Menag Sedih Tak Lagi Urus Haji 2026, Netizen Soroti Intoleransi dan Peran Kemenag

Jakarta, SniperNew.id – Menteri Agama Republik Indonesia mengungkapkan kesedihannya atas keputusan bahwa Kementerian Agama (Kemenag) tidak lagi akan mengelola penyelenggaraan ibadah haji mulai tahun 2026.

Dalam laporan yang dibagikan oleh media Tirto.id melalui kanal Flash Tirto, disampaikan bahwa ke depan pengelolaan haji akan dialihkan ke Badan Pengelola Haji (BP Haji).

Kabar ini memicu berbagai respons dari masyarakat, khususnya di media sosial Threads, yang didominasi oleh kritik terhadap peran dan fokus Kemenag selama ini.

Tokoh media sosial, Dennysiregar, dalam unggahannya menanggapi langsung kabar tersebut dengan nada kritis namun satir. Ia menulis:

“Jangan sedih, pak @kemenag_ri. Masalah agama itu bukan urusan haji doang, meski harus diakui disana duitnya yang paling banyak. Coba fokus di masalah intoleransi dan bagaimana saudara-saudara bapak yg berbeda agama bisa beribadah dengan tenang.
Cuman gitu doang. Gak susah.”

Pernyataan Dennysiregar ini tampaknya membuka keran aspirasi publik yang selama ini memendam kekecewaan terhadap Kemenag yang dinilai lebih dominan menangani urusan umat Islam, sementara kebutuhan umat beragama lain sering kali luput dari perhatian.

Salah satu komentar dari pengguna @alexm.zebua menyatakan:

“Bapak menteri AGAMA ISLAM, bukan MENTERI UNTUK SEMUA AGAMA. JADI INDONESIA INI RASISNYA SAMPAI DI LEVEL PEMERINTAH. AGAMA YG DIFASILITASI MENTERI CUMA AGAMA ISLAM, SEDANGKAN UNTUK AGAMA KRISTEN, KATHOLIK, BUDHA, KONGHUCU DAN HINDU TDK ADA MENTERINYA. DAN MENTERI AGAMA MERASA SEDIH KARENA TDK BISA KELOLA DANA HAJI JADI TIDAK ADA PROYEK YG BISA DIKORUPSI. MOHON BPK PRESIDEN PRABOWO PECAT AJA INI MENTERI KARENA TIDAK GUNA SBG MENTERI KARENA DIA HADIR UTK 1 AGAMA TOK DAN YG AGAMA LAIN DIAM.”

Nada serupa juga dilontarkan oleh pengguna @lanaestuu. “Gak sedih kah pas liat umat kristen dibubarin ibadahnya?”

Sedangkan @arul.nopian mengajak pada pandangan yang lebih damai dan inklusif:

“Harusnya semua agama yg diakui di indo tetap hidup rukun dan damai.”

Komentar-komentar lain menunjukkan bahwa banyak publik yang justru mempertanyakan mengapa seorang Menteri Agama merasa sedih karena tidak lagi mengurus haji, padahal tugas kementerian seharusnya jauh lebih luas dan mencakup seluruh umat beragama.

Akun @daryanto_tonie menegaskan. “Kenapa sedih? Kemenag urus tuh persatuan antar umat bukan ngurusi bisnis haji bisnis label halal… urus tuh pembangunan rumah ibadah bagi semua agama yang diakui oleh negara… dan masih banyak lagi pak.”

Akun lain, @desyanatambunan, menyentil ketimpangan perhatian terhadap kasus intoleransi. “Lha kok sedih? Pakai banget atau enggak pak? Terus, memangnya bapak tidak sedih melihat minusnya toleransi di negeri ini? Ada rumah ibadah nonis dibakar, dan bahkan berdampak trauma pada anak-anak sekolah minggu yang lagi beribadah loh pak. Hayuuu… sedihan mana?”

@nitag7672 menambahkan. “Trus kalo masalah intoleransi yg dilakukan orang-orang yg sama agamanya dengan bapak gak sedih gitu?”

Tak sedikit pula yang menyentil persoalan potensi korupsi dalam pengelolaan dana haji. Komentar seperti @segakendil yang menuliskan. “Pengelolaan haji ke depan akan ditangani BP Haji… trus Ibu Hajjahnya ngapain?”

Dan @oriza_786 menyindir. “@kemenag_ri belum sempat ngembat udah diambil alih.”

Sementara itu, komentar @gerrypoernomo mengandung nada humor satir:

“Mungkin dia merasa menteri agama Islam doang… 😂🤣😂🤣”

Sedangkan @rianda_armando menekankan kembali tugas esensial kementerian:

“Tugas Kemenag yang utama itu bagaimana caranya semua umat beragama hidup damai di Indonesia, termasuk non-believer.”

Lebih jauh, komentar dari akun @geraldgerard9 bahkan mengusulkan pembubaran Kemenag. “Makanya bubarkan aja Kemenag, hanya buang-buang anggaran negara. Soal urusan Agama SDH ada MUI, KWI, PGI, Walubi, Matakim dan Pakem, disamping itu ada FKUB, BP Haji, dll.”

Sedangkan @wiraubah memberikan pandangan yang lebih konstruktif:

“Setuju kementerian agama bukan hanya mengurus 1 agama karena ada agama lain yg diakui pemerintah juga perlu diurus. Kementerian agama fokus saja pada pembinaan umat agar umat beragama di Indonesia semakin berTuhan. Lalu menghilangkan aksi-aksi intoleran, meningkatkan kerukunan antar umat beragama dan menjamin kebebasan semua umat beragama melaksanakan aktivitas sesuai agama dan keyakinannya. Terakhir bersikap keras dan tegas bila terjadi aksi intoleran. Inilah wujud nilai-nilai Pancasila di negara ini.”

Kritik tajam maupun sindiran keras dari masyarakat memperlihatkan adanya kebutuhan untuk evaluasi mendalam terhadap peran dan fungsi Kemenag. Banyak publik menyadari bahwa kementerian ini selama ini terlalu tersentralisasi pada urusan Islam, khususnya ibadah haji dan urusan halal, sementara misi kebangsaan yang lebih luas dalam menjaga harmoni dan toleransi antarumat beragama kurang terealisasi.

Konteks ini diperparah oleh maraknya kasus intoleransi yang melibatkan penolakan pembangunan rumah ibadah, pembubaran paksa kegiatan ibadah umat non-Muslim, serta narasi-narasi eksklusif dari sebagian elite keagamaan.

Maka tak heran, ketika Menag menyampaikan kesedihannya karena tidak lagi akan menangani haji, masyarakat justru menilai bahwa ini adalah momentum tepat untuk mendorong kementerian lebih berfokus pada isu-isu yang selama ini kurang ditangani, seperti toleransi, perlindungan minoritas, dan pembinaan lintas agama.

Dengan pengelolaan haji yang beralih ke BP Haji, publik berharap Kemenag tidak lagi disibukkan oleh “urusan bisnis ibadah” dan dapat memaksimalkan tugas-tugas yang lebih esensial dalam menjaga kebhinekaan Indonesia.

Reaksi-reaksi keras dan penuh sindiran ini menegaskan satu hal: masyarakat Indonesia menginginkan kementerian yang betul-betul hadir untuk semua umat beragama bukan hanya satu golongan saja.

Editor: (Ahmad)