Pati, Jawa Tengah, SniperNew.id – Bupati Pati menjadi sorotan publik setelah pernyataannya terkait kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar 250% menuai kontroversi. Dalam unggahan akun Threads @folkonoha yang telah ditonton lebih dari 143 ribu kali, disebutkan bahwa Bupati Pati membantah telah menantang 50 ribu warga untuk melakukan aksi demonstrasi menolak kebijakan tersebut.
“Saya hanya menyampaikan secara terbuka, bukan menantang,” ujar Bupati, menanggapi pernyataan yang viral dan dianggap sebagai bentuk tantangan kepada warga. Ia menegaskan bahwa pernyataannya telah disalahartikan dan tidak pernah bermaksud menantang rakyat. Klarifikasi ini disampaikan setelah video yang memperlihatkan pernyataan sebelumnya ramai dibicarakan publik.
Namun, klarifikasi tersebut tidak sepenuhnya meredam kemarahan warga. Sebaliknya, unggahan tersebut memicu reaksi keras dari warganet di kolom komentar Threads.
Pengguna akun @wiek_inddrawaty menyoroti kenaikan PBB yang dianggap sangat memberatkan. Ia menulis,
“PBB pajaknya 250%?? Serius? Gilaaa, nyekek leher rakyat gak tanggung-tanggung.. klo di DKI Jkt, udah tamat riwayatmu pak.”
Sementara itu, akun @dariussimko menyampaikan kritik tajam terhadap kepemimpinan Bupati.
“Udah mulai mau nangis mukanya. Kemarin sombong setengah mati, janji pemilu manis setengah mati. Dia bilang ‘Rakyat saya’, Rakyat Pati adalah rakyat Indonesia bukan rakyatnya Sudewo.
Waktumu sudah habis pak. Sudah terlalu banyak menyakiti rakyat. Demo 13 Agustus jangan berhenti sampai dia turun. Jangan berhenti pada dibatalkannya kenaikan PBB. SAMPAI BUPATINYA TURUN.”
Komentar ini mendapat respons besar dari warganet dengan 500 tanda suka dan banyak balasan.
Bupati juga dituduh tidak konsisten oleh akun @sudiyonodendi.
“Katanya jangankan 5 ribu… didemo 50 ribu pun tak gentar (ini kalau bukan nantang apa namanya). Sekarang kok ngomongnya lain… jadi pemimpin itu jangan mencla-mencle (nggak konsisten)…
Aslinya takut didemo ya pak, makanya jangan arogan… masih digaji dari pajak rakyat aja songong… mikiiir…!!!”
Pernyataan ini mencerminkan kekecewaan warga atas inkonsistensi sikap pejabat publik dalam menangani isu sensitif yang menyangkut kepentingan masyarakat.
Akun @pujangga_deso bahkan menantang Bupati untuk menonton ulang videonya sendiri, bukan sekadar mengklarifikasi secara sepihak.
“Coba Bupati disuruh me-replay video dia sendiri… jangan klarifikasi pembenaran sendiri… trus katanya satpol PP tidak anarkis. Perlihatkan video satpol PP yang cewek ngewakwak dan merampas air mineral ke dalam truk…”
Sorotan ini memperlihatkan adanya keresahan warga tidak hanya soal pernyataan Bupati, tetapi juga tindakan aparat pemerintah daerah dalam merespons situasi di lapangan.
Tidak hanya isu PBB, akun @itsme.flightmode juga menyeret isu kriminal lain yang sempat melibatkan warga Pati, sebagai bentuk sindiran terhadap kepemimpinan Bupati.
“Warganya ‘maaf’ kenarin-kenarin ada yg tersangkut penggelapan mobil rental sampai pemilik rental tewas. Sekarang bupatinya ngeles, statement udah keluar sekarang dia ralat. Tumbangin aja.”
Komentar itu diperkuat oleh akun @ekanda1612 yang menyatakan,
“Sudah ada bukti digitalnya pun masih aja berbohong. Tipikal pejabat Indonesia kali.”
Di tengah gelombang kritik, muncul pula ajakan untuk melakukan gerakan lebih besar. Akun @nanoe_wijanarko menulis,
“Yuk lengserin yuk warga Pati bisa yuukk….. bantuin doa dr jauh yak?!”
Komentar ini menunjukkan bahwa amarah publik telah mencapai titik di mana mereka mempertimbangkan aksi politik untuk menurunkan pemimpin daerah yang dianggap tidak berpihak pada rakyat.
Pernyataan Bupati Pati yang sempat memicu kontroversi telah memunculkan gejolak baru di tengah masyarakat. Klarifikasi yang disampaikan bahwa dirinya tidak pernah menantang rakyat justru dianggap sebagai bentuk cuci tangan atas pernyataan sebelumnya yang telah beredar luas dan didokumentasikan.
Dengan lonjakan PBB hingga 250% yang dianggap mencekik rakyat kecil, masyarakat merasa suara mereka diabaikan. Respons keras di media sosial menjadi cerminan nyata kekecewaan publik terhadap pemimpin daerah yang dinilai tidak peka terhadap beban ekonomi rakyat.
Sementara itu, rencana aksi demonstrasi besar-besaran pada 13 Agustus yang disebutkan oleh warganet menjadi sinyal kuat bahwa isu ini belum selesai. Publik menanti langkah konkret dari pemerintah daerah — apakah akan mendengarkan suara rakyat atau justru semakin kehilangan kepercayaan publik.
Kejadian ini menjadi pelajaran penting bagi pejabat publik bahwa setiap pernyataan yang disampaikan di ruang publik memiliki konsekuensi. Klarifikasi sepihak tanpa akuntabilitas hanya akan memperburuk citra dan memperlebar jarak antara pemerintah dan rakyat.
(Sumber: Threads @folkonoha & komentar warganet)













