Dugaan Pupuk Subsidi Dijual di Atas HET, LSM HAMMER Minta APH Turun Tangan

PRINGSEWU SNIPERNEW.id – Mengutip pem­ber­i­taan sejum­lah media online pada 18 Jan­u­ari 2026, yang mas­ing-mas­ing berjudul “Jual Pupuk Sub­si­di di Atas HET, Kios Pupuk Berkah Lestari Dikeluhkan Para Petani” ser­ta “Oknum Kepala Seko­lah SD Diduga Jadi Penyalur Pupuk Sub­si­di, Berpoten­si Lang­gar Atu­ran ASN”, dugaan peny­im­pan­gan dis­tribusi pupuk sub­si­di di Kabu­pat­en Pringsewu kem­bali men­ja­di sorotan pub­lik, Ming­gu (18/1/2026).

Menang­gapi hal terse­but, Ket­ua Umum Dewan Pimp­inan Pusat (DPP) Lem­ba­ga Swa­daya Masyarakat (LSM) Him­punan Aksi Masyarakat Madani Ekono­mi Raky­at (HAMMER) menyam­paikan sikap tegas dan mende­sak aparat pene­gak hukum agar segera melakukan langkah konkret.

BACA JUGA ARTIKEL INI»>

Ket­ua Umum DPP LSM HAMMER mene­gaskan bah­wa dugaan pen­jualan pupuk sub­si­di di atas Har­ga Ecer­an Tert­ing­gi (HET), ser­ta indikasi peny­im­pan­gan dalam mekanisme dis­tribusi, meru­pakan per­soalan serius yang tidak boleh dib­iarkan berlarut-larut.

Menu­rut­nya, prak­tik semacam itu berpoten­si merugikan petani kecil dan menced­erai tujuan uta­ma pro­gram sub­si­di pemer­in­tah.

“Jika benar pupuk sub­si­di dijual melebi­hi HET dan tidak dis­alurkan sesuai keten­tu­an RDKK, maka ini tidak bisa lagi dipan­dang seba­gai kesala­han admin­is­tratif sema­ta, melainkan indikasi pelang­garan hukum yang harus diu­ji dan dibuk­tikan oleh aparat berwe­nang,” tegas­nya.

BACA JUGA ARTIKEL TINDAKLAJUT»

HAMMER juga meny­oroti pem­ber­i­taan terkait dugaan keter­li­batan oknum aparatur sip­il negara (ASN) dalam penyalu­ran pupuk sub­si­di.

Menu­rut­nya, apa­bi­la dugaan terse­but ter­buk­ti, maka hal itu berpoten­si melang­gar atu­ran disi­plin ASN dan prin­sip netral­i­tas aparatur negara.

“ASN memi­li­ki atu­ran yang jelas. Jika ada oknum yang ter­li­bat dalam dis­tribusi pupuk sub­si­di di luar kewe­nan­gan­nya, maka per­lu dilakukan klar­i­fikasi dan pemerik­saan sesuai reg­u­lasi yang berlaku,” tam­bah­nya.

Atas dasar itu, LSM HAMMER mende­sak Dinas Per­tan­ian Kabu­pat­en Pringsewu, Komisi Pen­gawas Pupuk dan Pestisi­da (KP3), ser­ta Aparat Pene­gak Hukum (APH) untuk segera turun ke lapan­gan melakukan penge­cekan fak­tu­al, audit dis­tribusi, ser­ta klar­i­fikasi ter­hadap pihak-pihak yang dise­but dalam pem­ber­i­taan.

“Kami mem­inta penan­ganan yang cepat, transparan, dan pro­fe­sion­al. Jan­gan sam­pai polemik ini terus beru­lang dan merugikan petani. Pupuk sub­si­di adalah hak petani, bukan untuk diman­faatkan oleh oknum,” ujarnya.

Lebih lan­jut, HAMMER meny­atakan akan men­gaw­al pros­es ini secara kri­tis dan kon­struk­tif, ter­ma­suk den­gan menghim­pun infor­masi dari petani ser­ta men­dorong pela­po­ran res­mi kepa­da instan­si terkait di tingkat daer­ah maupun pusat apa­bi­la diper­lukan.

“Kami men­dukung penuh pene­gakan hukum yang adil. Pro­gram negara yang baik harus dija­ga bersama agar tepat sasaran dan benar-benar dirasakan man­faat­nya oleh petani,” pungkas Ket­ua Umum DPP LSM HAMMER. (Tim)

Editor/Penulis: (31252).