Kinerja APH di Kabupaten Maros Diduga Menyimpang, LSM Desak Langkah Tegas

Maros, SniperNew.id - Kin­er­ja aparat pene­gak hukum (APH) di Kabu­pat­en Maros kini ten­gah men­ja­di sorotan tajam sete­lah berba­gai lapo­ran yang men­gungkap dugaan adanya peny­im­pan­gan dalam tugas mere­ka.

Meskipun belum ada kasus besar yang terungkap, lapo­ran dari beber­a­pa Lem­ba­ga Swa­daya Masyarakat (LSM) menun­jukkan adanya kekhawati­ran men­dalam men­ge­nai efek­tiv­i­tas dan transparan­si insti­tusi pene­gak hukum, Rabu (28/08/2024).

Ket­ua LSM Lidik Pro Maros, Ismar, S.H., menyam­paikan keti­dakpuasan­nya ter­hadap Unit Tin­dak Pidana Korup­si (Tipikor) Pol­res Maros yang dip­impin oleh Ipda Sukar­man.

Menu­rut Ismar, unit ini belum menun­jukkan kema­juan yang sig­nifikan dalam penan­ganan kasus-kasus korup­si, yang berpoten­si merusak keper­cayaan masyarakat.

“Kami meni­lai bah­wa eval­u­asi men­dalam dan per­baikan mende­sak diper­lukan agar APH dap­at bek­er­ja lebih efek­tif dan transparan,” tegas Ismar.

Ismar juga menam­bahkan bah­wa beber­a­pa lapo­ran yang telah dis­am­paikan masih belum men­da­p­atkan tang­ga­pan yang jelas.

“Jan­gan sam­pai ada per­mainan dalam penan­ganan lapo­ran. Yang pal­ing dis­ayangkan adalah keti­ka kami mema­sukkan lapo­ran ke Pol­res, selalu dikatakan bah­wa lapo­ran ini sudah ada di Pol­da, namun tidak per­nah ada buk­ti konkret yang diberikan,” ungkap­nya.

Abdul Malik dari LSM KIPFA RI Maros juga men­gungkap­kan kekhawati­ran yang sama, tetapi kali ini menyen­tuh fasil­i­tas di RSUD dr La Palaloi.

Malik mela­porkan bah­wa sejum­lah fasil­i­tas vital rumah sak­it terse­but memer­lukan pem­baru­an untuk memas­tikan pelayanan yang memadai.

“Kami mende­sak pihak terkait untuk segera menan­gani masalah ini agar fasil­i­tas kese­hatan dap­at memenuhi stan­dar yang dihara­p­kan,” ungkap Malik.

Aktivis LSM Lemki­ra, Ismail Tan­tu, mem­per­lu­as kri­tiknya kepa­da Pol­res Maros dan Kejak­saan den­gan meny­oroti kurangnya transparan­si dan komu­nikasi dari insti­tusi terse­but.

“Masyarakat mem­bu­tuhkan keje­lasan dan respons yang cepat ter­hadap lapo­ran yang masuk. Kin­er­ja yang kurang transparan dap­at mengikis keper­cayaan pub­lik,” ujar Tan­tu.

Selain itu, Tan­tu juga mengkri­tik proyek pen­ingkatan jalan di kawasan kan­tor Bupati Maros, yang menelan anggaran sek­i­tar 5 mil­iar rupi­ah.

Menu­rut­nya, pen­gawasan ketat ter­hadap proyek-proyek semacam ini san­gat pent­ing untuk memas­tikan tidak ada penyalah­gu­naan anggaran.

“Kami mem­inta agar seti­ap proyek pub­lik dipan­tau secara ketat untuk men­ja­ga akunt­abil­i­tas dan transparan­si,” tegas Tan­tu.

Hing­ga beri­ta ini ditu­runk­an, penulis masih berusa­ha menghubun­gi semua pihak terkait untuk men­da­p­atkan klar­i­fikasi res­mi men­ge­nai isu-isu yang dila­porkan oleh masyarakat dan LSM. (Syam­sir)