Lampung Perkuat Strategi Atasi Konflik Manusia–Satwa Liar

Lampung, SniperNew.id – Pemerintah Provinsi Lampung terus memperkuat langkah strategis dalam mengatasi konflik antara manusia dan satwa liar, terutama yang melibatkan gajah serta harimau sumatera. Hal ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Penanggulangan Konflik Manusia–Satwa Liar yang digelar di Ruang Sakai Sambaiyan, Rabu (13/8/2025).

Rakor ini dihadiri oleh jajaran Pemerintah Provinsi Lampung, tim teknis terkait, serta perwakilan instansi yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan satwa dan konservasi alam. Wakil Gubernur Lampung, Chusnunia Chalim atau yang akrab disapa Jihan Nurlela, memimpin langsung jalannya rapat tersebut.

Dalam sambutannya, Wagub Jihan menegaskan pentingnya koordinasi yang kuat dan berkesinambungan untuk mengatasi permasalahan konflik manusia dengan satwa liar yang kerap terjadi di beberapa wilayah Lampung. Menurutnya, masalah ini bukan hanya persoalan ekologis, tetapi juga menyangkut keselamatan warga dan kelestarian keanekaragaman hayati.

“Kita perlu melakukan verifikasi ulang terhadap SK Tim Koordinasi agar personel yang terlibat benar-benar siap menjalankan tugas di lapangan. Selain itu, penyusunan SOP yang jelas dan mudah dipahami oleh seluruh pihak adalah langkah penting agar penanganan konflik berjalan efektif dan cepat,” ujar Wagub Jihan.

Ia menambahkan bahwa mitigasi jangka panjang menjadi kunci keberhasilan dalam mengurangi potensi bentrokan antara manusia dan satwa liar. Salah satu strategi yang diusulkan adalah memperkuat patroli kawasan rawan konflik, menyediakan jalur perlintasan satwa, dan melakukan edukasi kepada masyarakat mengenai tata cara berinteraksi yang aman dengan satwa liar.

Provinsi Lampung memiliki sejumlah kawasan hutan yang menjadi habitat penting gajah sumatera (Elephas maximus sumatranus) dan harimau sumatera (Panthera tigris sumatrae). Namun, pembukaan lahan, perambahan hutan, dan perburuan liar telah mempersempit ruang gerak satwa ini, mendorong mereka keluar dari habitat alami dan memasuki wilayah pemukiman.

Data dari berbagai instansi menunjukkan, insiden konflik manusia dengan satwa liar di Lampung cenderung meningkat dalam lima tahun terakhir. Banyak di antaranya berakhir tragis, baik bagi warga maupun satwa yang terlibat. Oleh karena itu, pemerintah daerah merasa perlu memperkuat strategi penanggulangan agar kejadian serupa dapat diminimalisir.

Wagub Jihan menjelaskan bahwa upaya pencegahan tidak cukup dilakukan secara reaktif setelah konflik terjadi. Pendekatan proaktif seperti rehabilitasi habitat, pengembangan kawasan penyangga, dan pemberdayaan masyarakat sekitar hutan dinilai jauh lebih efektif.

Rakor ini juga membahas pentingnya kolaborasi lintas sektor, termasuk keterlibatan TNI, Polri, Balai Besar Taman Nasional, lembaga swadaya masyarakat (LSM) konservasi, dan masyarakat adat yang tinggal di sekitar kawasan hutan.

“Semua pihak harus berada pada satu pemahaman dan tujuan yang sama. Tanpa koordinasi yang baik, penanganan konflik akan berjalan lambat, bahkan berpotensi menimbulkan masalah baru,” tegas Wagub Jihan.

Dalam kesempatan tersebut, berbagai perwakilan instansi memberikan masukan teknis. Di antaranya adalah perlunya teknologi pemantauan seperti kamera trap dan sistem peringatan dini berbasis SMS atau aplikasi untuk menginformasikan pergerakan satwa liar di sekitar permukiman warga.

Selain itu, beberapa pihak juga mengusulkan peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan mitigasi konflik, termasuk teknik pengusiran satwa liar yang aman tanpa melukai, serta prosedur evakuasi darurat ketika satwa masuk ke area berisiko.

Mitigasi jangka panjang yang dibahas dalam Rakor meliputi:

1. Perbaikan Habitat Satwa – Melakukan reboisasi dan menjaga kawasan hutan lindung agar tetap menjadi sumber pakan dan tempat tinggal bagi satwa liar.

2. Pembangunan Koridor Satwa – Membuat jalur perlintasan yang aman sehingga satwa dapat berpindah dari satu kawasan hutan ke kawasan lain tanpa melewati permukiman.

3. Pendidikan dan Sosialisasi – Mengedukasi masyarakat, khususnya yang tinggal di sekitar kawasan rawan konflik, tentang pentingnya menjaga kelestarian satwa dan cara mencegah bentrokan.

4. Penguatan Regulasi dan Penegakan Hukum – Memberlakukan sanksi tegas bagi pihak yang merusak habitat atau melakukan perburuan liar.

Pemerintah Provinsi Lampung menegaskan komitmennya untuk terus melindungi satwa liar sekaligus menjaga keselamatan masyarakat. Menurut Wagub Jihan, hal ini sejalan dengan visi “Lampung Maju Menuju Indonesia Emas”, di mana kelestarian lingkungan menjadi bagian integral dari pembangunan daerah.

Rakor ini juga menjadi momentum evaluasi terhadap kinerja tim penanggulangan konflik yang telah berjalan selama ini. Beberapa kendala yang dihadapi di lapangan, seperti keterbatasan anggaran, peralatan, dan tenaga lapangan, diharapkan dapat diatasi dengan dukungan lintas sektor dan kebijakan anggaran yang tepat sasaran.

“Keberhasilan penanggulangan konflik manusia dan satwa liar bukan hanya diukur dari berkurangnya insiden, tetapi juga dari meningkatnya kesadaran masyarakat dan terjaganya populasi satwa yang dilindungi,” pungkas Wagub Jihan.

Dengan adanya langkah strategis yang dibahas dalam Rakor ini, diharapkan insiden konflik dapat ditekan seminimal mungkin. Lampung memiliki potensi besar sebagai daerah yang ramah satwa liar sekaligus aman bagi masyarakatnya. Keberhasilan program ini juga diharapkan menjadi model bagi provinsi lain di Indonesia yang menghadapi masalah serupa.

Melalui kerja sama erat, dukungan kebijakan yang kuat, serta komitmen semua pihak, keseimbangan antara kelestarian alam dan kebutuhan manusia dapat terwujud. Ini menjadi tantangan sekaligus peluang bagi Lampung untuk menunjukkan bahwa pembangunan dan konservasi bisa berjalan beriringan demi masa depan yang lebih baik. (Darm)