Jakarta, SniperNew.id – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir mengajak seluruh kepala desa di Indonesia untuk berperan aktif mendukung program-program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Ajakan itu disampaikan Tomsi saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Dewan Pengurus Pusat (DPP) Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Tahun 2025 di Kantor Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemendagri, Jakarta, Jumat (8/8/2025).
Dalam kesempatan tersebut, Tomsi menekankan bahwa keberhasilan program pemerintah pusat sangat bergantung pada dukungan dan keterlibatan pemerintah desa sebagai garda terdepan pelayanan publik. “Saya berharap apa yang Bapak dan Ibu sampaikan tadi mendukung semua program pemerintah, khususnya program pemerintah Bapak Presiden, betul-betul dengan ikhlas dapat dilaksanakan,” ujarnya di hadapan para peserta Rakernas.
Salah satu program yang menjadi sorotan Tomsi adalah Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, program ini memiliki manfaat besar bagi masyarakat, tidak hanya dari sisi kesehatan anak-anak, tetapi juga dari aspek ekonomi keluarga dan penciptaan lapangan kerja.
Tomsi menjelaskan, terdapat setidaknya tiga manfaat utama program MBG. Pertama, anak-anak sekolah mendapatkan asupan makanan bergizi secara gratis, sehingga dapat membantu mencegah stunting dan meningkatkan kualitas kesehatan generasi muda. Kedua, program ini dapat menghemat anggaran belanja rumah tangga, khususnya untuk kebutuhan gizi anak, yang selama ini menjadi beban rutin keluarga. Ketiga, MBG berkontribusi langsung dalam menciptakan lapangan kerja baru di daerah.
“Jumlahnya tidak sedikit loh. Kalau saya lihat, per dapur itu bisa melibatkan sekitar empat puluh orang, mulai dari yang belanja, memasak, sampai mengantar makanan. Ini berarti ada banyak peluang kerja baru yang lahir dari satu program,” jelasnya.
Lebih lanjut, Tomsi menekankan bahwa keberadaan MBG juga berdampak positif terhadap perekonomian lokal. Pasokan bahan makanan seperti beras, sayur, ikan, ayam, dan telur akan memprioritaskan produk dari daerah setempat. Dengan begitu, program ini tidak hanya menyehatkan anak-anak, tetapi juga menggerakkan roda ekonomi masyarakat.
“Kita berharap pasokan ini harus lancar, tidak boleh libur, tidak boleh telat. Kalau memang ada potensi di daerah itu, tentunya yang dibeli terdekat ya dari potensi yang ada di daerah tersebut,” tambahnya.
Selain MBG, Tomsi juga menyoroti program Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih, yang menjadi salah satu prioritas pemerintah dalam memperkuat ekonomi desa. Program ini diharapkan mampu mendorong kemandirian ekonomi masyarakat desa melalui pengelolaan usaha bersama yang profesional dan berkelanjutan.
Menurut Tomsi, Kemendagri berkomitmen membantu kelancaran pelaksanaan kedua program tersebut, termasuk memastikan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemerintah desa berjalan optimal. “Kami terus mendorong percepatan pelaksanaan program-program prioritas yang berkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan para kepala desa untuk menjadi corong informasi yang efektif bagi masyarakat. Pemerintah desa diharapkan mampu menyosialisasikan berbagai program pemerintah pusat dengan bahasa yang mudah dipahami warga, serta memberikan narasi positif yang membangkitkan semangat gotong royong.
“Ini juga penting. Kita akan susun narasi-narasi terbaik untuk memudahkan Bapak dan Ibu menjelaskan kepada masyarakat, sehingga program-program ini dapat diterima dan didukung penuh,” katanya.
Tomsi menegaskan, membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah merupakan hal yang sangat penting. Ia meminta semua pihak, khususnya aparatur desa, untuk menjaga optimisme publik dengan menyampaikan informasi secara jujur dan konstruktif.
“Percayalah, bahwa hal-hal yang terbaik akan diupayakan oleh pemerintah bagi seluruh masyarakat kita,” ucapnya dengan penuh keyakinan.
Rakernas DPP Apdesi 2025 ini menjadi ajang strategis untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan desa. Pertemuan tersebut dihadiri berbagai tokoh penting, seperti Kepala BPSDM Kemendagri Sugeng Hariyono, Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko, Ketua Umum DPP Apdesi Surta Wijaya, Ketua Majelis Pertimbangan Organisasi DPP Apdesi Muhammad Asri Anas, Sekjen DPP Apdesi Sumali, serta para kepala desa dan perangkat desa dari berbagai daerah.
Dalam forum ini, para peserta membahas berbagai tantangan dan peluang dalam pelaksanaan program prioritas, termasuk strategi mempercepat penyaluran manfaatnya ke masyarakat. Selain itu, Rakernas juga menjadi wadah untuk bertukar gagasan dan pengalaman sukses dalam membangun desa yang mandiri, sejahtera, dan berdaya saing.
Ketua Umum DPP Apdesi Surta Wijaya dalam sambutannya menyampaikan bahwa pemerintah desa siap menjadi mitra strategis pemerintah pusat dalam mengawal kebijakan dan program pembangunan. Menurutnya, keberhasilan program nasional akan lebih mudah tercapai jika pemerintah desa diberikan peran yang kuat dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi.
Sementara itu, Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko menilai bahwa program-program seperti MBG dan Kopdeskel Merah Putih sejalan dengan upaya mempercepat penurunan angka kemiskinan. Ia menekankan pentingnya pemanfaatan potensi lokal agar program berjalan efektif dan memberikan dampak langsung kepada masyarakat.
Dari sisi pelatihan dan peningkatan kapasitas, Kepala BPSDM Kemendagri Sugeng Hariyono menyampaikan bahwa lembaganya siap memberikan dukungan penuh untuk memperkuat kompetensi kepala desa dan perangkat desa dalam mengelola program prioritas. Pelatihan tersebut mencakup manajemen keuangan desa, pengelolaan koperasi, serta strategi pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Melalui Rakernas ini, diharapkan tercipta kesepahaman yang kuat antara pemerintah pusat, Kemendagri, dan pemerintah desa, sehingga setiap program prioritas dapat berjalan tepat sasaran. Tomsi pun menutup pesannya dengan mengajak seluruh kepala desa untuk menjadikan momentum ini sebagai awal dari kerja kolaboratif yang lebih solid.
“Keberhasilan kita adalah keberhasilan bersama. Program ini untuk masyarakat, dan masyarakat adalah tanggung jawab kita semua,” pungkasnya.
Dengan semangat kolaborasi, Rakernas DPP Apdesi 2025 diharapkan mampu menjadi titik tolak bagi percepatan pembangunan desa yang selaras dengan visi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Dukungan penuh kepala desa dan perangkat desa menjadi kunci agar manfaat program-program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis dan Kopdeskel Merah Putih dapat dirasakan secara merata di seluruh penjuru negeri.













