Dana Ketapang Sei Bamban Disorot, Dugaan Penyimpangan Capai Rp1,9 Miliar

Ser­dang Beda­gai —Snipernew.id

Pen­gelo­laan Dana Desa melalui Pro­gram Keta­hanan Pan­gan (Keta­pang) di Keca­matan Sei Bam­ban, Kabu­pat­en Ser­dang Beda­gai, Sumat­era Utara, kini men­ja­di sorotan pub­lik.

Pro­gram yang bersum­ber dari Dana Desa di sepu­luh desa terse­but diduga bermasalah dan berpoten­si menim­bulkan keru­gian keuan­gan negara hing­ga men­ca­pai Rp1,9 mil­iar.

Dugaan peny­im­pan­gan ini men­cu­at pada pelak­sanaan pro­gram Keta­pang yang meliputi pen­gadaan ter­nak lem­bu, pem­ban­gu­nan kan­dang, ser­ta pem­be­lian kendaraan opera­sion­al.

Sejum­lah kegiatan dini­lai tidak sesuai den­gan peren­canaan, min­im transparan­si, dan berpoten­si melang­gar keten­tu­an pen­gelo­laan Dana Desa.

Pro­gram Keta­pang dikelo­la melalui Badan Usa­ha Milik Desa Bersama (BUMDes Bersama/Bumdesma) tingkat keca­matan.

Struk­tur kepen­gu­ru­san Bumdes­ma juga men­u­ai kri­tik. Ket­ua dan sekre­taris Bumdes­ma dike­tahui berpro­fe­si seba­gai wartawan.

Kon­disi ini dini­lai tidak etis dan berpoten­si menim­bulkan kon­flik kepentin­gan, mengin­gat pen­gelo­laan Bumdes­ma seharus­nya dilakukan secara pro­fe­sion­al dan inde­pen­den.

Bahkan, sejum­lah pen­gu­rus lain­nya dise­but tidak berfungsi seba­gaimana mestinya, sehing­ga menim­bulkan dugaan adanya pem­biaran dan ker­ja sama dalam pen­gelo­laan pro­gram terse­but.

Dugaan peny­im­pan­gan semakin men­guat sete­lah masyarakat dan sejum­lah pihak melakukan penelusuran ter­hadap real­isasi pro­gram Keta­pang pada tahun anggaran ber­jalan.

Pro­gram ini dilak­sanakan di wilayah Keca­matan Sei Bam­ban, den­gan lokasi kan­dang ter­nak dise­but bera­da di Dusun III Desa Sei Buluh Estate, tepat­nya di belakang rumah Kepala Dusun setem­pat.

Masalah men­cu­at aki­bat adanya keti­dak­sesua­ian antara anggaran dan kon­disi di lapan­gan.

Ter­nak lem­bu yang dibeli jenis lem­bu Aceh den­gan har­ga sek­i­tar Rp10 juta per ekor, yang meru­pakan har­ga bib­it atau anakan.

Namun, secara fisik lem­bu terse­but dini­lai beruku­ran kecil dan tidak seband­ing den­gan har­ga pem­be­lian, ser­ta tidak memi­li­ki nilai jual yang sesuai.

Jum­lah lem­bu yang dibeli dise­but men­ca­pai 25 ekor, namun diduga tidak memenuhi spe­si­fikasi yang diren­canakan.

Selain itu, pen­gadaan kendaraan opera­sion­al beru­pa mobil pick­up juga diper­tanyakan.

Kendaraan terse­but diduga telah dibeli sebelum diusulkan secara res­mi den­gan har­ga sek­i­tar Rp152 juta.

pada­hal berdasarkan keten­tu­an pen­gadaan barang dan jasa yang bersum­ber dari Dana Desa, peng­gu­naan barang bekas tidak dibenarkan.

Pem­ban­gu­nan kan­dang lem­bu den­gan pagu anggaran sek­i­tar Rp85 juta turut men­ja­di sorotan.

Kan­dang terse­but diduga meng­gu­nakan mate­r­i­al bekas dan dini­lai tidak seband­ing den­gan nilai anggaran yang dialokasikan.

Berdasarkan infor­masi yang dihim­pun, seti­ap desa di Keca­matan Sei Bam­ban diduga diwa­jibkan menyetorkan sek­i­tar 20 persen Dana Desa untuk pelak­sanaan pro­gram Keta­pang di tingkat keca­matan.

Dari sepu­luh desa, total dana yang terkumpul diperki­rakan men­ca­pai Rp1,9 mil­iar. Namun, pen­gelo­laan dana terse­but dini­lai tidak akunt­abel dan diduga melang­gar Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ten­tang Desa ser­ta Per­me­nde­sa PDTT terkait pri­or­i­tas peng­gu­naan Dana Desa.

Atas kon­disi terse­but, masyarakat mende­sak Bupati Ser­dang Beda­gai Dar­ma Wijaya dan Inspek­torat Kabu­pat­en Ser­dang Beda­gai untuk segera melakukan audit menyelu­ruh.

Hing­ga beri­ta ini diter­bitkan, belum ada keteran­gan res­mi dari pihak pen­gelo­la Bumdes­ma maupun pemer­in­tah keca­matan.

Pub­lik pun menan­ti transparan­si dan pene­gakan hukum guna men­ja­ga keper­cayaan masyarakat ter­hadap pen­gelo­laan Dana Desa.

Tim