17+8 Tuntutan Rakyat: Suara Aktivis Dan Influencer Mengetuk DPR Untuk Indonesia Berbenah

Berita Terkait

Jakarta, SniperNew.id – Suasana berbeda terlihat di depan Gedung DPR RI ketika sejumlah aktivis bersama influencer datang membawa map berwarna cerah dengan tulisan “17+8 Tuntutan Rakyat”. Aksi itu bukan sekadar simbolis, melainkan penyerahan dokumen berisi 17 tuntutan jangka pendek dan 8 tuntutan jangka panjang dari rakyat Indonesia kepada lembaga legislatif.

Langkah ini menjadi perhatian publik setelah akun media sosial Folk Hype (@folk.hype) mengunggah dokumentasi berupa video dan keterangan resmi. Dalam unggahan tersebut tertulis.

“Para aktivis hingga influencer menyerahkan tuntutan rakyat ‘17+8’ atau 17 tuntutan jangka pendek dan 8 tuntutan jangka panjang ke DPR RI. Penyerahan dilakukan oleh perwakilan Kolektif 17+8 Indonesia Berbenah dan langsung diterima oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Fraksi Partai Gerindra Andre Rosiade dan anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PDIP Rieke Diah Pitaloka. Tuntutan sudah diserahkan, semoga pemerintah Indonesia khususnya DPR RI cepat berbenah.”

Dalam aksi ini, yang terlibat adalah para aktivis muda, influencer, dan komunitas yang menamakan diri Kolektif 17+8 Indonesia Berbenah. Mereka menyerahkan dokumen kepada dua anggota DPR RI, yakni Andre Rosiade (Wakil Ketua Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra) dan Rieke Diah Pitaloka (anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDIP).

Jalan Merah di Pedalaman, Warga Harap Pembangunan Segera Terealisasi

Di antara mereka yang hadir, terlihat anak-anak muda membawa poster berwarna pink bertuliskan “17+8 Tuntutan Rakyat” serta lembar kertas biru berisi naskah tuntutan. Momentum ini juga diabadikan dalam bentuk foto dan video yang viral di media sosial.

Peristiwa ini adalah penyerahan resmi dokumen 17+8 tuntutan rakyat, terdiri dari 17 tuntutan jangka pendek dan 8 tuntutan jangka panjang. Meski isi detail tuntutan tidak dijabarkan penuh dalam unggahan, tetapi dari komentar publik dapat ditangkap bahwa salah satu poin menyangkut hukuman mati untuk koruptor.

Unggahan video itu menampilkan suasana serius: para aktivis berdiri di depan pagar dengan ekspresi tegas, menyerahkan dokumen langsung kepada perwakilan DPR. Momen ini menjadi simbol bahwa suara rakyat bisa disalurkan melalui jalur formal, meski dengan cara sederhana di luar gedung parlemen.

Unggahan dari akun Folk Hype menyebut peristiwa itu berlangsung beberapa jam sebelum dipublikasikan. Dalam keterangan tertulis, unggahan dibuat 59 menit sebelum tangkapan layar, sehingga dapat dipastikan bahwa aksi ini masih sangat segar dan baru terjadi di hari yang sama.

Lokasi kegiatan adalah Kompleks DPR RI, Jakarta. Namun berdasarkan komentar warganet, penyerahan dilakukan bukan di dalam ruang sidang atau gedung utama, melainkan di luar pagar DPR RI, tepat di pinggir jalan depan gedung. Hal ini sempat menimbulkan kritik dari netizen, yang menilai acara seremonial semestinya dilakukan di ruang resmi agar lebih bermartabat.

Penyerahan tuntutan ini dilakukan sebagai bagian dari gerakan Indonesia Berbenah. Para aktivis dan influencer ingin menyuarakan keresahan masyarakat terkait berbagai masalah bangsa yang mendesak untuk diperbaiki.

Bantuan Aceh Tamiang Belum Merata

Tagline “17+8” dipilih sebagai simbol 17 tuntutan jangka pendek yang dianggap mendesak serta 8 tuntutan jangka panjang yang bersifat strategis demi masa depan. Harapannya, pemerintah khususnya DPR RI dapat menindaklanjuti tuntutan ini dengan kebijakan nyata.

Dalam unggahan tertulis, akun Folk Hype menyampaikan doa. “Semoga pemerintah Indonesia khususnya DPR RI cepat berbenah.”

Proses penyerahan dilakukan dengan cara sederhana: perwakilan Kolektif 17+8 berdiri di luar pagar DPR RI sambil membawa poster, lalu menyerahkan dokumen kepada anggota DPR. Video memperlihatkan mereka memegang kertas berwarna cerah sebagai simbolisasi.

Penyerahan ini langsung diterima oleh Andre Rosiade dan Rieke Diah Pitaloka, yang tampak hadir di lokasi. Momen ini kemudian didokumentasikan, dibagikan ke media sosial, dan segera menuai tanggapan warganet.

Respons warganet terhadap unggahan ini beragam, seperti yang terekam pada kolom komentar akun Threads Folk Hype. Berikut beberapa komentar netizen:

“Generasi bangsa terus maju” – tulis akun @wisnulaiya, memberikan apresiasi positif kepada anak muda yang berani menyuarakan aspirasi rakyat.

“Inimah pesenan zizeh arhan wgwgwg, ngapain dah influenseer” – komentar akun @muhammadfidaa, bernada sinis dan mempertanyakan peran influencer dalam aksi tersebut.

“Kenapa tidak di dlm gedung, knp hrs dipinggir jln, Semoga tidak dilencengkan berkas tuntutan 17+8,” – ungkap akun @nayyzm, menyuarakan kekhawatiran soal formalitas penyerahan yang tidak dilakukan di ruang resmi DPR.

“Ada hukuman mati untuk koruptor??” – tanya akun @aan.to2r, menyoroti salah satu isi tuntutan yang dianggap krusial dan kontroversial.

Berbagai komentar ini menggambarkan bagaimana publik menaruh perhatian besar, baik dalam bentuk dukungan, kritik, maupun pertanyaan kritis terhadap isi tuntutan tersebut.

Bikin Melongo! Pengamen Pakai QRIS, Recehan Jadi Nggak Relevan Lagi?

Gerakan 17+8 Tuntutan Rakyat lahir dari keresahan masyarakat yang ingin melihat Indonesia berbenah. Walau detail 25 poin tuntutan tidak seluruhnya terbuka dalam unggahan, semangat yang dibawa cukup jelas: rakyat menghendaki perubahan nyata.

Beberapa isu yang disinyalir masuk dalam tuntutan antara lain:

1. Penegakan hukum yang lebih tegas, khususnya terhadap korupsi.

2. Reformasi ekonomi agar lebih berpihak kepada rakyat kecil.

3. Transparansi dalam kebijakan publik.

4. Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan.

5. Perlindungan lingkungan dan keberlanjutan.

Fenomena ini menunjukkan dua hal penting:

1. Peran anak muda dan influencer – Kehadiran influencer dalam gerakan sosial-politik kini menjadi tren. Mereka mampu mengangkat isu serius ke ranah publik yang lebih luas karena pengaruh di media sosial.

2. Kritik terhadap prosedur formal – Sebagian warganet menyoroti bahwa penyerahan dokumen sebaiknya dilakukan dalam forum resmi DPR, bukan di luar pagar. Kritik ini valid, karena menyangkut legitimasi formal dokumen tersebut.

Namun, langkah ini tetap punya makna simbolik: suara rakyat disampaikan langsung, tanpa terhalang birokrasi.

Penyerahan 17+8 Tuntutan Rakyat oleh aktivis dan influencer ke DPR RI menjadi momentum penting dalam perjalanan demokrasi Indonesia. Walau masih menuai pro-kontra, aksi ini menegaskan bahwa masyarakat, khususnya generasi muda, tidak tinggal diam terhadap permasalahan bangsa.

Harapan publik kini tertuju pada bagaimana DPR RI menindaklanjuti dokumen tersebut. Jika benar-benar dibahas dan diimplementasikan, tuntutan ini bisa menjadi jalan bagi Indonesia untuk benar-benar berbenah.

Sebagaimana doa yang disampaikan dalam unggahan akun Folk Hype. “Tuntutan sudah diserahkan, semoga pemerintah Indonesia khususnya DPR RI cepat berbenah.” (Ahmad)

Post Views: 348