon­sumen, maka tin­dakan terse­but berpoten­si melang­gar keten­tu­an dalam Undang-Undang per­pa­jakan.

Di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 ten­tang Keten­tu­an Umum dan Tata Cara Per­pa­jakan (UU KUP), yang men­gatur kewa­jiban wajib pajak dalam menghi­tung, memu­ngut, menyetor, dan mela­porkan pajak. Selain itu, pelang­garan juga dap­at meru­juk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 ten­tang Hubun­gan Keuan­gan antara Pemer­in­tah Pusat dan Pemer­in­tah Daer­ah, khusus­nya terkait pajak daer­ah.

Dalam keten­tu­an terse­but, seti­ap pelaku usa­ha yang memu­ngut pajak dari kon­sumen wajib menyetorkan­nya ke kas negara atau daer­ah. Jika tidak dilak­sanakan, maka dap­at dike­nakan sanksi admin­is­tratif beru­pa den­da, bun­ga, hing­ga pidana.

Anca­man pidana bahkan dap­at beru­pa kurun­gan pen­jara dan den­da yang besarnya men­ca­pai beber­a­pa kali lipat dari pajak yang tidak dis­e­torkan.

Penga­mat kebi­jakan pub­lik meni­lai, jika dugaan ini benar, maka per­lu dilakukan audit menyelu­ruh oleh instan­si berwe­nang. Transparan­si men­ja­di kun­ci agar keper­cayaan masyarakat ter­hadap sis­tem per­pa­jakan tetap ter­ja­ga.

“Ini bukan sekadar pelang­garan admin­is­trasi, tetapi bisa masuk ranah pidana jika ada unsur kesen­ga­jaan,” ujarnya.

Hing­ga beri­ta ini ditu­runk­an, pihak Dis­pen­da dihara­p­kan segera melakukan klar­i­fikasi dan inves­ti­gasi guna memas­tikan kebe­naran infor­masi terse­but. Pub­lik pun menan­ti langkah tegas aparat pene­gak hukum apa­bi­la dite­mukan adanya pelang­garan.

Kasus ini men­ja­di pengin­gat bah­wa kepatuhan pajak bukan hanya kewa­jiban hukum, tetapi juga ben­tuk kon­tribusi ter­hadap pem­ban­gu­nan daer­ah.

Tim