Wamendagri: PSU Papua Jadi Tolak Ukur Demokrasi Kawasan Timur

Jayapura, SniperNew.id – Proses Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua resmi dimulai dengan pelepasan logistik yang dipimpin Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk, Senin (4/8/2025), di Ex Terminal Entrop, Kota Jayapura. PSU ini merupakan tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan dinilai menjadi momen krusial dalam menjaga martabat demokrasi, khususnya di kawasan timur Indonesia.

Dalam pidatonya, Wamendagri Ribka Haluk menegaskan bahwa pelaksanaan PSU bukan hanya sekadar pengulangan teknis pemilu, melainkan bentuk tanggung jawab konstitusional yang harus dijalankan secara bermartabat. “PSU ini adalah barometer demokrasi di wilayah timur Indonesia. Jangan hanya dianggap sebagai kewajiban administratif, tapi jadikan ini sebagai pembuktian bahwa Papua mampu menjadi contoh pelaksanaan demokrasi yang bermutu,” ujar Ribka di hadapan para pejabat dan tamu undangan.

Ribka menyampaikan bahwa semangat gotong royong, koordinasi lintas sektor, serta sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi fondasi kuat dalam menyukseskan PSU. Ia juga mengapresiasi keterlibatan seluruh pihak, mulai dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), aparat TNI dan Polri, serta masyarakat sipil yang telah bekerja keras demi kelancaran pelaksanaan PSU ini.

Menurutnya, keberhasilan PSU akan sangat ditentukan oleh integritas lembaga penyelenggara. Oleh karena itu, Ribka mengingatkan KPU dan Bawaslu untuk bekerja secara profesional, berani, dan bebas dari intervensi. “Jangan ada ruang bagi manipulasi, pelanggaran, apalagi intimidasi. Jaga kepercayaan publik, karena satu kesalahan bisa menurunkan legitimasi seluruh proses,” tegasnya.

Wamendagri juga menyoroti pentingnya netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam proses demokrasi. Ia menekankan bahwa ASN harus menjadi pilar kepercayaan publik, bukan justru menjadi aktor politik tersembunyi yang mencederai proses pemilu.

Dalam konteks sosial-politik Papua yang kompleks, PSU ini juga menjadi momentum membangun kepercayaan warga terhadap sistem demokrasi. Ribka secara khusus mengajak masyarakat Papua untuk datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan menggunakan hak pilihnya secara bijak. “Gunakan suara Anda untuk masa depan Papua. Tunjukkan bahwa masyarakat kita adalah masyarakat yang cerdas, cinta damai, dan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat,” katanya.

Lebih lanjut, Ribka menyoroti bahwa pelaksanaan PSU tentu memiliki konsekuensi logistik dan anggaran yang besar. Namun, ia mengingatkan bahwa semua pihak memiliki tanggung jawab moral dalam menggunakan dana publik. “Uang yang digunakan untuk PSU ini seharusnya bisa digunakan untuk membangun jalan, memperbaiki sekolah, atau menyediakan layanan kesehatan. Maka dari itu, jangan sia-siakan proses ini. Kita bertanggung jawab kepada rakyat,” ujar Ribka dengan nada serius.

Ia juga berharap PSU ini dapat membawa optimisme dan keyakinan baru terhadap masa depan demokrasi di Papua. Baginya, pelaksanaan ulang bukan berarti kemunduran, melainkan kesempatan untuk melakukan pembenahan yang lebih baik.

“Masyarakat Papua menaruh harapan besar. Jangan nodai proses ini dengan kecurangan atau kelalaian. Demokrasi bukan soal siapa yang menang, tetapi tentang penghormatan terhadap suara rakyat,” tambah Ribka.

Ribka menutup sambutannya dengan doa agar proses PSU berjalan lancar, damai, dan memberikan kontribusi positif bagi pembangunan Papua secara menyeluruh. “Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa meridai setiap langkah kita. Mari kita jaga proses ini sebagai bentuk penghormatan tertinggi kepada rakyat,” tutupnya.

Acara pelepasan logistik PSU ini dihadiri sejumlah tokoh penting, termasuk Penjabat Gubernur Papua Agus Fatoni, anggota KPU RI Koordinator Wilayah Papua Iffa Rosita, Ketua KPU Provinsi Papua Diana Dorthea Simbiak, Wali Kota Jayapura Abisai Rollo, serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Papua. Kehadiran mereka memperlihatkan keseriusan dan kekompakan antar lembaga dalam mengawal PSU ini hingga tuntas.

Penjabat Gubernur Papua, Agus Fatoni, yang turut mendampingi Wamendagri, menyatakan bahwa pihaknya telah menyiapkan berbagai dukungan teknis dan logistik guna memastikan pelaksanaan PSU berjalan lancar dan aman. “Kami ingin memastikan bahwa hak demokratis setiap warga terlindungi dan dihormati,” katanya.

Sementara itu, Ketua KPU Provinsi Papua, Diana Dorthea Simbiak, menyampaikan bahwa seluruh jajaran KPU di daerah telah diberikan pelatihan tambahan dan supervisi guna meminimalisir kesalahan teknis yang terjadi pada pemungutan suara sebelumnya.

“Kami belajar dari pengalaman dan akan bekerja keras untuk menjaga kualitas proses serta hasil PSU. Ini bukan sekadar koreksi, tapi momentum kebangkitan demokrasi Papua,” ujarnya.

Tak hanya itu, Ketua Bawaslu Provinsi Papua juga menegaskan bahwa pengawasan akan dilakukan secara ketat di setiap tahapan PSU. Mereka akan menindak tegas semua bentuk pelanggaran dan akan membuka kanal pengaduan publik untuk memperkuat akuntabilitas.

Masyarakat Papua pun menyambut positif proses PSU ini. Sejumlah tokoh adat dan tokoh agama di Jayapura menyatakan dukungan moral mereka terhadap proses demokrasi damai dan jujur. “Kami ingin proses ini mengembalikan kepercayaan masyarakat Papua terhadap negara dan demokrasi,” ungkap seorang tokoh adat yang turut hadir dalam acara pelepasan logistik.

PSU yang berlangsung di beberapa daerah di Papua ini akan menjadi perhatian nasional, mengingat dinamika sosial dan tantangan geografis yang dihadapi. Namun semangat kolaborasi lintas sektor serta dukungan masyarakat diharapkan mampu membawa pelaksanaan PSU ke arah yang positif dan konstruktif.

Dengan pelaksanaan yang jujur, adil, dan transparan, Papua berpotensi besar menjadi simbol keberhasilan demokrasi Indonesia dari wilayah timur. Momentum PSU ini menjadi pengingat bahwa meskipun ada kendala dalam proses demokrasi, selalu ada ruang untuk memperbaiki dan memperkuatnya selama semua pihak menjaga integritas dan komitmen untuk rakyat.

(Puspen Kemendagri – 4 Agustus 2025)

Editor: (Darmawan)