Lampung Barat, SniperNew.id - Kekhawatiran dan kegelisahan melanda warga sekitar kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBS) di Lampung Barat. Pasalnya, sejumlah warga melaporkan adanya penampakan harimau liar yang diduga mulai memasuki kebun dan lahan warga. Kejadian ini memunculkan kekhawatiran akan keselamatan, terutama bagi para petani yang sehari-hari mencari nafkah di kawasan sekitar hutan lindung.
Dalam unggahan Facebook oleh akun bernama Udo Fatien Foures, terlihat jelas sebuah spanduk peringatan bergambar harimau dengan tulisan besar bertuliskan:
“WASPADA!!!
Jangan Memasuki Kawasan TNBBS!
Jangan Beraktivitas di Kebun Perbatasan Pada:
Jam Rawat Sore
Hingga Pagi Hari
Jangan Berurusan Tanpa Massa
Utamakan Selamat
Informasikan Situasi”
Spanduk ini tampak dipasang di area hutan dengan pengawasan Dewan Pengurus Persatuan Petani Lampung Barat. Imbauan keras ini ditujukan kepada masyarakat agar tidak memasuki wilayah TNBS demi keselamatan jiwa.
Unggahan ini menuai respons besar dari netizen, khususnya masyarakat sekitar yang juga merasakan keresahan akibat konflik antara manusia dan satwa liar yang kian meningkat. Berikut ini beberapa komentar dari warga yang menyoroti berbagai sisi permasalahan tersebut:
Bang Bondil menyuarakan kritik terhadap pemerintah:
“Terlalu pintar pemerintah ngomong gak akan menang lawan otak pintar, tapi kalau diajak ngoret kebun ngos-ngosan dia. Maksudnya sebelum membuat aturan, rasakan apa yang dirasakan rakyat petani di sana. Mau gak dia ngejamin atau memberi lahan pada rakyat yang memang membutuhkan.”
Edy S Edy S memberikan saran teknis dalam kondisi darurat:
“Tapi ingat ketika nembak diusahakan dari dada ke atas maksudnya kalau nggak dada, kepala nya.”
Sution Sutra Hadi menekankan bahwa nyawa manusia lebih penting:
“Pas tuh mahal harga harimau dibanding nyawa manusia.”
Rueslie menyoroti teknis foto:
“Apa cuma aku yang susah membaca yang tulisan terbalik karena kamera depan?”
Nizam Farhan menyarankan solusi fisik:
“Bagaimana kalau di batas TNBS-nya dipagar besi pembatas, biar manusia tidak bisa masuk, harimau pun tak bisa keluar.”
Irfan mengkritik pejabat daerah:
“Bupatinya gak cerdas… tidak bisa memperjuangkan rakyatnya.”
Dul menyampaikan kondisi warga yang trauma. “Itu bener bikin yang lewat mau ke Suoh atau dari Suoh trauma dan ketakutan.”
Any Hafizah menuntut keadilan:
“Coba BKN hanya himbauan ini jangan itu, tapi dipikirkan juga, di situ banyak saudara kita yang sedang mencari uang untuk kebutuhan hidup keluarganya. Jangan hanya memberi peraturan tanpa ada rasa keadilan.”
Toni Tama menambahkan sentilan tajam. “Lah emang selama ini mereka bertanggung jawab?”
Mas Sobar menuliskan:
“Mulai awal sampai sekarang gak ada yang bertanggung jawab.”
Naryaatmaja Weh:
“Gimana mau tanggung jawab, dia sendiri yang melepas kan HS nya.”
Ali Content menyimpulkan:
“Kemunduran.”
Eko Akang melontarkan sindiran tajam:
“Itu yang nyuruh jadikan hutan tempat tinggalnya juga jadi hutan kembali… Biar adil dulu, semuanya jadi hutan semua.”
Dewi Aryani:
“Kalau bisa yang ngelepasin dikasih ke harimau.”
Putra Juaristan menyatakan keprihatinannya:
“Hewan dilindungi, manusia gak dilindungi. Hadeh, ngeri. Indonesia semakin kacau.”
Suman Tri membalas bahwa komentar itu adalah status netizen.
Anda SA Anda SA:
“Yang dilindungi negara sekarang koruptor sama binatang buas. Kalau petani, masa bodo katanya.”
Satri Ani dengan kalimat lugas dan doa menyentuh. “Kalau memang benar pajak mintaklah sama harimau, pemerintah sama diktu. Semoga warga petani dilindungi Allah SWT. Aamiin ya Rabb.”
Dari unggahan dan komentar-komentar tersebut, tampak jelas bahwa konflik antara manusia dan satwa liar di Lampung Barat, khususnya harimau yang masuk ke pemukiman atau lahan pertanian, menjadi permasalahan serius yang belum terselesaikan secara adil dan efektif.
Sebagian masyarakat merasa bahwa kebijakan pemerintah cenderung hanya melindungi satwa tanpa mempertimbangkan keselamatan dan kebutuhan hidup warga, terutama para petani yang menggantungkan hidup dari lahan di sekitar kawasan TNBS. Mereka menginginkan solusi yang adil, konkret, dan tidak hanya berupa larangan atau imbauan semata.
Isu ini menegaskan perlunya koordinasi antara pemerintah daerah, pengelola TNBS, serta komunitas petani dan masyarakat lokal untuk merumuskan kebijakan yang mengedepankan perlindungan manusia sekaligus konservasi satwa. Keseimbangan antara hak hidup manusia dan pelestarian lingkungan menjadi hal yang tak bisa ditawar dalam penanganan konflik semacam ini.
Catatan Redaksi:
Konflik manusia dan satwa liar seperti ini bukan hanya terjadi di Lampung Barat. Di banyak wilayah hutan Indonesia, kasus serupa berulang dengan narasi yang sama keterbatasan ruang hidup satwa karena pembukaan lahan, hingga tekanan ekonomi masyarakat lokal. Diperlukan langkah sistemik dan kolaboratif agar konflik ini tidak berujung pada kehilangan nyawa, baik manusia maupun hewan yang dilindungi.
Editor: (Ahmad)













